TintaSiyasi.id -- Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat kembali dihadapkan pada kegelisahan terkait ketersediaan dan harga bahan bakar minyak (BBM). Meskipun pemerintah memastikan bahwa BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan harga, kenyataannya BBM nonsubsidi telah mengalami kenaikan di sejumlah wilayah. Kondisi ini tidak hanya memicu kekhawatiran masyarakat, tetapi juga menimbulkan fenomena antrean panjang di berbagai daerah seperti Makassar, Bandung, Surabaya, Sidoarjo dan berbagai daerah lainnya (kompas.com, 31/03/2026).
Masyarakat harus mengantri berjam-jam bahkan mulai pada dini hari dan tidak tidur hanya untuk mendapatkan BBM. Tidak sedikit pula yang akhirnya membeli BBM secara eceran dengan harga jauh lebih tinggi. Situasi ini semakin diperburuk oleh tersendatnya distribusi energi akibat faktor global. Salah satu penyebabnya adalah dua kapal tanker milik Pertamina, dua kapal Pertamina, Pride dan Gamsunoro, yang masih tertahan di Teluk Arab atau Teluk Persia
di jalur perlintasan Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran strategis yang selama ini menjadi salah satu nadi perdagangan minyak dunia. (cnnindonesia.com, 02/04/2026)
Gejolak di kawasan tersebut berdampak langsung pada pasokan energi global, termasuk bagi negara-negara yang bergantung pada impor minyak. Indonesia menjadi salah satu negara yang merasakan dampak tersebut secara nyata. Sebagai negara importir minyak, Indonesia masih sangat bergantung pada pasokan BBM dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.
Kondisi ini menempatkan pemerintah dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, kenaikan harga minyak dunia memaksa negara menambah beban subsidi agar harga BBM dalam negeri tidak melonjak drastis. APBN harus menambal selisih harga tersebut agar masyarakat tetap punya daya beli untuk dapat mengakses energi dengan harga yang relatif terjangkau. Namun, kemampuan fiskal negara tentu tidak tanpa batas. Sejumlah ekonom menilai kemampuan fiskal negara hanya bisa menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam jangka pendek atau beberapa minggu ke depan, di tengah lonjakan harga minyak dunia (bbc.com, 06/04/2026).
Jika kebijakan menahan harga BBM itu dipaksakan terus, maka pemerintah mesti menambah utang atau memangkas besar-besaran anggaran kementerian atau lembaga termasuk transfer ke daerah yang dampaknya bakal terasa di kemudian hari. beban fiskal negara akan semakin berat. Defisit APBN berpotensi melebar karena pemerintah harus terus menambal selisih harga minyak dunia dengan harga domestik.
Sebaliknya, akan menjadi dilema jika harga BBM dinaikkan, inflasi hampir pasti akan meningkat. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor transportasi, tetapi juga merembet ke harga kebutuhan pokok dan berbagai sektor lainnya. Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kenaikan inflasi dapat memicu gejolak sosial yang lebih luas. Bahkan tanpa kenaikan harga sekalipun, antrean BBM yang sudah mulai terjadi di beberapa daerah, menandakan tekanan yang sudah dirasakan masyarakat.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah mencoba mengambil berbagai langkah penghematan dengan kebijakan work from home (WFH) kembali diterapkan di sejumlah sektor, pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan roda empat mulai diberlakukan, bahkan terdapat pengurangan jumlah hari pada beberapa program pemerintah seperti MBG. Langkah-langkah ini diambil untuk menekan konsumsi energi sekaligus mengurangi beban pengeluaran negara.
Namun bagi masyarakat, situasi ini tetap menimbulkan kesulitan. Ketersediaan BBM menjadi tidak menentu, sementara harga BBM nonsubsidi yang meningkat membuat biaya hidup semakin tinggi. Ancaman inflasi pun semakin nyata. Ketika harga energi naik, hampir semua sektor ekonomi akan ikut terdorong naik, sehingga daya beli masyarakat berpotensi semakin tergerus.
Fenomena ini pada dasarnya menggambarkan kerentanan sebuah negara yang bergantung pada impor komoditas strategis. Ketika kebutuhan energi sangat bergantung pada pasokan luar negeri, setiap gejolak global akan langsung memengaruhi stabilitas ekonomi domestik. Konflik geopolitik, gangguan jalur distribusi, maupun perubahan kebijakan negara produsen minyak dapat dengan mudah mengguncang kondisi dalam negeri.
Ketergantungan semacam ini membuat ekonomi dan politik negara menjadi rentan terhadap sentimen global. Kenaikan harga minyak dunia tidak lagi sekadar persoalan pasar internasional, tetapi berubah menjadi persoalan sosial dan politik di dalam negeri. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah sebagai pengelola fiskal negara, tetapi juga oleh masyarakat yang harus menghadapi kenaikan biaya hidup dan kesulitan memperoleh energi.
Dalam perspektif Islam, persoalan ketergantungan energi seperti ini seharusnya dapat diatasi melalui pengelolaan sumber daya secara kolektif di antara negeri-negeri Muslim. Kemandirian BBM diyakini hanya akan terwujud apabila negeri-negeri Muslim berada dalam satu kesatuan politik, yakni Khilafah. Dengan wilayah yang luas dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama cadangan minyak yang besar di kawasan Arab termasuk Iran, distribusi energi dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seluruh wilayah secara merata.
Melalui sistem ini, sumber daya minyak tidak akan terkendala oleh batas-batas negara nasional yang sempit. Cadangan energi yang melimpah di satu wilayah dapat dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan wilayah lain dalam satu kesatuan pemerintahan. Dengan demikian, ketergantungan terhadap pasokan dari luar dapat dihilangkan, dan stabilitas energi menjadi lebih terjamin.
Kemandirian energi seperti ini akan menjadikan Khilafah sebagai negara yang independen, bahkan berpotensi menjadi kekuatan besar di panggung global. Stabilitas ekonomi dan politiknya tidak mudah terguncang oleh gejolak global, karena kebutuhan energi dapat dipenuhi dari sumber daya yang dimiliki sendiri.
Meski demikian, kemandirian energi tidak berarti penggunaan sumber daya secara berlebihan. Dalam sistem Islam, pemanfaatan energi tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip syariat. Penghematan dilakukan pada aspek yang memang perlu dihemat, namun tidak dengan mengorbankan pelayanan publik atau kewajiban negara seperti perlindungan umat dan jihad.
Di sisi lain, negara juga akan terus mengembangkan sumber energi alternatif selain minyak. Pengembangan teknologi energi seperti nuklir dan sumber energi lainnya menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan ketahanan energi. Dengan pendekatan ini, kebutuhan energi negara tidak hanya terpenuhi, tetapi juga mampu menopang peran negara sebagai kekuatan besar yang mandiri dan berdaulat.
Gonjang-ganjing BBM hari ini menunjukkan rapuhnya kedaulatan energi dalam sistem yang bergantung pada pasokan global. Selama kebutuhan energi strategis masih bertumpu pada impor dan dipengaruhi dinamika geopolitik dunia, rakyat akan terus menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya, dari antrean panjang hingga kenaikan harga yang memicu inflasi.
Islam menawarkan solusi yang lebih mendasar melalui persatuan politik umat dalam institusi Khilafah yang mengelola kekayaan energi secara kolektif untuk kemaslahatan seluruh umat. Dengan cadangan minyak yang melimpah dan tersebar di berbagai wilayah dunia Islam, kemandirian energi bukanlah hal mustahil.
Sudah saatnya umat menyadari bahwa kemandirian sejati tidak akan lahir dari sistem Kapitalisme yang bergantung pada kekuatan global, melainkan dari persatuan umat yakni dengan tegaknya Khilafah.
Wallahu a’lam bishshawab.[]
Oleh: Hilda Handayani
Aktivis Muslimah
