Tintasiyasi.id.com -- Gelombang demonstrasi bertajuk “No Kings” yang mengguncang Amerika Serikat pada akhir Maret 2026 bukan sekadar aksi protes biasa. Ia menjadi simbol keresahan publik terhadap arah politik dan ekonomi negara adidaya tersebut.
Di saat yang sama, angka utang nasional yang terus membengkak memperkuat sinyal bahwa sistem yang selama ini diagungkan dunia tengah menghadapi tekanan serius, bahkan menuju titik krisis.
Demonstrasi Besar dan Utang yang Menggunung
Pada 28 Maret 2026, jutaan warga turun ke jalan dalam aksi “No Kings” di berbagai kota besar di Amerika Serikat. Aksi ini mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap elitis dan tidak berpihak pada rakyat.
Di sisi ekonomi, kondisi AS juga memicu kekhawatiran global. Berdasarkan laporan CNBC Indonesia (28 Maret 2026), utang nasional AS telah menembus US$39 triliun atau setara lebih dari Rp661.000 triliun. Bahkan, jika dihitung per individu, beban utang mencapai sekitar Rp1,9 miliar per warga.
Lonjakan utang ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk pembiayaan konflik geopolitik, belanja militer yang besar, serta kebijakan fiskal ekspansif yang terus berlanjut. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa AS sedang berada di ambang tekanan fiskal serius.
Kapitalisme, Militerisme, dan Krisis Legitimasi
Fenomena demonstrasi dan krisis utang ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan konsekuensi dari karakter dasar sistem kapitalisme global yang dianut AS.
1. Ambisi Global dan Beban Utang
Kebijakan luar negeri yang agresif, termasuk keterlibatan dalam konflik internasional, menuntut biaya besar. Dalam konteks ini, kepemimpinan politik seperti Donald Trump kerap diasosiasikan dengan pendekatan militeristik dan ekspansionis.
Akibatnya, anggaran negara tersedot untuk kepentingan geopolitik, sementara beban fiskal ditanggung rakyat melalui utang negara yang terus meningkat.
2. Hegemoni Kapitalisme dan Ketidakadilan Global
Dukungan terhadap sekutu strategis seperti Israel dalam konflik kawasan, serta dinamika ketegangan dengan Iran, memperlihatkan bagaimana kepentingan geopolitik seringkali mengabaikan nilai kemanusiaan.
Bagi sebagian masyarakat global, termasuk warga AS sendiri, kebijakan ini mulai dipandang sebagai bentuk ketidakadilan sistemik yang menguntungkan elite tertentu, bukan rakyat luas.
3. Krisis Kepercayaan Publik
Aksi “No Kings” menunjukkan adanya krisis legitimasi terhadap sistem demokrasi liberal. Ketika kebijakan negara lebih mencerminkan kepentingan oligarki daripada aspirasi rakyat, maka protes menjadi saluran ekspresi ketidakpuasan.
Dengan kata lain, yang sedang terjadi bukan sekadar krisis ekonomi, tetapi krisis kepercayaan terhadap sistem kapitalisme-demokrasi itu sendiri.
Perspektif Islam Ideologis: Kritik atas Tatanan Global
Dalam Islam, ketidakadilan struktural seperti ini dipandang sebagai akibat dari sistem yang tidak berbasis wahyu. Kapitalisme menempatkan kepentingan materi dan kekuasaan sebagai orientasi utama, sehingga melahirkan eksploitasi dan konflik.
Allah SWT berfirman:
"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al-Hasyr: 7)
Ayat ini menegaskan bahwa distribusi kekayaan harus adil, bukan terkonsentrasi pada segelintir elite sebagaimana dalam sistem kapitalisme global.
Menuju Tatanan Islam yang Adil dan Stabil
Krisis yang melanda AS hari ini menjadi pelajaran penting bagi dunia. Islam menawarkan alternatif sistem yang berbeda secara mendasar:
1. Membangun Kesadaran Politik Umat
Umat Islam perlu memahami bahwa hegemoni kapitalisme global telah menciptakan ketimpangan dan konflik berkepanjangan. Kesadaran ini menjadi langkah awal untuk perubahan sistemik.
2. Sistem Politik Islam sebagai Solusi Global
Islam tidak hanya mengatur ibadah individu, tetapi juga menawarkan sistem politik yang adil. Kepemimpinan dalam Islam bertujuan menjaga agama dan mengurus urusan rakyat, bukan mengejar dominasi global.
3. Ekonomi Tanpa Utang Ribawi
Sistem ekonomi Islam melarang riba dan spekulasi, sehingga negara tidak bergantung pada utang berbasis bunga. Ini menciptakan stabilitas fiskal yang lebih kuat dibanding sistem kapitalistik.
4. Politik Luar Negeri Berbasis Keadilan
Dalam Islam, hubungan internasional dibangun atas dasar keadilan dan dakwah, bukan eksploitasi atau dominasi. Konflik tidak dijadikan alat kepentingan ekonomi atau geopolitik.
5. Kepemimpinan Global yang Bertanggung Jawab
Konsep kepemimpinan Islam (Khilafah) menawarkan model pemerintahan yang menyatukan umat dan menghadirkan keadilan global. Tujuannya bukan hegemoni, tetapi rahmatan lil ‘alamin—rahmat bagi seluruh alam.
Tanda Zaman Menuju Perubahan?
Aksi “No Kings” dan krisis utang AS bisa dibaca sebagai tanda bahwa sistem kapitalisme global sedang menghadapi ujian besar. Ketika rakyat mulai mempertanyakan arah kebijakan dan legitimasi kekuasaan, maka perubahan menjadi keniscayaan.[]
Oleh: Mamik Susanti
(Aktivis Muslimah)
