TintaSiyasi.id -- Solusi atas krisis kepemimpinan yang terjadi saat ini di negeri ini dinilai Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa, Dr. Ahmad Sastra tidak cukup dengan perbaikan teknis demokrasi semata tetapi diperlukan rekonstruksi paradigma.
"Solusi atas krisis kepemimpinan tidak cukup dengan perbaikan teknis demokrasi semata. Diperlukan rekonstruksi paradigma, mengembalikan kekuasaan sebagai amanah, menanamkan kesadaran hisab, dan membangun kepemimpinan yang berorientasi pelayanan," ujarnya dikutip TintaSiyasi.id, Senin (12/1/2026).
Dia mengatakan, sistem demokrasi yang padat modal mendorong lahirnya pemimpin yang disorientasi. Dalam Islam, orientasi kepemimpinan seharusnya vertikal dan horizontal sekaligus: vertikal kepada Allah sebagai Pemilik kekuasaan sejati, dan horizontal kepada rakyat sebagai pihak yang harus dilayani.
Ia mengutip hadis Rasulullah Saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Bukhari dan Muslim).
"Hadis ini sangat relevan dengan realitas politik hari ini. Jabatan yang diperoleh dengan ongkos besar dan niat mengembalikan modal justru berpotensi menjadi sumber kehinaan di akhirat, meskipun tampak menguntungkan di dunia," jelasnya.
Oleh karena itu, demokrasi elektoral yang mahal juga mendorong praktik politik transaksional yang bertentangan dengan nilai kejujuran (ṣidq) dan keadilan (‘adl) dalam Islam. Ketika kursi kekuasaan “dibeli” melalui biaya kampanye dan mahar politik, maka relasi antara pemimpin dan rakyat berubah secara fundamental.
"Pemimpin tidak lagi merasa sebagai pelayan, melainkan sebagai pemilik mandat yang sah untuk memanfaatkan jabatan," tegasnya
Ia mengutip hadis Rasulullah Saw. menegaskan, “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka” (HR. Abu Nu‘aim). "Konsep ini menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam bersifat melayani, bukan mengeksploitasi," urainya.
Lebih berbahaya lagi, sistem ini melahirkan pemimpin yang terikat hutang politik kepada pemodal dan oligarki. Dalam Islam, ketergantungan semacam ini merusak prinsip keadilan dan independensi hukum.
"Dampak nyata dari kepemimpinan yang kehilangan orientasi amanah adalah lahirnya kebijakan publik yang tidak berpihak kepada keadilan sosial. Islam menegaskan bahwa tujuan kekuasaan adalah menegakkan kemaslahatan dan mencegah kezaliman. Ketika kebijakan dibuat untuk membayar jasa politik atau menguntungkan kelompok tertentu, maka kekuasaan telah berubah menjadi alat kezaliman struktural," paparnya.
Ia mengutip QS. Hud: 113 “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka” "Ayat ini menegaskan bahwa keberpihakan kepada kezaliman, sekecil apa pun, memiliki konsekuensi spiritual yang berat," jelasnya.
Selain merusak kebijakan, demokrasi padat modal juga menutup ruang bagi lahirnya pemimpin jujur dan berintegritas. Islam justru menekankan kriteria kepemimpinan pada kekuatan moral dan kompetensi, bukan kekayaan.
Pada akhirnya, pengakuan pejabat tentang “balik modal” adalah alarm moral dan spiritual. Ia menunjukkan bahwa demokrasi prosedural tanpa landasan nilai telah menjauhkan kekuasaan dari makna ibadah.
"Tanpa itu, pemilu akan terus berlangsung, kursi kekuasaan akan terus berganti, tetapi keadilan tetap jauh dari rakyat. Islam mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak diikat oleh amanah dan hisab hanyalah ilusi kejayaan yang sementara, sementara pertanggungjawabannya di akhirat bersifat kekal," pungkasnya.[] Alfia
