TintaSiyasi.id -- Sejak Daulah Islamiyah runtuh, keberadaan kaum Muslim sangat miris dan selalu tertindas karena ketiadaan pelindung bagi mereka. Hal itu telah terbukti dari berbagai kawasan berpenduduk Muslim, salah satunya wilayah Gaza, Palestina, yang hingga kini kezaliman atau penindasan masih berlanjut. Bahkan, mereka tidak memiliki hak atau otoritas negerinya sendiri dan berada di bawah kepemimpinan negara asing.
Semakin miris mengamati kabar Gaza yang dikutip dari BBC News (22/01/26). Dunia dikejutkan dengan gagasan Presiden AS Donald Trump dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada Kamis (22/01), yang menyatakan proyek pembangunan Gaza baru berupa kawasan perumahan, pertanian, hingga perindustrian dengan target populasi 2,1 juta penduduk, sepanjang seremoni penandatanganan Dewan Perdamaian.
Proyek tersebut dipresentasikan oleh menantu Trump, Jared Kushner. Ia menyatakan proyek yang diselenggarakan akan memberikan keuntungan yang luar biasa bagi para investor swasta. Terlebih lagi, Kushner ingin wilayah tepi laut menjadi tempat-tempat wisata yang dilengkapi fasilitas canggih.
Pembangunan dimulai secara bertahap dari Rafah, menjalar ke arah utara Gaza. Bahkan, konferensi itu berlanjut di Washington untuk menyiarkan kontribusi negara-negara dalam investasi tersebut. Tak cukup di situ, pada 20 Februari Trump mulai menyebarkan warga Palestina yang tersisa ke negara-negara tetangga, lalu mengambil wilayah mereka untuk dijadikan Riviera Timur Tengah. Pernyataan tersebut pun memicu amarah serta penolakan dari warga di seluruh penjuru dunia.
Rancangan pembangunan AS untuk Gaza, Palestina, bukan sekadar keuntungan materialistik semata, tetapi juga bertujuan mengubur serangan genosida, di mana mereka merupakan dalang di balik pembantaian warga Gaza yang dilakukan Zionis Israel, sehingga mata dunia dapat teralihkan dari kebiadaban-kebiadaban mereka kepada konstruksi-konstruksi yang memiliki tampang indah disertai fasilitas-fasilitas yang tampaknya dapat menjamin kehidupan warga Palestina. Padahal, rencana tersebut hanya menjadikan wilayah Palestina sebagai ladang investasi bagi negara-negara investor yang menyetujui untuk bergabung dalam proyek tersebut, bahkan melenyapkan negara Muslim dengan menyerahkan otoritas ke tangan AS.
Ambisi AS dalam membantu Zionis Israel untuk merebut kekuasaan atau wilayah Palestina sangat tampak jelas. Sebab, dapat diamati keinginan Trump untuk mengusir warga Muslim Palestina tidak hanya dengan pembombardiran massal, bahkan memindahkan mereka yang tersisa ke negara-negara sekitar Palestina untuk melenyapkan secara tuntas kaum Muslim di Gaza, kemudian menguasainya secara total dengan bentuk kepemimpinan kufur.
Mengamati gagasan yang mereka siarkan dengan cara merangkul negara-negara Muslim ke dalam organisasi-organisasi yang mereka bentuk dengan dalih keikutsertaan tiap negara dalam keaktifan hubungan diplomatik antarnegara, semata-mata berkutat pada politik ekonomi yang dapat mengalirkan keuntungan. Di saat mereka merangkul, ada tujuan terselubung, yakni AS ingin memperkuat kedudukannya sebagai pengendali hubungan diplomatik internasional melalui pembentukan organisasi Dewan Perdamaian Gaza (DPG) dengan menggandeng negara-negara Muslim agar sejalan dengan gagasan yang mereka buat.
Titik tujuan negara adidaya ini hanyalah ingin menguasai Palestina secara keseluruhan, merampas negeri Muslim dari kaum Muslim dengan cara apa pun, sekalipun dengan cara keji. Salah satunya melalui proyek-proyek yang menjanjikan hasil sebagai siasat menipu negara-negara Muslim, begitu juga dengan pemahaman nation state sehingga hilang rasa peduli mereka terhadap saudara Muslim di belahan dunia lain dan hanya mengutamakan kepentingan negara sendiri. Tak dimungkiri lagi, banyak siasat negara-negara Barat yang berusaha menyiapkan negara Islam dengan memecah belah kaum Muslim dan menyibukkan mereka dengan problematika masing-masing negara.
Dari sini menjadi jelas bahwa Gaza merupakan wilayah kaum Muslim yang harus diperjuangkan dan direbut dari tangan-tangan kotor rezim kufur. Kewajiban ini ditanggung di pundak-pundak rezim negara-negara Muslim yang hanya mengecam dan mengusulkan pengiriman senjata tanpa menggerakkan militer negara untuk membela kezaliman yang menimpa kaum Muslimin.
Mirisnya, negara-negara Muslim justru menyokong dan menyetujui gagasan-gagasan rezim kufur dalam berbagai konferensi yang diadakan dalam rangka mendamaikan konflik Israel–Palestina. Namun, keputusan yang dihasilkan tidak mampu menyelesaikan masalah karena keputusan tersebut hanya berdasarkan musyawarah manusia yang mengingkari hukum Penciptanya.
Bahkan, Allah subhanahu wa ta‘ala telah memperingatkan dalam firman-Nya yang ditujukan kepada para pemimpin negara Muslim agar tidak berdiam diri ketika wilayah kaum Muslim direbut atau dirampas oleh orang-orang kafir dan tidak membiarkan loyalitas begitu saja. Justru, negara-negara Muslim wajib bersatu ketika ada wilayah kaum Muslim yang terjajah. Sebagaimana firman Allah ta‘ala dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 191:
“Dan bunuhlah mereka (kafir harbi) di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.”
Maka, dapat ditarik kesimpulan dari ayat tersebut bahwa kaum Muslimin dan para pemimpinnya wajib hukumnya untuk melawan kezaliman yang ada, terutama yang menimpa kaum Muslimin, seperti yang dilakukan Israel dalam menguasai negeri kaum Muslim, Gaza, Palestina. Hanya satu solusi agar Palestina bebas dari kezaliman yang menimpa, yakni umat Islam, terutama para penguasa negeri kaum Muslim, berjuang untuk menegakkan Daulah Islamiyah yang dapat menyatukan kaum Muslim untuk berjihad membebaskan Palestina dari tangan orang-orang kafir.
Kita juga perlu menyadarkan umat untuk menghidupkan Daulah Islam sebagai suatu prioritas dalam hamlu da‘wah (pengemban dakwah), dalam rangka menyadarkan umat akan perjuangan yang dinanti-nanti kaum Muslim di penjuru dunia. Perlu adanya wadah yang dapat membentuk umat dengan satu pemikiran, perasaan, dan peraturan dalam partai politik Islam yang berideologis. Wallahu a‘lam.
Oleh: Najwa Fikriyah
Aktivis Muslimah
