TintaSiyasi.id -- Setiap tahun, ritual mudik lebaran menyisakan residu duka yang sama, ratusan nyawa melayang di atas aspal yang seharusnya menjadi jalur kebahagiaan. Tragedi maut pasca-Lebaran 2026 ini bukanlah sekadar akumulasi dari human error atau kelelahan pengemudi sebagaimana narasi tunggal yang sering dilempar pemerintah untuk cuci tangan. Di balik angka tersebut, terbentang fakta kelalaian negara yang kronis, mulai dari pembiaran jalur arteri yang gelap gulita tanpa penerangan, marka jalan yang pudar hingga menyesatkan navigasi, hingga kegagalan rekayasa teknik pada titik-titik rawan (black spot) yang secara historis terus memakan korban.
Ketika infrastruktur pendukung keselamatan dianggap sebagai beban anggaran ketimbang kewajiban asasi, maka jalan raya tak lebih dari sekadar ladang pembantaian yang dilegalkan oleh ketidakhadiran peran negara.
Visi Politik Transportasi Islam bagi Keselamatan Publik
Dalam pandangan sistem Islam, penyediaan infrastruktur bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan kewajiban asasi negara sebagai pelayan rakyat (raa’in). Negara memandang bahwa infrastruktur sebagai hak publik (milkiyah ammah). Jalan raya, jembatan, dan fasilitas transportasi sebagai fasilitas umum yang harus bisa dinikmati dengan aman oleh setiap warga.
Pembangunan jalan tidak didorong oleh motif keuntungan (seperti sistem tol yang mahal), melainkan untuk kelancaran mobilitas. Hal ini mencegah penumpukan kendaraan di satu jalur (seperti kemacetan arus mudik) karena semua jalur dibuat dengan standar kualitas yang sama baiknya.
Menghilangkan bahaya (la dharara wala dhirar) adalah prinsip dasar dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan harus memenuhi standar keamanan tertinggi untuk memitigasi kecelakaan, termasuk penerangan yang cukup dan marka yang jelas di seluruh pelosok, bukan hanya di pusat kota.
Selain itu negara juga melakukan pengawasan ketat terhadap Sarana transportasi untuk memastikan semua angkutan umum layak jalan.
Sanksi tegas akan diberikan kepada Perusahaan transportasi yang lalai merawat armada atau memaksa sopir bekerja melebihi batas waktu (pemicu microsleep) akan dikenai sanksi berat (takzir) karena telah membahayakan nyawa manusia.
Negara akan melakukan perencanaan kota yang terpadu dengan menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang merata di setiap daerah, arus mudik massal yang membebani infrastruktur setahun sekali dapat diminimalisir karena orang tidak perlu merantau terlalu jauh dari keluarga.
Pembangunan infrastruktur dibiayai langsung dari kas negara (Baitul Mal), yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam (milkiyah ammah) dan sumber lainnya. Di mana pembangunan dilakukan tanpa utang. Hal ini memungkinkan pembangunan infrastruktur dilakukan secara mandiri dan fokus pada kualitas jangka panjang, bukan sekadar proyek tambal sulam yang cepat rusak.
Suksesnya Infrastruktur Khalifah
Pertama : Umar bin Khattab sangat masyhur dengan prinsip akuntabilitasnya terhadap fasilitas publik. Beliau begitu komitmen jalur logistik. Beliau memerintahkan pembangunan jalan-jalan baru dan perbaikan jalur penghubung antarprovinsi (seperti dari Madinah ke Syam dan Irak) untuk menjamin keamanan kafilah dagang dan musafir.
Umar Bin Khattab menyediakan pos perbekalan di sepanjang jalur utama. Umar membangun pos-pos yang menyediakan air dan tempat istirahat bagi musafir agar mereka tidak kelelahan atau kehausan di tengah gurun.
Perkataan monumental beliau adalah seandainya seekor keledai terperosok di Irak karena jalanan yang rusak, aku takut Allah akan menanyakannya kepadaku: Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya, wahai Umar?'" Kisah ini menunjukkan bahwa infrastruktur bukan sekadar beton, tapi soal pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Kedua : Umar bin Abdul Aziz melakukan Standardisasi Infrastruktur Nasional. Meskipun hanya memimpin selama sekitar dua tahun, beliau melakukan revolusi infrastruktur yang luar biasa. Beliau menyediakan pembangunan penginapan gratis (Khanaat). Dengan memerintahkan gubernurnya di seluruh wilayah (terutama di perbatasan dan jalur jauh) untuk membangun penginapan bagi musafir.
Beliau membuat Penerangan dan Sumur Umum di jalur gersang dan memastikan jalan-jalan utama memiliki penanda yang jelas agar musafir tidak tersesat—sebuah bentuk marka jalan kuno untuk keselamatan.
Ketiga : Harun Ar-Rasyid (Zubaidah) dengan Proyek Darb Zubaidah. Istri Khalifah Harun Ar-Rasyid, Zubaidah binti Ja'far, membangun salah satu infrastruktur paling legendaris dalam Sejarah yaitu jalur mudik haji membangun jalan sepanjang 1.400 km dari Baghdad ke Mekkah. Infrastruktur ini dilengkapi dengan stasiun peristirahatan, benteng perlindungan, dan sistem irigasi/waduk raksasa untuk menyediakan air minum bagi jutaan jamaah. Jalur ini didesain sedemikian rupa agar musafir tidak perlu khawatir akan logistik dan keamanan.
Demikianlah sejarah mencatat betapa sistem kepemimpinan Islam, dibangun dengan prinsip pelayanan (khidmah), bukan bisnis. Pemimpin merasa berdosa jika ada warga yang celaka akibat fasilitas yang buruk. Wallahu a'lam bishshawab.[]
Putri Rahmi D.E., S.ST.
Aktivis Muslimah
