TintaSiyasi.id -- Di saat dunia lantang menyerukan “perdamaian”, Gaza justru terus diguyur bom tanpa jeda. Ironisnya, di tengah agresi yang belum berhenti, justru pihak yang tertindas didesak untuk melucuti senjata. Narasi damai yang dikampanyekan Barat tampak menenangkan, namun di baliknya tersimpan agenda yang lebih dalam: membunuh perlawanan secara perlahan. Ketika korban diminta melunak sementara penjajah tetap bebas menyerang, maka ini bukan perdamaian—melainkan penyerahan yang dipoles retorika.
Tekanan terhadap Gaza semakin nyata. BoP mendesak Hamas untuk melucuti senjata sebagai syarat rencana perdamaian Gaza (antaranews.com, 07/04/2026). Namun, Hamas menolak karena menilai hal itu mengancam eksistensi perjuangan. Hamas mendesak dunia bertindak atas pelanggaran gencatan senjata oleh Israel (metrotvnews.com, 12/04/2026).
Sementara itu, fakta di lapangan memperlihatkan ironi, serangan rudal Zionis terus menewaskan warga sipil di dekat sekolah Gaza (news.detik.com, 12/04/2026). Sikap Hamas tetap tegar menolak pelucutan senjata dalam kesepakatan jeda perang. Ini menunjukkan bahwa di tengah klaim gencatan senjata, agresi tetap berlangsung.
Sejatinya, apa yang disebut sebagai “demiliterisasi” bukanlah langkah netral, melainkan bagian dari strategi politik global. Barat—khususnya Amerika Serikat—tidak bisa diposisikan sebagai mediator objektif, karena sejak awal memiliki kepentingan strategis dalam menjaga eksistensi Israel. Maka, dorongan pelucutan senjata terhadap Hamas bukanlah jalan damai, melainkan upaya sistematis untuk mengakhiri perlawanan rakyat Gaza.
Dalam kerangka kapitalisme global, stabilitas kawasan dimaknai sebagai keamanan bagi kepentingan Barat, bukan keadilan bagi rakyat tertindas. Selama Gaza masih memiliki daya tahan dan kemampuan bertahan, ia akan terus diposisikan sebagai ancaman. Karena itu, pelucutan senjata didorong—bukan karena perang ingin dihentikan, tetapi karena perlawanan ingin dihilangkan.
Lebih dalam lagi, ini adalah serangan pemikiran. Umat diarahkan untuk melihat perlawanan sebagai sumber masalah, sementara penyerahan dianggap sebagai solusi. Istilah seperti “perdamaian”, “rekonstruksi”, dan “stabilisasi” digunakan untuk membungkus agenda tersebut.
Tanpa kekuatan yang melindungi, semua itu hanya ilusi yang rapuh. Sejarah berulang kali membuktikan: penjajahan tidak berhenti hanya dengan diplomasi, tetapi karena adanya perubahan keseimbangan kekuatan. Ketika pihak yang tertindas dipaksa melunak sementara penjajah tetap kuat, maka ketidakadilan itu justru dilegitimasi.
Tragedi Gaza menunjukkan satu hal mendasar tentang absennya kekuatan politik umat yang mampu melindungi dan mengurus kepentingan kaum Muslim secara menyeluruh. Dalam Islam, keberadaan kepemimpinan umum bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi bagian dari perintah syara. . Rasulullah ﷺ bersabda: “Imam (khalifah) adalah perisai (junnah), di belakangnya kaum Muslim berlindung.” (HR. Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan berfungsi sebagai pelindung umat.
Al-Qur’an juga memerintahkan persatuan: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.” (QS. Ali Imran: 103). Ayat ini tidak hanya bermakna spiritual, tetapi juga menunjukkan pentingnya kesatuan arah dan kepemimpinan dalam kehidupan umat.
Para ulama dalam kajian fiqih siyasah menjelaskan bahwa pengangkatan pemimpin umum bagi kaum Muslim merupakan kewajiban kolektif (fardhu kifayah), karena banyak hukum tidak dapat ditegakkan tanpa adanya otoritas yang memayungi umat. Ketiadaan institusi ini menjadikan negeri-negeri Muslim berjalan sendiri-sendiri, tanpa kekuatan terpadu dalam menghadapi persoalan besar seperti Gaza.
Namun, perubahan tidak lahir dari reaksi emosional atau langkah instan. Penting bahkan wajib bagi umat sebagai konsekuensi imannya, untuk meneladani bagaimanapun Rasulullah melakukan perubahan.Metode dakwah Rasulullah ﷺ: membangun aqidah, membentuk pemikiran, lalu menggerakkan masyarakat hingga terbentuk opini umum yang kuat tentang iman, konsekuensi iman dan kepemimpinan. Rasul tidak memulai dengan kekuatan fisik, tetapi dengan perubahan cara pandang umat terhadap kehidupan dan kekuasaan.
Karena itu, peran umat hari ini adalah membangun kesadaran ideologis—memahami Islam bukan hanya sebagai ibadah personal, tetapi sebagai sistem hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan dan politik. Dakwah harus menyentuh aspek pemikiran dan peradaban, bukan sekadar moralitas individu.
Gaza bukan sekadar konflik regional, tetapi cermin lemahnya posisi politik umat di panggung dunia. Selama akar persoalan ini tidak diselesaikan, tragedi serupa akan terus berulang. Maka, yang dibutuhkan bukan hanya simpati, tetapi arah perjuangan yang jelas—yang dibangun di atas kesadaran, pemikiran, dan metode yang benar.
Wallahu'alam.
Oleh: Tuty Prihatini
Aktivis Muslimah Banua
