TintaSiyasi.id -- Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa, Dr. Ahmad Sastra MM., mengungkapkan bahwa kepemimpinan dalam sistem demokrasi sekuler cenderung terus terjebak siklus janji dan pengkhianatan.
"Kepemimpinan dalam demokrasi sekuler kapitalistik cenderung terus terjebak dalam siklus janji dan pengkhianatan karena fondasi sistemnya lebih menekankan kemenangan elektoral daripada konsistensi moral," ungkapnya dikutip TintaSiyasi.id, Senin (12/1/2026).
Ia menuturkan bahwa kepemimpinan dalam sistem demokrasi sekuler kapitalistik sering kali ditandai oleh praktik umbar janji politik yang tidak pernah benar-benar ditepati. Janji-janji kesejahteraan, keadilan sosial, penurunan harga kebutuhan pokok, pemberantasan korupsi, hingga keberpihakan pada rakyat kecil kerap digaungkan menjelang pemilihan umum.
Namun, kata Ahmad, janji tersebut dalam banyak kasus hanya berfungsi sebagai instrumen elektoral untuk meraih suara rakyat, bukan sebagai komitmen moral yang sungguh-sungguh akan diwujudkan. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis etika kepemimpinan, di mana politik direduksi menjadi seni persuasi tanpa tanggung jawab substantif.
“Janji politik diproduksi sebagai alat persuasi untuk meraih suara rakyat, bukan sebagai komitmen etis yang mengikat pemimpin setelah berkuasa,” ujarnya.
Ia mengutip pernyataan Joseph Schumpeter bahwa demokrasi prosedural berpotensi melahirkan elit yang hanya fokus pada perebutan kekuasaan, bukan pada pelayanan publik. Dalam konteks kapitalisme politik, janji menjadi komoditas yang dipasarkan kepada pemilih, sementara rakyat diposisikan sebagai konsumen suara, bukan subjek kedaulatan yang harus dilayani secara konsisten.
"Kuatnya pengaruh kapitalisme dalam demokrasi modern memperparah persoalan ini. Sistem politik yang berbiaya tinggi menuntut kandidat mengeluarkan dana besar untuk kampanye, iklan, logistik, dan konsolidasi politik. Akibatnya, orientasi utama kandidat bukan lagi merealisasikan janji kepada rakyat, melainkan mengamankan kepentingan sponsor politik dan pemodal," jelasnya.
Dalam situasi ini, ujar Ahmat, janji politik berfungsi sebagai “alat transaksi simbolik” untuk memperoleh legitimasi kekuasaan, sementara kebijakan nyata justru sering berpihak kepada kepentingan korporasi dan elite ekonomi. Hal ini selaras dengan analisis C. Wright Mills tentang power elite, bahwa kekuasaan dalam sistem modern cenderung terkonsentrasi pada segelintir aktor ekonomi dan politik.
Dalam sistem demokrasi, ia mengatakan, pengkhianatan janji bukan lagi anomali, melainkan konsekuensi logis dari sistem yang memosisikan kekuasaan sebagai alat tawar-menawar kepentingan. Rakyat yang sebelumnya dijanjikan kesejahteraan justru dihadapkan pada kebijakan yang memberatkan, sementara pemimpin berlindung di balik dalih stabilitas ekonomi dan rasionalitas pasar.
Lebih jauh, pengingkaran janji juga mencerminkan kegagalan sistem dalam membentuk pemimpin berintegritas. Demokrasi sekuler kapitalistik cenderung menilai keberhasilan politik dari kemenangan elektoral, bukan dari konsistensi moral. "Fenomena pemimpin ingkar janji ini berdampak serius pada kepercayaan publik. Kepercayaan merupakan modal sosial terpenting dalam sistem politik. Ketika janji politik terus-menerus dikhianati, rakyat menjadi apatis, sinis, dan tidak lagi percaya pada proses demokrasi," paparnya.
Tidak ada sanksi moral yang cukup kuat bagi pemimpin yang ingkar janji, selama ia masih mampu mempertahankan kekuasaan melalui koalisi dan kekuatan modal. Akibatnya, janji politik kehilangan statusnya sebagai komitmen etis dan berubah menjadi strategi komunikasi semata.
Oleh karena itu ia menyarankan, kondisi ini menuntut evaluasi mendalam terhadap paradigma kepemimpinan demokrasi modern. Demokrasi tidak seharusnya berhenti pada mekanisme pemilu, tetapi harus dilengkapi dengan budaya politik yang menjunjung tinggi kejujuran, konsistensi, dan pertanggungjawaban. Tanpa itu, demokrasi hanya akan melahirkan pemimpin yang piawai berpidato tetapi miskin keteladanan. Janji-janji akan terus diucapkan, tetapi keadilan dan kesejahteraan tetap menjadi wacana yang tak pernah benar-benar hadir.
"Pada akhirnya, pemimpin yang ingkar janji bukan hanya mengkhianati rakyat, tetapi juga mengkhianati makna kepemimpinan itu sendiri. Janji politik yang dikhianati akan terus menghantui, baik dalam bentuk protes rakyat, krisis legitimasi, maupun catatan sejarah yang tidak memihak," pungkasnya.[] Alfia
