TintaSiyasi.id -- HILMI mendorong konsep fardu ain prabalig sebagai fondasi pendidikan nasional, dengan menilai bahwa akar persoalan pendidikan terletak pada kesalahan negara dalam menentukan apa yang wajib dikuasai manusia sebelum dilepas ke masyarakat.
“Konsep fardu ain prabalig bisa sebagai
fondasi pendidikan nasional, dengan menilai bahwa akar persoalan pendidikan
terletak pada kesalahan negara dalam menentukan apa yang wajib dikuasai manusia
sebelum dilepas ke masyarakat,” tutur HILMI.
“Kesalahan terbesar pendidikan
adalah memaksa spesialisasi sebelum fondasi hidup manusia selesai,” tegas HILMI
dalam Intellectual Opinion No. 042 kepada TintaSiyasi.ID, Senin
(23/02/2026).
Ia mengajukan fardu ain prabalig
sebagai wilayah kewajiban individual yang harus dituntaskan sebelum anak
memasuki fase diferensiasi dan spesialisasi akademik.
“Prabalig adalah fase wajib
tuntas, setelah itu barulah ruang bakat dan pilihan dibuka,” ulasnya.
Ia menjelaskan bahwa fardu ain prabalig
tidak cukup dimaknai sebagai calistung, melainkan mencakup sedikitnya tujuh
domain besar, yakni spiritual dan akhlak, literasi dan numerasi, muamalah dan
literasi ekonomi dasar, sosial dan komunikasi, hukum dan ketertiban publik,
keselamatan dan kebencanaan, serta kesehatan dan literasi informasi.
“Tanpa fondasi ini, kecerdasan
apa pun mudah berubah menjadi alat perusakan,” sebut HILMI.
Menurutnya, fase prabalig
merupakan periode biologis dan psikologis paling efektif untuk membentuk
kebiasaan, disiplin, dan orientasi nilai hidup.
“Pada fase ini, pendidikan
membentuk manusia setelah balig berubah menjadi negosiasi dengan ego,”
jelasnya.
Ia menilai upaya menanamkan
pendidikan karakter, kesehatan, dan literasi hidup setelah balig pada
hakikatnya bersifat remedial, mahal, dan sering gagal.
“Negara yang baru mengajarkan
dasar hidup di SMA atau perguruan tinggi sesungguhnya sudah terlambat,” tandas
HILMI.
HILMI menegaskan bahwa setelah
fondasi fardu ain prabalig tuntas, diferensiasi akademik, vokasi, seni, dan
profesi justru akan berjalan sehat karena berdiri di atas manusia yang utuh.
“Kesalahan fatal negara adalah
membalik urutan: memaksa spesialisasi lebih dulu, lalu berharap karakter dan
kebiasaan baik muncul dengan sendirinya,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pendidikan
bukan proyek jangka pendek, melainkan amanah peradaban yang menentukan arah
masyarakat di masa depan.
“Ketika negara salah
mendefinisikan yang wajib, maka seluruh bangunan pendidikan berdiri di atas
fondasi yang rapuh,” ujarnya.
HILMI menyimpulkan bahwa ijazah
tanpa kelayakan hidup moral, sosial, dan kesehatan bukan tanda kemajuan,
melainkan kepalsuan yang dilembagakan.
“Pendidikan yang benar adalah
yang menyiapkan manusia sebelum menyiapkan profesi,” simpulnya.[] Rere
