TintaSiyasi.id -- Menanggapi krisis iklim dan harga energi meroket, Analis Senior Pusat Kajian dan Analisa Data (PKAD) Fajar Kurniawan, mengatakan, ini adalah potret nyata kapitalisme energi.
"Ini adalah potret nyata kapitalisme energi di mana keuntungan diprivatisasi oleh segelintir elit korporasi sementara kerugian ekonomi dan polusinya ditimpakan kepada rakyat miskin," ungkapnya di akun TikTok fajar.pkad, Jumat (5/6/2026).
Ia memaparkan, menurut laporan 350.org berjudul out of pocket mengungkap ironi global yang sangat nyata. Di satu sisi industri batu bara, minyak, dan gas bumi makin untung besar dari adanya perang dan kelangkaan pasokan. Namun di sisi lain, rakyat biasa di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia justru dipaksa menjadi tumbal dan harus menelan pil pait akibat beban hidup yang mendadak melambung tinggi secara ugal-ugalan.
"Kemudian laporan Out of Pocket secara spesifik mengungkapkan bahwa masyarakat harus menanggung beban tiga lapis sekaligus," ungkap dia.
Pertama, lonjakan tagihan listrik dan biaya bahan bakar yang langsung mencekik dompet rumah tangga. Kedua, kenaikan biaya energi yang memicu efek domino berupa kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, pangan, dan transportasi yang membuat daya beli masyarakat bawah babak belur.
"Ketiga, dan ini yang paling tragis. Uang pajak yang kita bayarkan ke negara justru seringkali dipakai oleh pemerintah untuk mensubsidi dan menyelamatkan infrastruktur industri fosil, alih-alih dialokasikan untuk membangun jaringan energi bersih yang murah dan mandiri bagi rakyat," jelasnya.
Ia mengatakan, laporan 350.org ini adalah peringatan keras bahwa transisi energi tidak boleh ditunda-tunda lagi.
"Kita harus mengambil peran progresif sebagai penggerak masyarakat untuk meruntuhkan dominasi oligarki energi fosil," tegasnya.
Oleh karena itu ia memberikan saran, pertama, menghentikan secara total segala bentuk subsidi publik yang salah sasaran ke industri bahan bakar fosil.
Kedua, mengalihkan investasi negara secara masif ke proyek energi terbarukan agar kedaulatan energi benar-benar berada di tangan masyarakat.
Lebih lanjut, dia menegaskan krisis energi global ini membuktikan bahwa menyerahkan pengelolaan komoditas fosil kepada korporasi adalah kesalahan fatal karena mengorbankan keadilan sosial.
"Seharusnya pengelolaan sumber daya energi termasuk energi fosil dikelola oleh negara atas nama masyarakat," pungkasnya.[] Alfia
