TintaSiyasi.id -- Siswa kelas IV sekolah dasar (SD) di Kecamatan Jerebuu, Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), YBR (10), yang meninggal dunia karena bunuh diri karena orang tuanya tak mampu membelikan buku tulis dan pulpen harus membayar uang sekolah sebesar Rp1,2 juta per tahun. (CNN Indonesia, 5 Februari 2026)
Sangat memprihatinkan ketika membaca berita di atas. Di era di mana persaingan biaya-biaya sekolah elit yang semakin tinggi di perkotaan, sedangkan di daerah lain masih ada anak yang kesusahan untuk membeli alat tulis, sehingga merasa harus mengakhiri hidupnya. Ini adalah salah satu realita pelik negeri ini, bahwa ketimpangan yang terjadi di bidang pendidikan masih sangat kentara. Belum lagi angka banyaknya orang putus sekolah, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ada sebanyak 4,2 juta anak usia 6–18 tahun tercatat tidak bersekolah hingga tahun 2024, dan faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama. Dari sini tentu slogan pendidikan adalah hak bagi semua orang patut dipertanyakan.
Bagaimana negara seakan abai dengan realita pendidikan hari ini? Jika diamati negara ini adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, di mana tentu ada banyak sumber penghasilan apabila negeri ini akan mau benar-benar memperhatikan. Namun pada faktanya negeri ini dalam menjalankan aktivitasnya selalu erat dengan orientasi kapitalis. Negara dengan orientasi kapitalis adalah menjadikan perangkat pemerintah hanya sebagai regulator, penyedia namun tidak benar-benar mengurus dan memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi. Di mana pendidikan kualitas elit tetapi hanya orang-orang yang mampu saja yang bisa mendapatkannya, sedangkan yang tidak mampu mereka harus berkorban mati-matian untuk mendapatkan hak pendidikannya.
Negara pun sibuk mengurusi urusan yang dilihat lebih menghasilkan cuan daripada mengurusi rakyatnya. Hal tersebut bisa diamati saat pemerintah lamban menetapkan bencana sumatera sebagai bencana nasional karena beresiko mencabut izin perusahaan yang terlibat deforestasi, negara juga tidak segan-segan mengeluarkan biaya tinggi untuk hanya bisa bergabung kepada organisasi baru bentukan Presiden Trump Board of peace, namun di sisi lain negara abai dengan kondisi dalam negeri teruntuk pendidikan. Tentu negara ini memiliki anggaran yang cukup, namun sayangnya orientasi dan sistem negeri ini tidak mengkawal penuh aktivitas para pejabat untuk benar-benar memperhatikan kebutuhan rakyat.
Berbeda dengan sistem Islam yang mana mewajibkan pemimpin-pemimpin untuk mengurusi kebutuhan rakyat tidak terkecuali. Sesuai dengan hadist “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad). Wajib bagi pemimpin untuk mengurus rakyatnya dalam hal pendidikan, apalagi menimba ilmu bagi seluruh kaum Muslim adalah wajib. Sehingga tentu pendidikan adalah hal yang tidak bisa disepelekan, serta pendidikan wajib menjangkau setiap kalangan baik miskin dan yang kaya dengan kualitas terbaik dan merata. Sehingga pemenuhanya tidak sembarangan, negara dengan sistem dan orientasi islam akan memanfaatkan sumber daya alam secara mandiri dan optimal, kemudian hasilnya akan disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan setiap warga negara.
Namun sayangnya sumber daya alam di sistem kapitalis demokrasi dikelola dan diambil keuntungannya oleh segelintir orang sehingga sulit sekali pendidikan yang berkualitas bisa dirasakan oleh semua warga. Maka tentu sistem Islam bisa menjadi alternatif untuk bisa dipelajari dan diterapkan dalam bernegara, dalam meraih realitas pendidikan yang lebih baik. Penerapan sistem Islam telah terbukti di era Kekhalifahan Abbasiyah dan mampu menghasilkan ilmuwan-ilmuwan yang karyanya bisa dirasakan hingga sekarang.[]
Oleh: Ainun Saifia
(Aktivis Surabaya)
