Tintasiyasi.id.com -- Peresmian 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih digadang-gadang sebagai langkah membangkitkan ekonomi desa. Program ini disebut akan memperkuat kemandirian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.
Di tengah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi, masyarakat tentu berharap koperasi benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar seremoni politik.
Namun publik patut bertanya: benarkah koperasi ini akan mengangkat derajat hidup rakyat desa, atau justru menjadi pintu masuk baru bagi korporasi besar untuk menguasai desa dengan label “koperasi rakyat”?
Keraguan itu bukan tanpa alasan. Banyak program ekonomi kerakyatan selama ini berakhir menjadi proyek administratif, alat pencitraan politik, atau malah dikuasai elite tertentu. Dalam sistem kapitalisme, program yang mengatasnamakan rakyat sering justru memperkuat dominasi pemilik modal.
Desa hari ini lebih dipandang sebagai pasar ekonomi yang menguntungkan daripada komunitas yang harus dilindungi. Ketika desa memiliki potensi pertanian, perkebunan, atau sumber daya alam, korporasi akan mencari cara untuk menguasai rantai produksi hingga distribusi. Bahkan istilah “koperasi” bisa dipakai sebagai topeng agar penetrasi modal tampak seolah demi kepentingan rakyat.
Padahal koperasi sejatinya lahir dari semangat gotong royong dan kepemilikan bersama, bukan alat eksploitasi ekonomi. Karena itu masyarakat harus waspada jika koperasi hanya menjadi formalitas tanpa mengubah struktur ekonomi yang timpang.
Fakta di lapangan menunjukkan desa masih menghadapi persoalan serius: pupuk langka, harga panen dipermainkan tengkulak, lahan pertanian tergerus industri, dan anak muda desa terpaksa urbanisasi karena minim pekerjaan. Sementara keuntungan terbesar justru dinikmati korporasi besar yang menguasai pasar dan distribusi.
Inilah dampak sistem ekonomi sekuler kapitalistik yang menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama. Negara lebih sering berperan sebagai regulator pasar daripada pelindung rakyat. Akibatnya kebijakan ekonomi lebih berpihak kepada investor dan oligarki dibanding petani, nelayan, dan masyarakat kecil.
Allah SWT berfirman:
“Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (TQS. Al-Hasyr: 7)
Namun dalam kapitalisme, kekayaan justru menumpuk pada segelintir elite. Desa hanya menjadi objek produksi murah dan pasar konsumsi. Rakyat diberi harapan melalui berbagai program, tetapi akar ketimpangan tidak pernah diselesaikan.
Akar masalah sebenarnya adalah sekularisasi ekonomi, yakni pemisahan aturan ekonomi dari syariat Allah SWT. Dalam sistem sekuler, ukuran kebijakan bukan halal-haram atau keadilan, melainkan pertumbuhan ekonomi dan keuntungan pasar. Selama menguntungkan, korporasi akan terus diberi ruang meski rakyat kecil tersingkir.
Padahal Islam memiliki konsep ekonomi yang berbeda. Negara wajib menjamin kesejahteraan rakyat dan mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir pihak. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Islam juga melarang monopoli dan penguasaan sumber daya oleh segelintir pihak. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Tidaklah melakukan monopoli kecuali orang yang berdosa." (HR. Muslim)
Dalam sistem Islam, sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai swasta atau asing. Negara harus mengelola kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian desa tidak menjadi sasaran eksploitasi modal, tetapi menjadi pusat pembangunan yang mandiri dan sejahtera.
Karena itu keberhasilan koperasi tidak cukup diukur dari jumlah yang diresmikan atau besarnya seremoni peluncuran. Yang lebih penting adalah: apakah rakyat benar-benar berdaulat atas ekonominya? Apakah petani terbebas dari ketergantungan? Apakah hasil produksi dinikmati rakyat, bukan oligarki?
Jika kapitalisme tetap dipertahankan, koperasi berisiko hanya menjadi wajah baru dominasi modal. Namun jika ekonomi diatur dengan syariat Islam, kesejahteraan rakyat bukan sekadar slogan politik, melainkan kewajiban negara sebagai amanah dari Allah SWT.
Allah SWT berfirman:
“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi.” (TQS. Al-A’raf: 96)
Wallahu a’lam bishshawab.[]
Oleh: drh. Mei Widiati, M.Pd
(Pemerhati Pendidikan dan Kesehatan)
