TintaSiyasi.id -- Merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto (Mei 2025) yang kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap gagasan solusi dua negara, Jurnalis Joko Prasetyo menegaskan solusi dua negara melanggengkan penjajahan Zionis Yahudi atas Palestina. “Solusi dua negara itu melanggengkan penjajahan Zionis Yahudi atas Palestina,” tandasnya.
Selain itu, ia juga menyatakan
bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron (April–Juni 2025) terus mendorong
pengakuan negara Palestina dalam koridor Solusi Dua Negara. "PBB dan
sejumlah negara lain pun kembali menggelar berbagai forum internasional untuk
menghidupkan agenda yang sama," ungkapnya kepada TintaSiyasi.ID,
Ahad (07/06/2026).
"Gagasan solusi dua negara
bukanlah konsep baru. Selama puluhan tahun dunia internasional telah
menjadikannya sebagai resep utama penyelesaian konflik Palestina,"
tambahnya.
"Konferensi demi konferensi
digelar. Resolusi demi resolusi diterbitkan. Negosiasi demi negosiasi
dilakukan. Perjanjian Oslo ditandatangani. Berbagai forum perdamaian dibentuk.
Namun apa hasilnya? Israel semakin kuat secara politik, ekonomi, dan militer.
Pemukiman Zionis Yahudi terus meluas. Wilayah Palestina semakin menyempit. Gaza
tetap diblokade. Ribuan rakyat sipil terus menjadi korban agresi,"
jelasnya.
Ironisnya, ia katakan, setiap
kali situasi memburuk, dunia kembali menawarkan resep yang sama “solusi dua negara”.
Menurut Om Joy, sapaan akrabnya,
seolah kegagalan puluhan tahun terakhir bukanlah bukti bahwa ada sesuatu yang
salah pada paradigma yang digunakan.
"Di sinilah persoalan yang
lebih mendasar," tegasnya.
Menurutnya lagi, kapitalisme
internasional memandang Palestina sebagai sengketa politik yang harus
diselesaikan melalui kompromi, negosiasi, dan pembagian wilayah.
"Akibatnya, penjajahan
diperlakukan seperti sengketa biasa yang dapat dinegosiasikan di meja
perundingan," imbuhnya.
"Padahal bagi kaum Muslim,
Palestina bukan sekadar konflik perbatasan. Palestina adalah negeri yang
dijajah," jelasnya.
“Ketika solusi dua negara membagi
Palestina menjadi wilayah Israel dan wilayah Palestina, muncul pertanyaan
mendasar: bukankah ini berarti menerima sebagian hasil penjajahan sebagai
sesuatu yang sah?” katanya
Om Joy menjelaskan, dalam
pandangan Islam, Palestina termasuk tanah kharajiah (wilayah yang pernah
dibebaskan dan menjadi bagian permanen Daulah Islam). "Tanah yang telah
menjadi bagian dari Darul Islam tidak gugur statusnya hanya karena diduduki
atau dirampas penjajah. Ia tetap wajib dipertahankan dan dibebaskan," lanjutnya.
"Dari sudut pandang inilah, solusi
dua negara dipandang bukan sebagai pengakhiran penjajahan, melainkan pengakuan
politik terhadap sebagian hasil penjajahan tersebut," jelasnya lagi.
Ia menilai, perbedaan cara
pandang ini melahirkan perbedaan solusi. "Jika masalahnya dianggap
sengketa wilayah, maka solusi yang ditawarkan adalah kompromi wilayah. Namun
jika masalahnya adalah penjajahan, maka solusi yang dibutuhkan adalah mengakhiri
penjajahan," terangnya.
"Karena itu, pertanyaan yang
jarang diajukan adalah 'mengapa umat Islam terus diminta berkompromi dengan
hasil penjajahan?'," tanya Om Joy.
"Bukankah solusi dua negara pada
hakikatnya mengakui keberadaan permanen entitas penjajah di tanah Palestina?"
tanyanya lagi.
Ia tegaskan lagi kritik mendasar
terhadap solusi dua negara. "Ia tidak menghapus penjajahan. Ia hanya
berusaha membuat penjajahan dapat diterima melalui kesepakatan politik
internasional,” tandasnya.
Bukan Isu Lokal
Menurut Om Joy, bagi kaum Muslim,
Palestina bukan urusan satu bangsa atau satu wilayah semata. “Di sana berdiri
Masjidilaqsa, kiblat pertama kaum Muslim dan salah satu masjid yang memiliki
kedudukan istimewa dalam Islam sebagai tempat suci ketiga setelah Makkah dan
Madinah,” tuturnya.
Karena itu, ia katakan, Palestina
bukan sekadar persoalan rakyat Palestina. “Palestina adalah urusan umat Islam
secara keseluruhan,” tegasnya.
"Namun sejak runtuhnya khilafah
dan terpecahnya dunia Islam ke dalam puluhan negara bangsa, Palestina perlahan
dipersempit menjadi masalah lokal yang harus ditanggung sendiri oleh rakyat
Palestina," ujarnya.
"Akibatnya, umat hanya
menjadi penonton tragedi yang terus berulang. Mereka mengutuk penjajahan,
mengirim bantuan kemanusiaan, menghadiri konferensi, lalu kembali menyaksikan
agresi berikutnya," sambungnya.
"Siklus ini terus berulang
tanpa pernah menyentuh akar persoalan," tandasnya.
Jejak Sejarah
Om Joy mangatakan bahwa sejarah
justru menunjukkan pelajaran yang berbeda. “Palestina masuk ke dalam naungan
pemerintahan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khaththab radhiyallahu 'anhu,”
kisahnya.
“Ketika Al-Quds diserahkan kepada
kaum Muslim pada tahun 638 M, Umar datang langsung ke kota tersebut dan
memberikan jaminan keamanan bagi penduduknya melalui perjanjian yang dikenal
sebagai Ahdah Umariyah,” lanjutnya.
"Sejak saat itu Palestina
menjadi bagian dari Khilafah Islam selama berabad-abad. Al-Quds berkembang
sebagai kota penting dalam peradaban Islam dan berbagai komunitas hidup di
bawah perlindungan pemerintahan Islam," paparnya.
"Namun ketika tentara Salib
menduduki Al-Quds pada tahun 1099 M, sejarah mencatat terjadinya pembantaian
besar terhadap penduduk kota tersebut. Palestina kembali berada di bawah
penjajahan asing," ungkapnya.
Om Joy juga mengungkapkan, hampir
satu abad kemudian, Shalahuddin al-Ayyubi rahimahullah berhasil menyatukan
kekuatan kaum Muslim dan membebaskan Al-Quds setelah kemenangan dalam
Pertempuran Hittin pada tahun 1187 M.
"Perhatikan baik-baik.
Palestina masuk ke dalam naungan Islam bukan melalui konferensi internasional.
Al-Quds tidak dibebaskan melalui resolusi global. Shalahuddin tidak membebaskan
Palestina melalui kompromi pembagian wilayah. Semua itu terjadi karena adanya
persatuan politik umat yang ditopang oleh kekuatan negara," jelasnya.
Solusi
"Di tawaran solusilah
benturan paling mendasar antara kapitalisme versus Islam," ungkap Om Joy.
Ia menyebutkan bahwa kapitalisme
menawarkan solusi semu dengan diplomasi tanpa kekuatan yang memadai. “Islam
menawarkan solusi tepat dengan kekuatan untuk mengakhiri penjajahan,” ujarnya.
"Kapitalisme menawarkan
kompromi dengan realitas yang ada. Islam menawarkan perubahan terhadap realitas
yang zalim. Kapitalisme menawarkan solusi dua negara. Islam menawarkan jihad fi
sabilillah untuk membebaskan negeri-negeri Muslim yang dijajah,"
lanjutnya.
Lebih lanjut, Om Joy katakan,
memang jihad yang berjalan selama ini merupakan amal saleh yang patut
diapresiasi. “Namun sejarah menunjukkan, pembebasan negeri-negeri Muslim dari
penjajahan tidak pernah ditopang oleh keberanian individu semata, melainkan
oleh kekuatan politik dan militer negara yang dijalankan secara terorganisasi,”
bebernya.
"Karena itu, Islam juga
menetapkan khilafah sebagai thariqah (metode baku) untuk menerapkan
syariat Islam secara kaffah, menyatukan potensi umat, menjaga kehormatan kaum
Muslim, dan melindungi wilayah-wilayah Islam dari penjajahan," tandasnya.
Menurutnya, tanpa persatuan
politik umat, Palestina akan terus menjadi bahan pembahasan dalam forum
internasional. “Dibicarakan, dinegosiasikan, diperdebatkan, tetapi tidak
benar-benar dibebaskan,” katanya menyayangkan.
Hisab
Menurut Om Joy, persoalan
Palestina tidak berhenti pada urusan geopolitik. "Ada pertanyaan yang jauh
lebih besar, bagaimana semua sikap ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan
Allah Swt.?" retorisnya.
Sebab Om Joy menilai, Palestina
bukan sekadar isu politik. “Palestina adalah tanah kaum Muslim yang dijajah.
Darah yang tertumpah di Gaza bukan sekadar angka statistik yang muncul di layar
televisi. Semua itu akan menjadi bahan hisab pada Hari Kiamat,” ujarnya.
"Rasulullah saw. bersabda, ‘Imam
adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.’,"
nukilnya dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Karena itu, ia katakan, yang akan
dihisab bukan seberapa banyak konferensi perdamaian yang dihadiri, bukan pula
seberapa indah pidato diplomatik yang disampaikan.
"Yang akan dihisab adalah
apakah penjajahan dilawan atau justru dibiarkan terus berlangsung. Berapa
banyak lagi konferensi yang harus digelar? Berapa banyak lagi resolusi yang
harus diterbitkan? Berapa banyak lagi generasi Palestina yang harus lahir di
bawah penjajahan?" tanyanya.
"Fakta bahwa penjajahan
terus berlangsung menunjukkan yang gagal bukan sekadar diplomasi, melainkan
paradigma yang menjadikan penjajah sebagai pihak yang harus diajak berkompromi
apalagi dilegitimasi dengan dua negara sebagai solusi," terangnya.
Karena itu, ia kembali menilai bahwa
persoalan Palestina tidak akan selesai hanya dengan pengakuan negara demi
negara. "Persoalan Palestina akan selesai ketika penjajahan itu sendiri
berakhir," tandasnya.
"Dan Islam tidak hanya
menawarkan cita-cita, tetapi juga metode bakunya: jihad fi sabilillah dalam
naungan Khilafah 'ala Minhajin Nubuwwah yang menyatukan kekuatan umat,
menerapkan syariat Islam secara kaffah, serta menjaga kehormatan dan tanah kaum
Muslim dari penjajahan. Allahu Akbar!" tutupnya.[] Lanhy Hafa
