TintaSiyasi.id -- Menanggapi Proyek Strategi Nasional Food Estate Merauke yang menargetkan lahan seluas lebih dari 2 juta hektar lebih, Analis Senior Pusat Kajian dan Analisa Data (PKAD) Fajar Kurniawan, mengatakan, ambisi food estate dan energy estate hanya kedok bagi ekspansi bisnis oligarki.
"Ambisi food estate dan energy estate sering kali hanyalah kedok bagi ekspansi bisnis oligarki yang mengabaikan daya dukung lingkungan," jelasnya di akun TikTok fajar.pkad, Selasa, (31/3/2026).
Ia memaparkan, data dari pemantauan Satya Bumi Januari 2026 di Distrik Jagebog dan Tanah Miring pembukaan lahan sudah mencapai 31.000 hektar, dengan 15.000 hektar diantaranya adalah deforestasi murni, di Wanam, pembukaan lahan 10.000 hektar telah melenyapkan 7000 hektar hutan.
Ia mengatakan, benteng terkahir hutan hujan tropis sedang dibongkar paksa namun yang lebih menyakitkan adalah nasib masyarakat adat Malind. Bagi mereka hutan bukanlah lahan kosong yang menunggu dieksploitasi hutan adalah bank alami, tempat sumber makanan, obat-obatan sekaligus identitas budaya mereka.
"Konflik lahan pecah diberbagai titik seperti yang dialami marga Kwipalo dimana lahan mereka diserobot tanpa izin yang jelas, tidak hanya kehilangan tanah mereka kini harus menghadapi pencemaran air di kali Yob yang berubah keruh seperti susu, membuat mereka kehilangan akses air minum dan pangan lokal," tambahnya.
Jika hutan Merauke habis, lanjut dia, emisi karbon akan melonjak, krisis iklim akan makin tak terkendali, pembangunan yang merampas ruang hidup dan menghancurkan ekosistem bukanlah kemajuan melainkan kemunduran bagi kemanusiaan.
Kemudian, ia menambahkan, langkah pemerintah yang melibatkan militer untuk mengawal proyek ini justru menambah ketakutan bagi warga yang mencoba mempertahankan hak ulayat ini adalah bukti nyata kegagalan sistem yang lebih menghamba pada modal besar daripada penghormatan pada hak asasi manusia.
"Kita tidak boleh diam membiarkan sejarah kelam deforestasi di Sumatera dan Kalimantan terulang di Papua. Jangan biarkan Merauke menjadi tumbal berikutnya dari sistem kapitalisme ekstraktif yang rakus," cecarnya.
Ia memberikan solusi atas deforestasi di Papua. Pertama, evaluasi total PSN food estate Merauke dengan melibatkan partisipasi multi stack holder dan masyarakat adat secara independen.
Kedua, hentikan segala bentuk intimidasi dan pengerahan militer dalam urusan sengketa lahan. Ketiga, akui secara permanen wilayah adat masyarakat Papua sesuai amanat konstitusi
"Keadaan ekologis adalah kunci keberlangsungan bangsa, lantas apa yang bisa kita lakukan," pungkasnya.[] Alfia
