Di sisi lain, pemerintah memilih bersikap hati-hati. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin gegabah mengambil keputusan keluar dari BoP. Saat ini pembahasan terkait posisi Indonesia dalam forum tersebut masih ditangguhkan sambil menunggu perkembangan situasi geopolitik. Sikap ini dilaporkan oleh Kontan pada Maret 2026.
Namun, perdebatan publik tetap menguat. Banyak pihak mempertanyakan efektivitas BoP dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah, terutama terkait konflik Palestina yang hingga kini belum menemukan penyelesaian yang adil.
BoP dan Problem Efektivitas Perdamaian
Dalam diskursus geopolitik, forum internasional seperti BoP kerap diposisikan sebagai sarana diplomasi untuk meredakan konflik. Namun dalam praktiknya, efektivitas forum semacam ini sering dipertanyakan.
Kritik utama muncul karena negara-negara besar yang memiliki pengaruh kuat dalam percaturan global juga merupakan pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Kondisi ini membuat upaya mediasi sering kali tidak benar-benar netral.
Sejumlah akademisi juga menilai bahwa posisi Indonesia dalam BoP tidak memiliki daya tawar yang kuat untuk menentukan arah kebijakan forum tersebut. Sebagaimana dikutip dari Universitas Gadjah Mada dalam laporan 2026, keterlibatan Indonesia di BoP berpotensi membuat Indonesia sulit memainkan peran sebagai mediator independen dalam konflik kawasan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah forum internasional seperti BoP benar-benar mampu menciptakan perdamaian yang adil, atau justru menjadi arena tarik-menarik kepentingan geopolitik negara besar?
Palestina dan Dinamika Politik Global
Dalam konteks konflik Palestina, berbagai inisiatif perdamaian internasional selama beberapa dekade sering kali tidak menghasilkan solusi yang permanen. Banyak proposal perdamaian justru dinilai tidak menyentuh akar persoalan utama, yaitu pendudukan wilayah dan pelanggaran hak-hak rakyat Palestina.
Sebagian kalangan menilai bahwa agenda geopolitik global sering kali lebih dominan dibanding kepentingan rakyat Palestina itu sendiri. Akibatnya, berbagai mekanisme diplomasi internasional belum mampu menghadirkan solusi yang benar-benar adil dan berkelanjutan.
Perspektif Politik Islam
Dalam literatur politik Islam, persoalan hubungan internasional tidak dilepaskan dari prinsip kedaulatan umat. Kitab Mafahim Siyasiyah menjelaskan bahwa umat Islam harus memiliki posisi politik yang mandiri dan tidak tunduk pada dominasi kekuatan asing.
Sementara itu, dalam kitab Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah jilid II dijelaskan bahwa pembelaan terhadap wilayah dan kehormatan umat merupakan kewajiban kolektif yang membutuhkan kepemimpinan politik yang kuat.
Prinsip ini menekankan pentingnya kemandirian politik umat Islam dalam menghadapi konflik internasional, termasuk dalam isu Palestina.
Menuju Solusi yang Berkeadilan
Perdebatan mengenai BoP pada dasarnya mencerminkan kebutuhan akan solusi yang lebih mendasar bagi konflik Palestina. Banyak kalangan menilai bahwa penyelesaian konflik tidak cukup hanya melalui forum diplomasi internasional, tetapi juga membutuhkan komitmen politik global yang benar-benar berpihak pada keadilan.
Bagi negara-negara Muslim, persoalan Palestina memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar isu geopolitik. Ia juga berkaitan dengan solidaritas kemanusiaan, keadilan internasional, dan tanggung jawab moral terhadap bangsa yang mengalami pendudukan.
Karena itu, diskusi mengenai posisi Indonesia dalam forum internasional seperti BoP seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap perdamaian yang berkeadilan serta mempertegas sikap politik luar negeri yang independen.
Penutup
Desakan agar Indonesia keluar dari BoP menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap dinamika geopolitik global. Terlepas dari keputusan yang akan diambil pemerintah, yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap langkah diplomasi benar-benar berorientasi pada keadilan, kedaulatan, dan perdamaian yang berkelanjutan bagi semua pihak, terutama rakyat Palestina.
Mamik Susanti (Aktivis Muslimah)
