TintaSiyasi.id -- Terlalu! Keputusan Presiden Indonesia Prabowo Subianto bergabung ke Dewan Perdamaian (Board of Peace) buatan Presiden AS, Donald Trump menjadi ironi tersendiri. Betapa tidak? Pemimpin dari sebuah negara berpenduduk mayoritas Muslim namun rela bergabung dengan para penjajah berkedok juru damai yang selama ini mengangkangi bumi para Nabi, Palestina.
Aneh. Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menilai bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP) adalah keputusan aneh. Karena di dalamnya ada penggagas Trump dan Perdana Menteri Israel Netanyahu yang jelas menjajah. Keanehan lainnya ialah ditarik bayaran keanggotaan. Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnto Abdul Hakim, menilai BoP merupakan bentuk nyata dari langkah neokolonialisme (mui.or.id, 28/1/2029).
Sementara Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) dari Departemen Hubungan Internasional Fisipol, Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, S.I.P., M.A., menilai partisipasi ini blunder dari sisi kebijakan politik luar negeri. Partisipasi Indonesia ke BoP merupakan kesalahan diplomasi yang sangat fatal. Belum lagi Indonesia harus membayar iuran sebesar Rp 17 triliun. Nur menilai langkah ini menciptakan dilema dari prinsip Indonesia sendiri. Sekaligus menimbulkan pertanyaan mengapa negara kita bergabung pada badan “perdamaian” yang justru diketuai oleh pendukung utama genosida (kompas.com, 30/1/2026).
Begitulah. Kemasannya terdengar indah, "Peace." Perdamaian. Namun sejarah telah mengajarkan bahwa istilah perdamaian tak selalu menghadirkan keadilan. Banyak penjajahan justru dibungkus dengan diksi "perdamaian", "stabilisasi," dan "rekonstruksi." Inilah yang sesungguhnya juga terjadi di Palestina.
Alasan Naif Bergabungnya Indonesia ke Broad of Peace
Tak hanya Indonesia, negara anggota Development 8 (D-8) juga menyatakan kesediaannya bergabung dengan BoP. Dikutip dari idntimes, 22/1/2026, Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan BoP.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Vahd Nabyl Achmad Mulachela menjelaskan, keterlibatan Indonesia dalam BoP bertujuan tak lain untuk kemanusiaan. Menurutnya, hal itu murni dilakukan Indonesia untuk menghentikan kekerasan, memperluas akses bantuan rakyat Palestina di Jalur Gaza, dan melindungi masyarakat sipil.
Sementara dalam keterangan video yang diterima kumparan pada Jumat (23/1), Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, Indonesia bergabung dengan BoP karena mendapat undangan langsung dari Trump. Ia menjelaskan, BoP berfungsi untuk pengawasan, administrasi, stabilisasi keamanan, serta rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza. Di samping itu, BoP juga merupakan badan yang mengawasi semacam pemerintahan transisi di Palestina, yang terdiri dari unsur-unsur teknokrat untuk menjalankan fungsi-fungsi administrasi di Gaza.
Ia menambahkan, partisipasi Indonesia merupakan wujud langkah strategis, konstruktif, dan konkret dalam mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara. Dan Kehadiran Indonesia di dalamnya dianggap sebagai bentuk pengakuan dunia internasional terhadap diplomasi Indonesia, posisi Indonesia, serta pandangan-pandangan Indonesia mengenai perdamaian dunia pada umumnya dan perdamaian di kawasan tersebut pada khususnya.
Pemerintah Indonesia bisa berkilah demikian. Namun banyak pihak memandang, keterlibatan Indonesia ini justru ikut menjamin proyek penjajahan gaya baru di Palestina. Netralitas semu dan diplomasi tanpa prinsip ini hanya akan menambah derita warga Palestina. Pun Indonesia berisiko menjadi stempel legitimasi bagi skema yang merugikan umat Islam sendiri.
Dampak Bergabungnya Indonesia ke Board of Peace terhadap Pembebasan Palestina
BoP digagas dan dipimpin AS. Padahal AS memiliki rekam jejak panjang sebagai penjajah besar. AS melakukan sejumlah invasi, kudeta dan penghancuran negeri-negeri Muslim. Afganistan, Irak, Libya, Suriah, Sudan dan banyak negeri Muslim lain menjadi korbannya.
Tujuan resmi BoP diklaim untuk “mengelola transisi Gaza pasca konflik”, “menjaga stabilitas” dan “mencegah kekerasan berulang”. Akan tetapi, struktur dan kewenangannya justru mengarah pada pengambilalihan kendali Gaza oleh pihak asing.
Inilah ironi terbesar bagi dunia Islam. Kaum penjajah tampil sebagai “juru damai” bagi umat Islam. Padahal Allah SWT telah mengingatkan, "Allah sekali-kali tidak akan pernah memberikan jalan bagi kafir untuk menguasai kaum Mukmin" (QS. an-Nisa’: 141).
BoP sejak awal dikendalikan oleh negara-negara penjajah. Amerika dan sekutunya menjadi aktor utama. Negara-negara Muslim hanya dijadikan pelengkap legitimasi. Ini bukan pola baru. Dalam sejarah kolonialisme, penjajah selalu membentuk dewan, mandat atau otoritas internasional. Semua bertujuan sama, yaitu mengamankan kepentingan penjajah.
Berikut beberapa dampak Bergabungnya Indonesia ke BoP terhadap pembebasan Palestina:
Pertama, BoP merampas hak rakyat Gaza. Pembentukan Dewan Eksekutif Gaza berarti urusan pemerintahan di wilayah ini tak lagi di tangan rakyat Palestina. Apalagi di tangan dunia Islam. Gaza akan dikelola oleh struktur asing. Ini bentuk penjajahan gaya baru.
Kedua, BoP mendorong pelucutan senjata penduduk Gaza, termasuk Hamas. Dengan dalih stabilisasi, rakyat yang dijajah diminta menyerahkan alat perlawanannya. Sebaliknya, Yahudi sang penjajah tetap bersenjata lengkap dan siap membunuh rakyat Palestina kapan saja. Keamanan Gaza pun diserahkan kepada pihak asing. Artinya, keamanan Muslim berada di tangan musuhnya sendiri.
Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang terbunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Siapa saja yang terbunuh karena membela keluarganya, atau membela darah (jiwa)-nya atau membela agamanya maka ia syahid" (HR. at-Tirmidzi). Hadis ini menunjukkan legitimasi syar’i, bahkan penghargaan tinggi, untuk setiap tindakan membela diri dari agresi dan penjajahan.
Ketiga, BoP tidak melibatkan rakyat Palestina. Padahal merekalah korban penjajahan dan genosida. Ironisnya, sang penjajah dan penjagal Gaza, yakni Zionis Yahudi, malah masuk sebagai anggota dewan ini.
Keempat, BoP tetap mempertahankan eksistensi Israel. Tidak ada tuntutan pembongkaran negara penjajah itu. Tidak ada pengembalian tanah Palestina yang dirampas oleh Yahudi. Dengan kata lain, akar masalah Palestina tidak disentuh sama sekali.
Demikianlah, melihat beberapa dampak buruk di atas, keterlibatan para pemimpin Muslim dalam BoP --termasuk Indonesia-- justru semakin mengokohkan kekuatan kaum penjajah kafir untuk menghancurkan Palestina. Pun merupakan pengkhianatan terhadap Palestina. Apalagi mereka duduk bersama Yahudi, sang penjajah dan penjagal Palestina. Para pemimpin Muslim itu justru ikut dalam skema yang mengamankan penjajahan.
Padahal Allah SWT telah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin" (QS al-Maidah: 51).
Strategi Pembebasan Palestina: Jihad dan Khilafah
Penjajahan di Palestina tidak akan pernah berakhir di meja perundingan atau perjanjian damai yang timpang. Apalagi dibebaskan oleh dewan internasional buatan kafir penjajah.
Terlebih menilik akar persoalan Palestina adalah penjajahan itu sendiri, yang dilakukan oleh entitas Yahudi terhadap tanah kaum Muslim. Untuk itu, solusi penyelesaian tragedi Palestina ialah dengan mengusir dan melenyapkan entitas penjajah itu dari bumi Palestina.
Untuk itu, jalan mengakhiri perang di Palestina adalah dengan jihad fi sabilillah sebagai kewajiban syariah Islam. Inilah cara adil menghadapi Israel. Perang dilawan dengan perang. Senjata dilawan senjata. Bukan dengan perdamaian.
Allah SWT berfirman, "Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian" (QS. al-Baqarah: 190).
Allah SWT juga berfirman, "Bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian" (QS. al-Baqarah: 191).
Namun, perlu dipahami juga bahwa yang dihadapi oleh umat Islam terkait Palestina bukan hanya entitas penjajah Yahudi, tetapi juga negara-negara imperialis Barat seperti Inggris yang melahirkannya dan Amerika Serikat yang kokoh untuk menjaganya.
Ditambah lagi dengan para penguasa pengkhianat Dunia Islam, terutama penguasa Arab. Mereka justru menjaga eksistensi penjajah Yahudi ini dengan normalisasi. Mereka secara politik juga enggan menggerakkan tentara-tentara kaum Muslim.
Di sinilah letak penting mengapa kita harus memperjuangkan kembali khilafah Islam ‘alaa minhaaj an-nubuwwah. Kekuatan politik Islam global inilah yang akan mampu menghadapi kekuatan global Barat dan mencampakkan para penguasa pengkhianat di negeri Islam. Pada gilirannya, Khilafahlah yang akan menggerakkan tentara-tentara di negeri-negeri Islam untuk membebaskan tanah Palestina yang diberkahi.
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya imam/khalifah adalah perisai orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung. Jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala dan jika ia memerintahkan yang selainnya maka ia harus bertanggung jawab atasnya" (HR. Muslim).
Dengan demikian, strategi utama membebaskan Palestina adalah dengan jihad fi sabilillah dan memperjuangkan tegaknya kembali khilafah islamiyah. Inilah solusi tuntas bagi penjajahan zionis Yahudi laknatullah di Bumi para Nabi tersebut. Bukan dengan solusi perdamaian apalagi yang digagas oleh kaum penjajah kafir itu sendiri.
Pustaka
Buletin Kaffah, "Board of Peace: Cara Amerika Menghabisi Palestina," Edisi 430, 30 Januari 2026
Oleh: Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum dan Masyarakat) dan Puspita Satyawati (Analis Politik dan Media)
