TintaSiyasi.id -- Selama bulan suci Ramadan yang sudah berjalan beberapa hari, ribuan warga di Aceh dan wilayah Sumatra lainnya masih bergelut dengan ketidakpastian hidup. Ketika umat Muslim bersiap menyambut bulan penuh berkah dengan suka cita, para penyintas bencana justru menghadapi kenyataan pahit di tengah keterbatasan.
Mereka belum sepenuhnya bangkit dari dampak bencana yang merenggut tempat tinggal, sumber penghidupan, serta rasa aman. Ramadan yang seharusnya menjadi momentum ketenangan spiritual berubah menjadi ujian berat yang menguras kesabaran dan ketahanan.
Di lapangan, kondisi yang dihadapi para korban menunjukkan potret buram penanganan pascabencana. Ribuan warga masih bertahan di tenda-tenda pengungsian karena hunian sementara yang dijanjikan belum juga rampung.
Di beberapa titik, aliran listrik belum kembali normal sehingga aktivitas sehari-hari harus dilakukan dalam kegelapan. Kehilangan mata pencaharian membuat warga sepenuhnya bergantung pada bantuan masyarakat, sementara dukungan pemerintah dinilai belum optimal dan belum menyentuh kebutuhan mendasar secara menyeluruh. Di sisi lain, stok logistik yang menipis menjelang Ramadan memperparah situasi, menjadikan ketahanan pangan para korban berada dalam kondisi yang sangat rapuh (Kompas.com, 16 Febuari 2026)
Fakta-fakta tersebut menimbulkan pertanyaan serius terhadap efektivitas kebijakan rekonstruksi yang selama ini diklaim berhasil. Realitas di lapangan tampak kontras dengan narasi resmi yang disampaikan. Negara dinilai belum maksimal dalam memastikan riayah atau pengurusan yang layak bagi korban bencana, terutama dalam momentum penting seperti Ramadan. Pola kepemimpinan yang cenderung berorientasi pada pencitraan dianggap belum mampu menghadirkan solusi yang menyentuh akar persoalan. Akibatnya, proses pemulihan berjalan lamban dan birokratis, sementara masyarakat terus menanggung beban penderitaan.
Dalam perspektif Islam, kepemimpinan memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin kesejahteraan rakyat, terlebih dalam kondisi darurat. Negara seharusnya hadir secara nyata sebagai raa’in ,pelindung dan pengurus rakyat, dengan memastikan kebutuhan dasar terpenuhi serta menciptakan suasana kondusif agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang.
Islam memberikan panduan komprehensif bagaimana sebuah negara seharusnya menangani bencana dan menjamin kesejahteraan rakyatnya, terutama saat momentum ibadah seperti Ramadan: Optimalisasi Ibadah: Dalam sistem Islam (Khilafah), negara bertanggung jawab menciptakan suasana kondusif agar rakyat dapat beribadah dengan tenang. Membiarkan rakyat kelaparan di tenda pengungsian saat Ramadan adalah pelanggaran berat terhadap amanah kepemimpinan.
Rekonstruksi Cepat dan Massif: Negara akan mengerahkan seluruh sumber daya (SDM, anggaran, dan teknologi) untuk mempercepat pemulihan. Tidak ada istilah 'anggaran terbatas' dalam menyelamatkan nyawa dan martabat manusia.
Anggaran Tanpa Batas untuk Darurat: Pembiayaan bencana diambil dari pos Baitul Maal yang bersifat tetap. Jika kosong, negara wajib mencari sumber lain melalui mekanisme yang syar'i (seperti dharibah dari kalangan mampu) agar bantuan tidak tertunda sedikit pun.
Visi Pelayanan, Bukan Pencitraan: Pengelolaan wilayah bencana didasarkan pada ketakwaan, sehingga setiap kebijakan murni bersifat solutif untuk kemaslahatan publik, bukan demi elektabilitas atau opini publik semata.
Penanganan bencana semestinya dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan massif dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Pembiayaan darurat tidak boleh terhambat alasan teknis, karena keselamatan dan martabat manusia merupakan prioritas utama. Orientasi pelayanan yang dilandasi ketakwaan akan mendorong kebijakan yang benar-benar solutif dan berpihak pada kemaslahatan publik, bukan sekadar memenuhi kepentingan citra atau elektabilitas.
Ramadan seharusnya menjadi momen penguatan iman dan solidaritas sosial. Namun bagi korban bencana di Sumatra, bulan suci ini hadir dalam suasana penuh keterbatasan. Kondisi tersebut menegaskan perlunya perubahan paradigma kepemimpinan yang lebih berorientasi pada tanggung jawab dan keberpihakan nyata kepada rakyat. Perlindungan terhadap warga terdampak tidak cukup diwujudkan melalui janji dan retorika, melainkan melalui tindakan konkret yang cepat, tepat, dan berkelanjutan demi memulihkan kehidupan mereka secara bermartabat.
Wallahu a'lam bishowab
Oleh: Adli
Aktivis Muslimah
