TintaSiyasi.id -- Menanggapi kemenangan PT Ormat Geothermal Indonesia wilayah kerja panas bumi atau WKP Telaga Ranu di Halmahera Barat Maluku Utara, yang terafiliasi dengan penjajah Israel, Analis Senior Pusat Kajian dan Analisa Data (PKAD) Fajar Kurniawan, mengatakan, kedaulatan energi harus selaras dengan kedaulatan moral bangsa.
"Kedaulatan energi harus selaras dengan kedaulatan moral bangsa," ungkapnya di akun TikTok fajar.pkad, Selasa (7/4/2026).
Ia menjelaskan, PT Ormat l adalah anak usaha dari Ormat Technologies raksasa energi yang memiliki akar sejarah, basis riset hingga pencatatan saham di Tel Aviv Israel.
Dia menilai, ini adalah sebuah kontradiksi yang sangat mencolok. Bagaimana mungkin negara yang secara konstitusional menolak penjajahan dan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, justru mempercayakan pengelolaan sumber daya alamnya yang strategis kepada perusahaan yang terafiliasi dengan negara tersebut.
"Kita harus jujur ini bukan sekadar soal bisnis atau teknologi. Ini adalah soal martabat kita sebagai negeri muslim dan konsistensi politik luar negeri kita. Disaat rakyat Indonesia berdiri tegak membela kemerdekaan Palestina dan mengutuk genosida yang dilakukan Israel, pemerintah justru membuka pintu lewat dalih investasi," tuturnya.
Data menunjukkan bahwa Ormat telah lama "bermain" di Indonesia termasuk di proyek Sarulla Sumatera Utara. Tetapi menetapkannya sebagai pemenang tender di Telaga Ranu saat agresi militer Israel ke Gaza sedang dipuncak kemarahan dunia adalah sebuah langkah yang sangat tidak peka terhadap kondisi kaum Muslimin.
Ia menegaskan, ini bukti bahwa logika modal seringkali melangkahi nilai kemanusiaan dan hukum internasional.
"Inilah wajah sistem global yang hanya menghamba pada profit tanpa peduli pada darah saudaranya yang ditumpahkan di tanah para Nabi," geramnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan, kahadiran perusahaan yang terafiliasi dengan Israel ini jelas memicu sentimen negatif di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim.
"Kita tidak bisa menutup mata bahwa setiap rupiah keuntungan yang dihasilkan berpotensi mengalir ke sistem ekonomi negara yang tengah melakukan pembantaian di Palestina," terangnya.
"Jika kita membiarkan hal ini terjadi di Maluku tidak menutup kemungkinan "infiltrasi" ekonomi serupa akan terus meluas ke sektor-sektor kritis lainnya dengan dalih efisiensi dan teknologi," sambungnya.
Ia memberikan solusi kepada pemerintah. Pertama, evaluasi kembali penetapan pemenang lelang wkp Telaga Ranu dengan mempertimbangkan aspek sensitivitas sosial, politik, dan keamanan nasional.
"Kedua, perketat screening investasi asing agar tidak ada perusahaan yang terafiliasi dengan penjajah bisa beroperasi di tanah air. Ketiga, konsisten pada amanah konstitusi bahwa penjajahan diatas dunia harus dihapuskan sehingga harus dihindari kerja sama dengan entitas perusahaan yang berasal dari penjajah," pungkasnya.[] Alfia
