TintaSiyasi.id -- Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi, mengatakan pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, sebenarya merupakan upaya melepaskan diri dari tanggungan ekonomi dan politik yang besar.
"Ini sebenarnya bukan upaya meningkatkan partisipasi pihak lain tetapi upaya untuk melepaskan diri dari tanggungan-tanggungan ekonomi dan politik yang besar," ujarnya Dalam Spesial Interview RayahTV, Di Balik Pendirian Dewan Perdamaian Gaza, Ahad (1/2/2026), di kanal YouTube RayahTV.
Ia menjelaskan bahwa banyaknya negeri muslim yang tergabung dalam BoP merupakan strategi politik luar negeri Amerika yang memanfaatkan mitra-mitra regionalnya. Dalam dokumen keamanan nasional Amerika yang diterbitkan akhir tahun 2025. "Dalam dokumen itu dikatakan Amerika itu akan menggunakan Mitra regionalnya," jelasnya.
"Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Amerika ini sebenarnya sejalan dengan garis-garis besar politik Amerika yaitu menggunakan mitra-mitra regionalnya," ujarnya.
Ini yang dilakukan oleh Amerika di Yaman, dalam krisis Suriah, dalam krisis Libya, dan itu, kata Farid, tidak bisa lepas pasca perang Dunia Pertama. Setelah Khilafah Islamiah runtuh kemudian negeri Islam itu dibagi-bagi dengan apa yang disebut dengan perjanjian The Sykes-Picot, di bentangkan peta dan kemudian digaris-garis peta itu dan wilayah kaum muslim dibagi-bagi.
Untuk mengokohkan penjajahan pertama, dibentuk negara atas dasar nation state atau negara bangsa dan yang kedua, dipastikan pemimpin yang berkuasa di wilayahnya sudah dikerat-kerat atau dalam kendali negara imperialisme baik Inggris ataupun Amerika.
"Jadi kalau kita lihat penguasa-penguasa Arab sekarang tidak heran, karena nenek moyangnya juga penghianat. Saudi lahir dari pengkhianatan kepada Khilafah Usmani, demikian juga Yordania lahir dari pengkhianatan ke Khilafah Usmani," ungkapnya.
Jadi hampir semuanya itu lahir dari penghianatan. Jadi kalau sekarang cucu-cucunya berkhianat tidak mengherankan, karena sejak awal skema warisan kolonial. Sehinga, apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya semacam rekolonialisasi dengan menggunakan istilah yang seolah-olah baru.
Di masa Liga Bangsa-Bangsa, dulu ada yang disebut dengan mandat sistem Liga Bangsa-Bangsa. Palestina dulu di bawah Inggris dengan melegitimasinya dengan istilah Mandat sistem, kemudian ada yang disebut dengan Dewan Perwalian PBB di Irak ada qualism profesional authority itu istilah yang keren yang sebenarnya adalah istilah penjajahan," cecarnya.
"Nah sekarang yang digunakan BoP sebenarnya semacam bentuk Dewan Perwalian juga, tetapi banyak pihak mengatakan yang sekarang ini bukan sebatas dewan perwalian tetapi commercial trasvisite. Jadi Dewan Perwalian untuk kepentingan bisnis, maka nuansa bisnisnya sangat-sangat kental. Ketika bicara BoP satu wilayah, misalkan Gaza dikelola oleh pihak luar dengan dalih rekonstruksi tetapi sebenarnya untuk kepentingan ekonomi dan investor-investor asing," paparnya.
Sehingga, kolonialisme ekonomi baru. Bisa dibayangkan Gaza akan ada pembangunan tetapi infrastrukturnya akan dibangun oleh perusahaan-perusahaan Amerika atau perusahaan-perusahaan asing yang terlibat, pelabuhan, listrik, air, akan dikelola oleh investor asing luar. Palestina itu sendiri tidak punya kedaulatan dan keuntungannya itu akan lari keluar negeri.
"Jadi semacam wilayah yang seolah-olah merdeka secara simbolik tetapi sesungguhnya terjajah secara ekonom," pungkasnya.[] Alfia
