"Proxy governance
atau kolonialisme gaya baru, ini paling berbahaya Board of Peace (BoP) membuka
Jalan kolonialisme gaya baru tanpa penjajahan formal," ucapnya di kanal YouTube
UIY Official; Rahasia AS Membentuk BoP yang Jarang Diketahui, Sabtu (21/02/2029).
Lanjutnya, ia mencontohkan satu
kondisi sebuah negara tetap ada, bendera tetap berkibar tetapi kebijakannya
diawasi, pemerintahannya di supervise, dan kedaulatan efektifnya hilang. “Kondisi
inilah yang disebut sebagai proxy governance,” tegas UIY.
"Jadi janganlah kita mudah
tertipu dengan istilah perdamaian. Ketika perdamaian didefinisikan oleh satu
kekuatan, yang lahir bukan perdamaian tetapi sebuah hegemoni," jelasnya.
Kemudian, pria kelahiran
Yogyakarta itu memandang BoP sebagai cara AS menghindari hambatan Rusia dan
Cina di Dewan Keamanan PBB. “Terlebih, secara geopolitik BoP sebuah alat
rekayasa tatanan dunia baru yang berbasis uni polarisme Amerika Serikat,” lugas
cendekiawan tersebut.
"Dunia diarahkan agar hanya
ada satu pusat kuasa, satu wasit global, dan itu tak lain adalah Amerika
Serikat. Nah, kenapa PBB mulai ditinggalkan karena di Dewan Keamanan PBB ada
veto Rusia dan Cina. Veto ini dirasa menghambat agenda Amerika di berbagai
wilayah dunia, Suriah, Palestina, Iran, Ukraina, Taiwan dan lainnya,"
terangnya.
"Lewat Board of Peace
Amerika bisa bergerak tanpa veto, tanpa Rusia, tanpa Cina, dan keputusan dibuat
oleh lingkaran yang mereka sepenuhnya kendalikan," tambahnya menegaskan.
Selain itu, UIY memandang BoP
juga berfungsi untuk melegalkan setiap intervensi global AS, di antaranya ditervensi
militer, penempatan rezim, rekayasa rezim bahkan juga pemerintahan transisi.
"Semuanya dibungkus oleh
istilah manis 'peace building' dan 'stability operation', padahal
substansinya tetap sama, intervensi dan kendali atau kontrol," bebernya.
Alhasil, Ia mengingatkan
bahwasanya sebagai umat Islam kita harus cerdas membaca geopolitik lantaran
dunia hari ini tidak dikendalikan oleh slogan, melainkan dikendalikan oleh
kepentingan dan kekuasaan.
