TintaSiyasi.id -- Analis Politik dari Forum of Contemporary Ummah Studies (FoCUS) Arief B. Iskandar mengatakan, harga diri bangsa dijual murah ketika tunduk pada sistem ekonomi kapitalistik.
"Ketika negara tunduk pada sistem ekonomi kapitalistik yang menjadikan utang sebagai instrumen permanen, investasi asing sebagai dewa penyelamat dan kekayaan alam sebagai komoditas jual-beli—sejatinya saat itu pula harga diri bangsa telah dijual murah," ungkapnya dikutip TintaSiyasi.id, Senin (12/1/2026).
Ia memaparkan, pemerintah kembali berbicara tentang harga diri bangsa. Kali ini dengan nada tegas, menolak bantuan asing dalam penanganan bencana di Sumatra. Alasannya terdengar heroik, bangsa ini mampu, tidak ingin merendahkan martabat nasional, dan ingin menunjukkan kemandirian.
"Sekilas pernyataan ini tampak membanggakan. Akan tetapi, jika ditelusuri, ia justru menjelma menjadi satire politik yang pahit. Harga diri itu hanya dijadikan slogan, sementara realitasnya justru dikhianati oleh kebijakan negara itu sendiri," ujarnya.
Ironisnya, ia menambahkan, penolakan bantuan asing itu terjadi di tengah kondisi darurat. Korban berjatuhan. Infrastruktur lumpuh. Logistik terbatas. Penanganan pasca bencana terseok-seok. Di titik inilah muncul pertanyaan mendasar, apakah harga diri bangsa diukur dari sikap menolak bantuan atau dari kemampuan negara menyelamatkan nyawa rakyatnya?
Ia menjelaskan, narasi “harga diri bangsa” ini terdengar munafik saat dibandingkan dengan sikap Pemerintah selama ini dalam urusan lain. Betapa sering negara ini menengadahkan tangan ke lembaga keuangan internasional, mengemis utang berbunga tinggi dengan syarat-syarat politik dan ekonomi yang mencekik.
"Betapa giat para pejabat menawarkan negeri ini dengan harga murah di forum-forum global: roadshow investasi, karpet merah untuk korporasi asing, regulasi yang dipangkas hingga pajak yang dibebaskan demi “kemudahan berusaha”. Ironisnya, semua itu sering dengan mengorbankan hutan, tambang, laut dan keringat rakyat sendiri," cecarnya.
Kemudian, di hadapan kreditor asing, harga diri itu lenyap. Di hadapan investor global, kedaulatan dinegosiasikan. Kekayaan alam yang oleh Allah dititipkan sebagai milik umum justru digadaikan atas nama pembangunan. Negara rela menjadi pelayan para pemodal, namun tiba-tiba bersikap sok berdaulat ketika bantuan kemanusiaan datang.
Hal ini berbeda dengan Islam. "Islam mengajarkan keseimbangan yang jernih. Bantuan dari pihak luar boleh diterima jika memang dibutuhkan dan tidak menimbulkan dominasi atau penjajahan. Rasulullah ﷺ sendiri pernah menerima bantuan non-Muslim dalam urusan teknis dan strategis selama kendali tetap berada di tangan kaum Muslim. Yang haram adalah ketergantungan struktural yang membuat umat kehilangan kedaulatan politik dan ekonomi," paparnya.
Dalam pandangan Islam, negara (dawlah) dan kekuasaan bukan sekadar simbol kebanggaan, melainkan tanggung jawab ri‘aayah (pengurusan urusan rakyat). Rasulullah ﷺ bersabda:
الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim).
"Hadis ini menegaskan bahwa ukuran keberhasilan kepemimpinan bukanlah retorika dan gengsi, melainkan sejauh mana kebutuhan rakyat dipenuhi, terutama dalam kondisi darurat seperti saat bencana terjadi. Maka dari itu, menolak bantuan yang nyata-nyata dibutuhkan, atas nama harga diri semu, justru merupakan pengkhianatan terhadap amanah kepemimpinan itu sendiri," jelasnya.
Ia mengutip QS al-Munafiqun: 8
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
“Padahal kemuliaan (harga diri) itu hanyalah milik Allah, Rasul-Nya dan kaum Mukmin”.
"Ayat ini menunjukkan bahwa 'izzah (harga diri/kemuliaan) bukanlah hasil pencitraan politik, bukan pula produk nasionalisme kosong. Harga diri sejati lahir dari ketaatan kepada Allah, dari penerapan syariah-Nya dan dari keberpihakan negara kepada rakyat; bukan ketundukan pada kepentingan asing," paparnya.
Karena itu, ia menjelaskan, persoalan sesungguhnya bukan menerima atau menolak bantuan asing. Persoalannya adalah: mengapa negara ini selalu tidak siap? Mengapa negeri yang kaya-raya, dengan sumberdaya alam melimpah, selalu tampil sebagai bangsa yang rapuh ketika bencana datang? Jawabannya terletak pada sistem yang rusak sistem sekuler kapitalistik yang menjauhkan negara dari fungsi ri‘aayah dan menjadikan penguasa sekadar manajer kepentingan elit.
"Harga diri bangsa tidak dibangun dengan pidato nasionalistik di atas penderitaan korban bencana. Harga diri bangsa dibangun dengan sistem Islam yang adil, mandiri dan berdaulat; yang mengelola kekayaan alam untuk rakyat, membangun kesiapsiagaan negara dan menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas utama," tegasnya.
"Jika tidak maka penolakan bantuan atas nama harga diri hanyalah sandiwara murahan. Sebabnya, harga diri yang sejati tidak pernah lahir dari kesombongan kosong, melainkan dari keadilan, sikap amanah dan ketaatan kepada Allah SWT," pungkasnya.[] Alfia
