TintaSiyasi.id -- Perdana Menteri Israel, Smotrich, secara terbuka menyerukan pengusiran paksa penduduk Gaza, pembukaan penyeberangan Rafah “meskipun Mesir keberatan”, dan peningkatan perang untuk menghancurkan Jalur Gaza, dalam pernyataan provokatif yang mengungkapkan niat genosida dan kebijakan agresi yang berkelanjutan.
Sementara itu, nama Jared Kushner kembali mencuat di panggung diplomasi internasional setelah pemaparan visi ambisiusnya di Forum Ekonomi Dunia di Davos. Sebagai menantu sekaligus penasihat senior terdekat Donald Trump, Kushner menempatkan pembangunan ekonomi sebagai titik awal. Pendekatan inilah yang kemudian melahirkan gagasan “New Gaza”, sebuah visi rekonstruksi berskala besar yang salah satu simbol utamanya adalah rencana pembangunan 180 gedung tinggi di kawasan pesisir Gaza.
Untuk menggerakkan visi tersebut, Kushner mengaitkannya dengan gagasan pembentukan Board for Peace, sebuah badan yang dirancang untuk mengelola rekonstruksi dan investasi secara terpusat. Dalam model ini, pengambilan keputusan ekonomi ditempatkan di atas mekanisme politik lokal yang selama ini dianggap lambat dan terfragmentasi. (MediaIndonesia.com, 23/1/2026)
Gaza kini memasuki fase yang semakin mengkhawatirkan setelah wilayah Gaza dihujani puluhan ribu ton bom yang sangat mematikan, meninggalkan 70 juta ton puing-puing dan mayoritas sarana publik serta infrastruktur hancur. Lalu muncul rencana rekonstruksi ambisius yang mereka sebut “New Gaza”.
Rekonstruksi ambisius ini direncanakan oleh pemerintahan Donald Trump yang ingin menjadikan Gaza sebagai kawasan pesisir mewah dan eksklusif dengan gedung-gedung pencakar langit, pusat data, dan zona pariwisata yang megah.
Sebenarnya, rekonstruksi ambisius Donald Trump ini adalah upaya sistemik untuk melenyapkan identitas asli Gaza dengan mengusir paksa penduduknya secara bertahap dan mengubahnya menjadi aset bisnis di bawah dominasi Barat. Sementara itu, jejak genosida dan genangan darah para syuhada ditutupi dengan janji keamanan palsu.
New Gaza adalah megaproyek bisnis Donald Trump yang telah diagendakan secara rapi. Amerika Serikat dan Israel tidak sekadar membangun kembali, melainkan merancang ulang Gaza untuk melenyapkan jejak-jejak genosida dan identitas penduduk asli Palestina.
Demiliterisasi secara paksa terhadap Hamas dilakukan, dan mereka membentuk polisi baru atas perintah Amerika Serikat dan Israel. Kendali keamanan tetap berada di tangan mereka melalui tangan-tangan besi kepada agen-agen keamanan permanen.
Mereka mengabaikan hak milik tanah Palestina yang telah mereka rampas untuk pembangunan gedung pencakar langit dan zona wisata pesisir yang mewah. Sementara itu, janji ekonomi hanya akan menjadikan penduduk sebagai tenaga kerja murah di zona industri mereka sendiri.
Bahkan, Dewan Perdamaian Gaza berfungsi hanya sebagai alat politik untuk melegitimasi dominasi Amerika Serikat di mata dunia Islam. Amerika Serikat menggandeng dan merangkul negara-negara Teluk dan penguasa negeri-negeri Muslim guna mengalihkan perhatian dari isu pendudukan dan menciptakan ilusi perdamaian semu.
Padahal, ini adalah siasat klasik (kuno), divide et impera (pecah belah dan kuasai). Amerika Serikat menjanjikan investasi miliaran dolar sambil menuntut demiliterisasi Hamas secara total sehingga Gaza kehilangan daya tahan melawan agresi masa depan.
Realitasnya, rencana ini makin memperkokoh posisi Israel sebagai penjajah dan pelaku genosida dengan narasi pembangunan. Puncaknya adalah ambisi kendali total di wilayah Gaza. Gaza tidak lagi milik rakyatnya, melainkan menjadi megaproyek properti Amerika Serikat dan Israel. Jelas, ini bukan perdamaian, melainkan penguasaan ekonomi dan politik yang sangat licik; penduduk asli diusir paksa demi kepentingan imperialisme.
Resolusi sejati dalam kebaikan dan kemaslahatan umat hanya bisa dicapai melalui penegakan syariat, yaitu dengan sistem Islam yang Allah ridhai. Gaza dan Palestina adalah tanah kharijiah milik seluruh umat Islam yang dirampas secara zalim, sehingga wajib bagi umat Islam untuk merebutnya kembali melalui jihad fii sabilillah.
Umat Islam wajib menolak dan menentang Dewan Perdamaian dan rencana New Gaza yang sangat bertentangan dengan prinsip tauhid dan keadilan umat.
Umat Islam wajib bersatu untuk membangun kekuatan global di bawah satu kepemimpinan yang syar’i yang menerapkan hukum-hukum Allah. Metode ini harus dilakukan secara berjamaah dengan didukung oleh partai politik Islam ideologis yang menyerukan perlawanan sistemik, bukan kompromi pragmatis.
Rencana New Gaza dan Dewan Perdamaian hanyalah kedok topeng untuk mengokohkan kendali total Amerika Serikat–Israel atas Gaza dan menghapus jejak genosida, kemudian menjadikan tanah suci sebagai proyek bisnis Donald Trump. Umat Islam jangan sampai terjebak dengan ilusi perdamaian semu ini.
Yang harus diprioritaskan umat Islam adalah menegakkan satu kepemimpinan global di bawah bendera tauhid, kemudian membebaskan Palestina melalui perjuangan ideologis yang kokoh sebagaimana fikrah dan thariqah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Allah SWT berfirman:
اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ١٤٧
“Kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka, janganlah sekali-kali engkau (Nabi Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu.” (QS. Al-Baqarah: 147)
Tanah Palestina akan kembali menjadi milik umat Islam jika hukum Allah ditegakkan kembali, dengan jihad fii sabilillah dan dengan berdirinya Daulah Khilafah Islamiyah. Wallahu’alam bissawab
Oleh: Sunani
Aktivis Muslimah
