“Pengiriman militer Indonesia
untuk bergabung dalam Board of Peace di bawah komando Amerika Serikat adalah
bentuk penjajahan gaya baru yang mencederai prinsip antiimperialisme dan
mengkhianati amanat umat Islam,” tandas koordinator lapangan (korlap) Aksi
Tolak Board of Peace di Jakarta.
Bang Mukhtar, begitu sapaan akrab
korlap aksi, menegaskan bahwa militer Indonesia bukan alat imperialisme Amerika
Serikat.
Press release yang
dibacakan Jumat (28/02/2026) di hadapan sekira 250 peserta aksi menyuarakan
penolakan keras terhadap wacana penempatan pasukan Indonesia di bawah kendali
komando negara adidaya.
“Kebijakan tersebut tidak bisa
disebut sebagai langkah perdamaian, melainkan ilusi perdamaian yang berbahaya
bagi kedaulatan negeri dan umat Islam,” lugasnya.
“Bergabung dalam BoP bukan
langkah damai, tetapi berpotensi menjadikan tentara negeri Muslim sebagai alat
kepentingan geopolitik dan ekonomi global,” imbuhnya.
Dengan pekikan takbir bersahutan,
para peserta aksi menyebut AS sebagai negara penjajah yang kebijakannya telah
menimbulkan penderitaan bagi kaum Muslim di Palestina, Irak, Afghanistan, dan
Suriah.
“Dominasi Amerika di berbagai
belahan dunia dibangun di atas ketidakadilan dan eksploitasi,” serunya.
“Tidak dapat dibenarkan negeri
dengan mayoritas penduduk Muslim justru menyerahkan pasukan militernya berada
di bawah komando negara penjajah,” tegasnya.
Lebih lanjut, secara syar’i,
Bang Mukhtar menyatakan bahwa mengirim tentara di bawah komando Amerika adalah
haram.
Ia menukil firman Allah dalam Al-Qur’an
surah An-Nisa ayat 141 yang menyatakan bahwa Allah tidak akan memberi jalan
bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman.
“Menyerahkan komando militer
kepada negara penjajah berarti membuka jalan dominasi atas kaum mukminin,” serunya.
Menurutnya, fungsi militer kaum Muslim
seharusnya menjaga kehormatan Islam, melindungi umat, dan membela negeri-negeri
yang tertindas, bukan menjadi instrumen kepentingan asing.
“Militer semestinya berdiri
independen dan memprioritaskan kedaulatan umat, bukan menjadi perpanjangan
tangan geopolitik negara lain,” tandasnya.
Tiga Tuntutan
Dalam pernyataan sikapnya, massa
aksi menyampaikan tiga tuntutan utama. “Pertama, menolak keras kebijakan
pemerintah mengirim militer Indonesia atas nama Board of Peace di bawah
komando Amerika Serikat,” ujarnya.
Kedua, mengingatkan
penguasa dan pimpinan militer bahwa menyerahkan komando tentara muslim kepada
negara penjajah adalah tindakan haram dan bentuk pengkhianatan terhadap amanah
umat.
Ketiga, mendesak agar
militer Indonesia bersikap independen dan memprioritaskan perlindungan
kedaulatan serta kepentingan umat Islam.
“Militer kaum Muslim harus
menjadi pasukan yang membebaskan Palestina yang dijajah, bukan pasukan yang
menjaga kepentingan imperialis,” pungkasnya.[] Rere
