TintaSiyasi.id -- Pemerintah menggembar-gemborkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai solusi ekonomi rakyat, menanggapi hal tersebut Jurnalis Joko Prasetyo melihat solusi tersebut memiliki pola rawan korupsi.
“Yang paling rawan adalah pola
pembangunan yang sangat top down. Program dirancang dari pusat, target
ditentukan dari atas, lalu desa tinggal menjalankan. Model seperti ini membuka
peluang korupsi" ucapnya kepada TintaSiyasi.ID pada Kamis
(21/05/2026).
"Faktanya, banyak konsep KDMP
justru lebih mirip minimarket modern ketimbang lembaga pemberdayaan rakyat.
Fokusnya sibuk pada gerai, rak dagangan, pengadaan barang, perangkat digital,
dan berbagai proyek fisik lainnya. Padahal akar kemiskinan rakyat bukan karena
kurang toko,” imbuhnya.
Ia menjelaskan semakin panjang rantai
birokrasi, semakin besar pola potensi make up dan permainanya.
"Berkaca dari berbagai rekam
jejak proyek besar selama ini, semakin besar dana digelontorkan, semakin banyak
pengadaan dilakukan, dan semakin panjang rantai birokrasi, maka semakin besar
pula potensi markup, vendor titipan, laporan fiktif, dan permainan
proyek. Apalagi dalam budaya politik yang masih sarat pencitraan dan transaksi
kepentingan," ujarnya.
Solusi pemerintah dengan pembukaan KDMP, lanjutnya, yang turut membuka ruang simpan pinjam, menjadi ironi lain yang dinilai mustahil menciptakan kesejahteraan, malahan membuka peluang dosa karena sistem ribawi dalam simpan pinjamnya.
"Akibat sistem ribawi, rakyat
kecil yang kesulitan justru makin terjerat cicilan dan utang
berkepanjangan," timpalnya.
Joko memandang, solusi yang diciptakan
pemerintah tak akan menyelesaikan masalah perekonomian rakyat selama sistem
kapitalisme masih diterapkan.
"Masalah rakyat tidak akan
selesai hanya dengan mengganti nama toko menjadi koperasi. Selama sistem
ekonomi masih kapitalistik, sumber daya alam dikuasai oligarki, dan riba
dilegalkan, maka rakyat hanya akan dipindahkan dari satu proyek ke proyek
lain," terangnya.
Ia menjelaskan, solusi nyata atas
permasalahan dengan sistem Islam yang memiliki paradigma berbeda dengan sistem
kapitalisme saat ini. “Islam membangun manusia-manusia yang bertakwa yang takut
akan dosa, menjamin kebutuhan dasar rakyat, memiliki sistem ekonomi tanpa riba,
dan memiliki banyak sumner-sumber pemasukan,” tuturnya.
"Islam memiliki paradigma
berbeda. Islam tidak membangun kesejahteraan dengan memperbanyak tempat
konsumsi, tetapi dengan membangun manusia bertakwa, jujur, amanah, rajin
bekerja, dan takut hisab Allah,” ujarnya.
Ia menegaskan, korupsi dan riba bukan
hanya pelanggaran hukum yang wajib ditindak tegas, tetapi dosa yang akan
dipertanggungjawabkan di akhirat," bebernya
"Islam juga mewajibkan negara
menjamin kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan dan kesehatan yang murah
bahkan gratis,” ungkpanya.
Om Joy, sapaan akrabnya, menyebutkan
jika pembiayaannya berasal dari pengelolaan kepemilikan umum (milkiyyah
ammah) seperti tambang, minyak, gas, laut, dan hutan yang hasilnya
dikembalikan untuk rakyat, bukan dikuasai segelintir elite. Islam juga memiliki
sistem ekonomi tanpa riba, sistem moneter berbasis emas dan perak
(dinar-dirham), serta sistem sosial berbasis zakat, wakaf, sedekah, dan taawun,"
sambungnya
"Belum lagi pemasukan baitulmal
dari kharaj, fa’i, dan sumber syar’i lainnya yang Insyaallah
cukup untuk menyejahterakan rakyat secara nyata," imbuhnya.
Ia optimis bahwa segala permasalahan
akan tuntas dengan Islam yang digunakan sebagai aturan yang kaffah, tidak hanya
untuk mengatur kehidupan manusia secara individu, namun juga bermasyarakat dan
bernegara. “Penegakkan Islam secara kaffah ini hanya bisa melalui naungan
institusi pemerintanan Islam yakni khilafah,” lugasnya.
Ia menegaskan, semua itu tidak mungkin
diterapkan setengah-setengah. Islam harus diterapkan secara kaffah dalam
naungan institusi pemerintahan Islam, khilafah.
Menegakkan khilafah bukan sekadar
wacana politik, ujarnya lebih lanjut, melainkan fardu kifayah agar syariat
Allah benar-benar tegak mengurus kehidupan manusia.
“Tanpa sistem Islam, solusi hanya
berubah menjadi proyek dan slogan. Sebab kehidupan tidak berhenti pada jabatan
dan pencitraan, tetapi berlanjut menuju hisab, surga, atau neraka. Dan hisab
Allah tidak pernah bisa dimanipulasi," pungkasnya.[] Hima Dewi
