TintaSiyasi.id -- Setelah Gaza dihancurkan hingga nyaris tak bersisa, dunia kini disuguhi narasi baru bernama “New Gaza”. Rekonstruksi dipromosikan sebagai jalan keluar tragedi kemanusiaan, seolah penderitaan panjang rakyat Palestina dapat diselesaikan melalui proyek pembangunan dan janji stabilitas. Namun, di balik jargon pemulihan itu tersembunyi persoalan serius: upaya mengaburkan kejahatan pendudukan dengan bahasa teknokratis.
Pernyataan pejabat Israel yang menyerukan penghancuran total Gaza dan pengusiran penduduknya telah tercatat luas di media internasional. Bersamaan dengan itu, Amerika Serikat tampil sebagai arsitek masa depan Gaza lewat gagasan rekonstruksi besar-besaran. Nama Jared Kushner dan lingkaran elite politik AS kembali mencuat, membawa konsep pembangunan berbasis pasar bebas yang menempatkan Gaza sebagai ruang ekonomi baru, bukan sebagai wilayah yang masih dijajah.
Tragedi kemanusiaan direduksi menjadi persoalan teknis pembangunan, bukan kejahatan politik yang menuntut pertanggungjawaban.
Wacana ini diperkuat dengan gagasan pembentukan badan internasional yang disebut Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza.
Badan ini diproyeksikan mengelola Gaza pascaperang, meliputi keamanan, rekonstruksi, dan pemerintahan transisi. Media ABC Indonesia (30/01/2026) melaporkan bahwa konsep ini digagas dalam lingkaran kebijakan AS dan sekutunya dengan melibatkan negara lain demi legitimasi internasional.
Antara News (27/01/2026) mencatat adanya penolakan sejumlah negara karena dewan tersebut dinilai sarat kepentingan geopolitik dan tidak menjamin kedaulatan Palestina.
Di sinilah persoalan utamanya. Dewan Perdamaian Gaza berpotensi menjadi alat kendali politik internasional atas wilayah yang sejak awal dirampas dengan kekerasan. Pelibatan negara-negara Muslim sering dijadikan tameng legitimasi agar proyek ini tampak sejalan dengan kepentingan umat. Padahal, tanpa kedaulatan nyata di tangan rakyat Palestina, rekonstruksi hanya akan melanggengkan penjajahan dalam format baru yang lebih rapi dan modern.
Di bawah label perdamaian dan bantuan internasional, AS menempatkan diri sebagai pengendali utama transisi Gaza. Keterlibatan negeri-negeri Muslim tanpa posisi penentu yang berdaulat justru menjadikan mereka pelengkap moral bagi agenda geopolitik global. Gaza diarahkan untuk “pulih”, tetapi tanpa hak menentukan nasib sendiri.
Inilah wajah kolonialisme modern. Jika dahulu penjajahan dilakukan melalui pendudukan militer langsung, kini ia dijalankan lewat dewan internasional, pendanaan, dan pengelolaan pascakonflik. Selama kendali politik, keamanan, dan ekonomi tetap berada di tangan AS dan Israel, maka New Gaza bukan solusi, melainkan pengokohan penjajahan dengan wajah baru.
Islam memandang Palestina bukan sekadar isu kemanusiaan, tetapi persoalan keadilan dan akidah politik umat. Allah SWT menegaskan bahwa Dia tidak akan memberi jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum beriman (QS. An-Nisa: 141). Prinsip ini menuntut sikap tegas terhadap setiap skema yang mengokohkan dominasi penjajah, meski dibungkus istilah perdamaian.
Rasulullah ﷺ bersabda bahwa kemungkaran tidak boleh didiamkan, setidaknya dengan sikap dan suara (HR. Muslim). Dalam konteks Gaza, sikap itu terwujud dalam keberanian politik umat menolak normalisasi penjajahan dan menuntut keadilan sejati.
Penjajahan atas Palestina merupakan fitnah besar yang merusak agama, kehidupan, dan kehormatan umat. Allah SWT berfirman, “Dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusir kalian; dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan” (QS. Al-Baqarah: 191).
Para mufassir menjelaskan bahwa fitnah dalam ayat ini mencakup penjajahan dan penindasan yang menghalangi manusia menjalani kehidupan dan keyakinannya dengan bebas. Namun, Islam juga menegaskan bahwa pembelaan harus berada dalam kerangka kepemimpinan politik yang sah.
Rasulullah ﷺ bersabda, “Imam adalah perisai” (HR. Bukhari dan Muslim). Di bawah komando Khalifah, perjuangan umat untuk membela bahkan berjihad untuk Palestina, insyaallah akan mudah mencapai kemenangan.
Selama dunia Islam terus terjebak pada solusi teknokratis rancangan kekuatan besar, Gaza akan tetap menjadi objek, bukan subjek. New Gaza mungkin berdiri dengan bangunan megah, tetapi tanpa kemerdekaan, ia hanyalah monumen penjajahan yang berganti wajah. Perdamaian sejati hanya lahir dari keadilan dan kembalinya kedaulatan Palestina di bawah satu kepemimpinan: Khalifah. Wallahu a‘lam.
Oleh: Tuty Prihatini
Aktivis Muslimah Banua
