TintaSiyasi.id -- Kematian adalah ajal yang tidak bisa kita hindari, semua telah ditentukan waktunya masing-masing. Itu merupakan pernyataan yang benar, karena itu wilayah Sang Pencipta. Manusia diberikan kuasa yang mampu dikendalikan, yaitu manusia diberikan kendali untuk berikhtiar dengan upaya maksimal untuk menghindari kematian yang tidak biasa yang condong meningkat karena kelalaian, dan kelalaian itu kelak akan diminta pertanggungjawaban.
Belom kering di ingatan yang mengiris hati kasus di Papua, seorang ibu menginggal karena di tolak 4 RS. Mimika menggelar Pertemuan Evaluasi Puskesmas dan Rumah Sakit dalam Pencegahan dan Penanganan Penyebab Utama Kematian Ibu dan Bayi (salampapua.com, 11/06/26).
Badan Pusat Statistik telah melaporkan, angka kematian ibu (AKI) di Indonesia pada Tahun 2020 mencapai 189 per 100.000 kelahiran hidup dan merupakan tertinggi di Asia Tenggara. Angka ini masih jauh dari target SDGs yang dicanangkan dengan angka kematian ibu harus di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup pada 2030.
Ironisnya, hal ini terjadi di saat jumlah dokter kebidanan dan kandungan cenderung berlebih. Hal itu di lihat dari data Kemekes menunjukkan bahwa dokter spesialis kebidanan dan kandungan (obgin) termasuk dalam jenis spesialisasi dengan persentase kelebihan tertinggi kedua dibandingkan dengan spesialisasi lainnya.
Pada 2025, jumlah kebutuhan dokter obgin yang telah dipetakan Kemenkes sebanyak 4.695 dokter dengan ketersediaan mencapai 5.126 dokter. Meski surplus, hanya 180 dari 514 kabupaten/kota yang memiliki jumlah dokter melebihi kebutuhan.
Direktur Jenderal SDM Kesehatan Kemenkes Yuli Farianti pernah menjelaskan di detikHealth, redistribusi dokter sangat sulit karena mayoritas berstatus swasta dan tidak bisa dipindahkan begitu saja oleh negara. Angka kematian ibu (AKI) Indonesia tertinggi di Asia Tenggara, padahal jumlah dokter kandungan surplus.
Pernyataan Presiden baru-baru ini menyatakan keprihatannya mendengar bahwa ada yang meninggal karena pendarahan kalau melahirkan karena menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Memberikan solusi pembangunan RS tiga tahun ke depan (nasiononal.kompas.com, 10/6/2026).
Beragam upaya untuk mencegah bertambahnya AKI seharusnya tidak dibicarakan setelah jatuhnya korban, korban yang sudah lama terjadi penanganan jauh hari dan itu masih pembicaraan belom siap aksi. Masih dalam tahap evaluasi, perbaikan tata kelola kesehatan memang seharusnya dilakukan sejak awal sebelum terjadi kasus.
Alhasil, upaya yang diberikan untuk memberikan solusi justru jauh dari kata menyelesaikan masalah. Solusi dalam pemerataan dokter kandungan dalam hal pendistribusian, misalnya dengan program WKDS, saat ini tidak bisa dilakukan karena dianggap melanggar HAM dalam hal ini pemaksaan penempatan. Aturan yang berkebalikan dengan solusi.
Pembangunan RS beberapa tahun ke depan juga demikian, entah akan berapa lagi korban penyumbang pertambahan AKI lalu terbangun, meskipun terbangun menuju kata tata kelola kesehatan yang diinginkan juga masih jauh panggang dari api. Baik dari kualitas RS, Tenaga Ahli dan hal-hal yang mendukung lainnya.
Mengapa demikian? Sebab Kesehatan dalam kapitalisme hanya dianggap sebagai komoditas sehingga dipenuhi untuk tujuan materi (keuntungan) yang didapatkan ketika memanfaatkan penyediaan tenaga ahli, infrastruktur kesehatan, bukan untuk pelayanan rakyat. Kapitalisme hanya peduli pada jumlah tenaga kesehatan, tetapi abai dalam distribusinya sehingga tidak menyelesaikan masalah. Negara hanya menjadi regulator, bukan pengurus rakyat.
Solusi yang menyelesaikan masalah itu dapat diberikan oleh sistem Islam, Islam menempatkan kesehatan adalah kebutuhan dasar rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Jadi pemenuhannya ada di tangan Negara bukan individu.
Negara menyediakan fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan nakes dalam jumlah cukup dan terdistribusi merata. Tidak boleh ada daerah yang kekurangan layanan kesehatan sama sekali. Termasuk dalam hal-hal yang mendukung, misalnya negara (Khilafah) membangun infrastruktur (seperti jalan) untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Khilafah membiayai sektor kesehatan dari baitulmal sehingga memudahkan rakyat memperoleh kesehatan yang layak bahkan diberikan secara gratis. Sebab pemasukan baitulmal yang sudah memiliki pos masing-masing sudah diatur oleh negara kekhilfahan.
Belajar dalam kekhilafahn Umayyah di Kordoba, layanan medis sangat memanusiakan pasien. Pasien diberikan pakaian ganti, makanan bergizi, dan perawatan psikologis sehingga mereka merasa sangat nyaman, aman, dan tenteram. Kenyamanan ini membuat orang yang telah sembuh bahkan pasien sehat pun enggan pulang dari rumah sakit. MasyaAllah
Wallahu a'lam bi shawab
Oleh : Sri Rahmayani, S.Kom
(Aktivis Muslimah)
