TintaSiyasi.id -- Sepekan menjelang Ramadhan, tercatat sisa pengungsi korban banjir di Kabupaten Aceh Timur sebanyak 675 kepala keluarga atau 2.368 jiwa. Jumlah itu tersebar di 14 titik dalam lima kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Ulim, Pante Bidari, Julok, Serbajadi, dan Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur. Jumlah itu jauh berkurang dibanding sebelumnya mencapai 236.822 jiwa tersebar di 24 kecamatan dalam kabupaten itu. (Kompas.com, 12/02/2026)
Hampir dua bulan lebih para pengungsi banjir Aceh ini tinggal di tempat penggungsian, membuat para pengungsi sudah mulai mengeluhkan akan debu, air bersih, tempat tinggal yang tidak layak sehingga panas di siang hari dan suhu yang dingin ketika malam hari tiba. Di mana anak-anak dan lansia sudah mulai mengeluhkan sakit saluran nafas dan gatal-gatal, kondisi ini makin diperparah dengan cuaca yang masih sering hujan dengan intensitas besar yang mengakibat banjir susulan masih sering terjadi.
Hingga menjelang Ramadhan masih terdapat ribuan warga Aceh yang masih tinggal di pengungsian yang tidak layak huni, akibat hancurnya rumah mereka karena banjir bandang yang terjadi pada tanggal 25 sampai 30 bulan November 2025. Padahal pemerintah Aceh telah mengeluarkan kebijakan pembangunan hunian sementara (huntara) untuk korban banjir. Namun faktanya sampai menjelang Ramadhan proyek huntara tersebut juga belum kunjung rampung. Yang tidak kalah penting ada beberapa kabupaten yang listriknya belum menyala sama sekali akibat terputusnya akses jalan untuk menyalurkan bahan bakar serta bantuan.
Dalam kondisi seperti ini warga hanya bisa menggantungkan dan berharap pada bantuan dan pertolongan dari masyarakat berupa donasi, realita ini terjadi karena mereka belum bisa bekerja dan beraktivitas kembali seperti biasa. Pemerintah yang paling diharap untuk membantu masyarakat di sana malah terkesan sangat lambat dalam memberikan bantuan bahkan ada wilayah yang di daerah terpencil masih belum pernah merasakan bantuan sama sekali dari pemerintah daerah maupun pusat. Sehingga terciptalah ketahanan pangan yang rapuh bagi para korban bencana tersebut. Keterbatasan akses dan bantuan logistik membuat masyarakat banyak yang mengalami kelaparan sehingga mengkonsumsi apa saja yang dapat di konsumsi.
Sangat dapat kita rasakan bahwa negara abai terhadap nasib para korban bencana Sumatra, terutama di Aceh pada bulan Ramadan ini. Di mana pemerintah telah mengklaim sudah melakukan berbagai kebijakan untuk rekonstruksi pasca bencana, namun fakta di lapangan menunjukkan fakta sebaliknya bahwa masyarakat tidak mendapatkan riayah atau pelayanan yang layak dan memadai dari pemerintah daerah maupun pusat.
Negara juga tidak menjalankan tugasnya sebagai raain atau penanggung jawab urusan umatnya seperti korban banjir yang saat ini banyak terjadi di berbagai wilayah di negara kita ini sehingga kondisi di wilayah bencana tidak kunjung pulih.
Inilah model nyata dari kepemimpinan kapitalistik yang menjadikan kebijakan bersifat pencitraan saja tanpa mampu memberikan solusi apalagi menyelesaikan. Oreantasi pemimpinnya hanya sekadar manfaat dan keuntungan pribadi meskipun banyak yang menjadi korban sehingga tidak solutif bagi setiap problematik yang terjadi di tengah-tengah umat. Saat ini kita sedang dipertontonkan hasil dari kebijakan yang mencampakkkan hukum-hukum Alllah maka sudah seharusnya kita kembali kepada pintu ampunan Alllah agar kita semua selamat dunia dan akhirat.
Pintu utama dari ampunan Allah SWT adalah diterapkan syariat Islam secara kaffah. Di mana negara yang menerapkan syariat Islam secara kaffah sangat memperhatikan ibadah warganya termasuk ibadah wajib dan sunah pada bulan Ramadhan, sehingga pada saat Ramadhan akan disuasanakan oleh pemerintah secara serius dan khusuk agar rakyat bisa optimal beribadah.
Pemerintah di dalam Islam akan memastikan terpenuhinya kebutuhan individu per individu, maka untuk memastikan lancarnya ibadah seluruh umat Muslim di bawah penerapan hukum Islam di mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, terpenuhi dan tercukupinya pemenuhan logistik dan terjaminnya kesehatan seluruh individu. Sehingga dapat dipastikan tanggung jawab penguasa akan mampu mensuasakan Ramadhan dengan maksimal dalam aktifitas ibadah karena seluruh kebutuhan pokoknya terpenuhi.
Negara Khilafah juga menaruh perhatian khusus kepada wilayah yang terdampak bencana. Sehingga kebijakan untuk mengeluarkan anggaran, dan pengerahan SDM yang dikerahkan tidak sia-sia untuk segera menyelesaikan proyek rekonstruksinya. Inilah jika ketakwaan individu penguasa sudah terbentuk, rasa takut dan taat kepada Allah akan menjadi benteng yang kuat dan kokoh dalam menjalankan amanah kekuasaan.
Di tambah lagi visi riayah pada khilafah menjadikan kebijakan dan pengelolaan anggaran yang di keluarkan untuk wilayah bencana bersifat efektif dan solutif, bukan untuk pencitraan dan keuntungan pribadi. Dan bukan juga di nilai dari untung dan ruginya, tetapi tanggung jawab di hadapan Allah kelak sebagai pengingatnya.
Negara juga tidak membatasi anggaran untuk biaya rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana, karena negara berbasis syariat Islam kaffah memiliki kas negara yang kuat sehingga selalu ada dana untuk menangani setiap bencana yang terjadi tanpa takut devisit anggaran. Kondisi ini tercipta dari tata kelola SDA sesuai ketentuan syariat Islam sehingga mampu melahirkan ketahanan ekonomi yang kuat dalam setiap tekanan. Ditambah lagi pos pemasukan dari jiziah maupun dharibah semakin memperkuat pertahanan ekonomi negara khilafah. Wallahu a’lam bishshawab.[]
Oleh: Aliyah Nurhasanah
(Aktivis Muslimah)
