Banyak pihak menilai bahwa keikutsertaan Indonesia dalam forum BoP justru menyeret negeri ini ke dalam agenda politik global yang tidak berpihak pada rakyat Palestina. Namun pemerintah melalui Presiden Prabowo menyatakan tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan untuk keluar dari BoP. Ia menyebutkan bahwa seluruh pembahasan terkait BoP saat ini ditangguhkan. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: mengapa pemerintah masih bertahan dalam forum yang sejak awal diragukan komitmennya terhadap perdamaian Palestina?
Jika ditelusuri lebih dalam, BoP sejatinya telah menunjukkan kegagalannya dalam mewujudkan perdamaian. Hal ini karena aktor utama yang menginisiasi sekaligus memimpin agenda tersebut adalah negara yang selama ini justru menjadi pelaku utama agresi dan konflik di berbagai belahan dunia, yakni Amerika Serikat.
Ketika pelaku perang bertindak sebagai mediator perdamaian, maka sulit berharap akan lahir solusi yang benar-benar adil.Lebih dari itu, posisi Indonesia di dalam BoP juga tidak memiliki kekuatan strategis untuk menentukan arah kebijakan. Indonesia bukanlah penentu agenda, melainkan hanya menjadi bagian dari negara-negara yang mengikuti rancangan yang telah ditetapkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Dengan kata lain, peran Indonesia hanya sebatas pelengkap legitimasi bagi proyek politik global yang sebenarnya sudah memiliki tujuan tertentu.
Banyak pengamat menilai bahwa BoP bukanlah forum yang murni bertujuan menciptakan perdamaian. Sebaliknya, ia justru dipandang sebagai proyek kolonial gaya baru Amerika Serikat untuk menguasai Palestina secara penuh. Melalui skema ini, Amerika Serikat berupaya melucuti kekuatan perlawanan Palestina seperti Hamas, sekaligus membuka jalan bagi pengusiran penduduk asli dari tanah mereka sendiri. Jika skenario ini berhasil, maka Palestina akan kehilangan kedaulatannya secara total.
Dalam konteks inilah, keikutsertaan Indonesia dalam BoP menjadi sorotan tajam. Sikap pemerintah yang masih bertahan di dalamnya dinilai menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam bayang-bayang dominasi politik Amerika Serikat. Ketika kebijakan luar negeri suatu negara tidak lagi sepenuhnya berdiri di atas prinsip kedaulatan dan keberpihakan pada keadilan, maka hal tersebut menandakan adanya tekanan dan pengaruh dari kekuatan global yang lebih besar.
Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya memiliki keberanian moral dan politik untuk berdiri di barisan pembela rakyat Palestina. Bukan justru terlibat dalam skema yang berpotensi memperkuat penjajahan terhadap mereka. Oleh karena itu, banyak kalangan menilai bahwa bergabung dengan BoP merupakan langkah yang keliru dan tidak sejalan dengan semangat solidaritas umat Islam terhadap perjuangan Palestina.
Dalam perspektif Islam, membantu penjajahan atau mendukung agenda yang memperkuat dominasi penjajah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Palestina bukan sekadar isu geopolitik, tetapi juga persoalan kehormatan umat Islam. Tanah tersebut memiliki kedudukan penting dalam sejarah dan akidah umat, sehingga pembebasannya menjadi tanggung jawab bersama.
Sebagian kalangan meyakini bahwa upaya diplomasi internasional yang selama ini ditempuh terbukti tidak mampu menghentikan penjajahan Israel. Berbagai forum global hanya menghasilkan resolusi tanpa implementasi nyata di lapangan. Sementara itu, rakyat Palestina terus hidup dalam penderitaan akibat blokade, serangan militer, dan pengusiran dari tanah mereka sendiri.Karena itu, muncul pandangan bahwa pembebasan Palestina tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme politik internasional yang didominasi kekuatan besar. Dibutuhkan kekuatan umat Islam yang bersatu dan memiliki kepemimpinan yang mampu melindungi serta membela kepentingan mereka.
Solusi masalah Palestina adalah dengan persatuan politik umat di bawah satu kepemimpinan global yang kuat yaitu penerapan Islam kaffah dalam bingkai daulah Islamiyah. Hanya dengan persatuan dan kekuatan politik yang solid, umat Islam dapat benar-benar membela Palestina dan menghentikan dominasi negara-negara besar terhadap dunia Islam.
Dengan demikian, perdebatan mengenai BoP bukan sekadar persoalan keikutsertaan Indonesia dalam satu forum internasional. Ia menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yaitu arah politik luar negeri Indonesia, keberpihakan terhadap perjuangan Palestina, serta posisi bangsa ini di tengah pertarungan geopolitik global.
Desakan agar Indonesia keluar dari BoP menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat semakin meningkat. Banyak yang berharap pemerintah dapat mengambil sikap yang lebih tegas dan independen dalam membela keadilan bagi Palestina. Sebab sejarah selalu mencatat, bangsa yang besar adalah bangsa yang berani berdiri di pihak yang benar, meski harus berhadapan dengan tekanan kekuatan dunia.
Wa'allahualam bishawab.
Oleh: Rina Kusuma (Aktivis Muslimah)
