Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Surat Keputusan Bersama (SKB) Kesehatan Jiwa Anak, Mampukah Selamatkan Anak?

Selasa, 17 Maret 2026 | 14:15 WIB Last Updated 2026-03-17T07:15:40Z

TintaSiyasi.id -- Pemerintah mengambil langkah serius untuk menangani isu kesehatan mental anak, yang ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak oleh sembilan menteri dan kepala lembaga di Jakarta, pada Kamis. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam rapat di kantor Kemenko PMK Kamis, Jakarta (ANTARA). Menjelaskan adanya urgensi luar biasa mengatasi isu kesehatan jiwa anak-anak Indonesia, menyoroti sejumlah kasus bunuh diri yang dilakukan anak dalam beberapa waktu terakhir serta kekerasan yang dilakukan anak terhadap orang tua. (Antara, 05/03/2026)

Dari sisi kesehatan, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan konflik keluarga menjadi salah satu faktor utama yang memicu masalah kesehatan jiwa pada anak. Berdasarkan data healing119.id dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat empat faktor utama pemicu keinginan anak mengakhiri hidup, yaitu konflik keluarga (24–46 persen), masalah psikologis (8–26 persen), perundungan (14–18 persen), serta tekanan akademik (7–16 persen). (Kemenpppa.go.id, 06/03/2026)

Dampak dari Sistem Kehidupan Sekuler 

Krisis kesehatan jiwa anak semakin meningkat dampak sistem kehidupan sekuler liberal. Persoalan kesehatan jiwa anak tidak berdiri sendiri, bukan semata isu medis atau persoalan individu melainkan buah dari lingkungan dan sistem kehidupan yang membentuknya. Banyaknya anak yang terkena penyakit mental menunjukkan kegagalan negara mewujudkan support system bagi terwujudnya kesehatan jiwa pada anak yang sehat secara mental. 

Adapun gangguan kesehatan jiwa pada anak yakni disebabkan pola asuh orang tua yang tidak baik atau kesulitan menemukan jati diri, mendapatkan persepsi keliru dari media sosial, tekanan dari lingkungan sekitar, kondisi keluarga yang tidak harmonis, memiliki hubungan yang buruk dengan teman, menghadapi masalah ekonomi dan sosial yang buruk, serta mengalami kekerasan seksual. Paradigma dan nilai-nilai Islam ditengah masyarakat semakin tergerus oleh nilai-nilai sekuler liberal dengan hegemoni media kapitalisme global.

Dunia digital di bawah sistem kapitalisme saat ini banyak berisi kejahatan digital dan informasi negatif bahkan menyebabkan kecanduan dan gangguan kesehatan mental. Ruang digital banyak dipenuhi paparan konten yang merusak generasi seperti pornografi, judi online, pinjaman online yang menjerat, serta propaganda moderasi dan liberalisasi nilai.

Dampak buruk penggunaan media digital pada anak-anak bukan semata karena minimnya literasi digital individu. Namun, adanya hegemoni digital oleh negara kapitalis (AS) yang mencengkeram anak-anak muslim, hingga mempengaruhi pemikiran dan kepribadian mereka. 

Pendidikan di keluarga, di sekolah dan di lingkungan masyarakat tidak berpijak pada akidah dan syariat Islam. Parameter sukses diukur dari kesuksesan yang bersifat materi. Banyak dari kalangan orang tua lebih menilai keberhasilan anak pada akademik tinggi atau kemapanan finansial di masa depan, dari pada pemahaman tauhid anaknya.   

Di sisi lain, lemahnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam kaffah pun memberi andil sehingga kondisi ini bisa terjadi. Ajaran Islam dipahami sebatas ritual saja, hingga tidak berpengaruh dalam perilaku keseharian baik individu, keluarga, masyarakat, maupun negara. Adapun masyarakat juga kehilangan fungsi kontrol akibat individualisme yang mengikis budaya amar makruf nahi mungkar.

Sistem Politik Islam 

Sistem sekuler liberal kapitalistik harus menjadi musuh bersama umat. Perjuangan dakwah diarahkan untuk mengganti sistem tersebut menjadi sistem Islam. Maka inilah posisi yang paling urgent bagi pengemban dakwah untuk kemudian fokus menyuarakan opini Islam ditengah-tengah umat, agar kembali kepada Islam sebagai solusi menyeluruh termasuk perkara penyelesaian atas kesehatan jiwa anak dinegeri ini. 

Negara menjalankan tanggung jawabnya sebagai raa'in dan junnah dalam melindungi anak dan keluarga dari kerusakan nilai sekuler liberal kapitalistik. Negara tidak boleh berlepas diri terhadap urusan rakyatnya, apatalagi masalah kesehatan jiwa pada anak dan keluarga menjadi sangat urgent bagi negara untuk menyelesaikan nya. Sebab, diakhirat nanti Allah akan minta tanggungjawab atas apa yang dipimpinnya.

Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah Saw : “Imam adalah raa’in (penggembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari).

Paradigma politik dalam sistem pendidikan, sistem kesehatan dan sistem ekonomi harus terintegrasi diatur berdasarkan syariat Islam. Tentu didalam Islam memiliki pengaturan yang sangat komprehensif untuk menyelesaikan problem misalnya, dalam sistem pendidikan Islam akan membentuk kepribadian Islam, yang melahirkan hamba yang bertakwa. Tujuannya jelas yakni berorientasi pada akhirat. 

Sektor kesehatan juga menyediakan layanan kesehatan mental secara gratis yang terintegrasi dalam layanan kesehatan. Layanan ini tersedia berjenjang dari tingkat kota, provinsi, hingga ibu kota negara sehingga rakyat mudah menjangkaunya dan pastinya gratis. Kesehatan gratis ini bisa dilakukan, karena sektor kesehatan dibiayai dari baitul mal. Baitul mal memiliki banyak sumber pemasukan, termasuk dari pengelolaan tambang dan sumber daya alam lainnya.

Oleh: Afriani, S.Pd
Aktivis Muslimah

Opini

×
Berita Terbaru Update