TintaSiyasi.id -- Penghancuran ekosistem alam terutama hutan secara masif yang mengakibatkan bencana ekologis menimpa beberapa Provinsi di Sumatera pada tahun 2025, dan sedang mengancam daerah lain seperti Kalimantan, Jawa, Papua dan lainnnya, kata Analis Senior Pusat Kajian dan Analisa Data (PKAD) Fajar Kurniawan, itulah watak asli kapitalisme.
"Itulah watak asli kapitalisme ekstraktif yang melihat hutan dan tanah hanya sebagai komoditas bukan sebagai ruang hidup yang harus dijaga keberlanjutannya," ujarnya di akun TikTok fajar.pkad, Ahad (10/5/2026).
Ia menjelaskan, tragedi banjir bandang dan longsor dahsyat yang meluluhlantakkan sebagian Sumatera akhir tahun lalu seharusnya menjadi alarm keras. Juga ada peringatan terbaru dari Walhi menunjukkan fakta yang lebih mengerikan.
"Jawa dan Kalimantan kini berada di garis depan ancaman ekologis berikutnya atau bencana ekosida yaitu bencana penghancuran ekosistem secara masif dan terstruktur," paparnya.
Di Jawa, ia menjelaskan, daya dukung lingkungan sudah berada di titik nadir. "Bayangkan pulau yang hanya seluas 7 persen dari total daratan Indonesia ini harus menanggung beban lebih dari 150 juta penduduk dan pusat industri nasional," ungkapnya.
Kemudian ia menambahkan, krisis air bersih, penurunan tanah di pesisir Utara hingga 10 - 20 centimeter per tahun, dan hilangnya ruang terbuka hijau adalah bukti nyata bahwa Jawa sedang sekarat akibat pembangunan yang ugal-ugalan.
"Sementara Kalimantan yang selama ini kita banggakan sebagai paru-paru dunia, kini sedang mengalami gagal nafas. Eksploitasi tambang batu bara yang masif, ekspansi perkebunan monokultur yang telah mengubah jutaan hektar hutan menjadi lubang-lubang raksasa dan lahan kritis," ungkapnya.
Data menunjukkan bahwa deforestasi di Kalimantan telah menghilangkan fungsi spons alami tanah sehingga hujan sedikit saja langsung memicu banjir yang merendam pemukiman selama berminggu-minggu.
Ia menyatakan, bahwa ini adalah puncak dari gunung es kegagalan sistem pembangunan negara ini, yang hanya menghamba pada angka GDP dan keuntungan korporasi tetapi mengabaikan daya tampung lahan.
Ia menjelaskan bahwa praktik eksploitasi ini tidak berjalan sendirian ada kelindan antara kebijakan yang lemah dengan kepentingan oligarki yang ingin terus menumpuk kekayaan.
"Izin-izin konsesi keluar dengan mudah tanpa kajian lingkungan yang jujur maka abaikan hak-hak masyarakat lokal dan keberadaan satwa endemik," ujarnya.
Sehingga, ia mengingatkan, jika pola ini terus berlanjut apa yang terjadi di Sumatera hanyalah babak pembuka dari kehancuran yang lebih besar di Jawa dan Kalimantan.
"Kita sedang mewariskan tanah yang beracun dan alam yang rusak kepada generasi yang mendatang, di mana letak keadilan jika pembangunan justru menciptakan pengungsi ekologis di negerinya sendiri? Apa kita akan terus diam saat rumah kita perlahan-lahan dihancurkan atas nama kemajuan?" Geramnya.
Oleh karena itu, ia menyarankan, negara tidak boleh lagi bermain mata dengan perusak lingkungan, negara butuh langkah-langkah yang radikal.
"Pertama, moratorium seluruh izin baru untuk tambang dan ekspansi sawit di wilayah kritis Jawa dan Kalimantan. Kedua, lakukan audit lingkungan menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti merusak daerah aliran sungai. Ketiga, pulihkan wilayah yang rusak akibat aktivitas korporasi," terangnya.
"Hanya dengan mengubah sistem yang rakus ini kita bisa menyelamatkan apa yang tersisa," pungkasnya.[] Alfia
