“Program Makan Bergizi Gratis
(MBG) bukan sekadar soal niat baik memberi gizi anak, melainkan soal desain
kebijakan yang menentukan efektivitas, risiko, dan dampak sosial-ekonominya,”
terang HILMI.
“Memberi asupan gizi tambahan
kepada anak adalah langkah yang secara moral dan ekonomi publik sangat defensible,”
tegas HILMI dalam Intellectual Opinion No. 041 yang diterima TintaSiyasi.ID,
Senin (16/02/2026).
HILMI mengungkapkan bahwa
kebijakan publik tidak cukup dinilai dari tujuan, tetapi dari cara mencapainya,
terutama ketika program didorong dalam skala nasional.
“Perdebatan bukan tentang
pro-kontra gizi anak, melainkan tentang arsitektur pelaksanaan MBG,” sebutnya.
Menurut HILMI, MBG bukan sekadar
program makanan, tetapi program negara yang menyatukan logistik pangan, tata
kelola pengadaan, kesehatan masyarakat, dan politik anggaran.
“Kesalahan desain kecil bisa
berubah menjadi kegaduhan nasional,” jelasnya.
Ia menilai persoalan MBG kerap
direduksi sebagai masalah figur pimpinan, padahal problem utamanya ada pada
desain sistem yang terlalu sentralistik dan terlalu cepat diperbesar.
