TintaSiyasi.id -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan saat libur sekolah menuai banyak sorotan. Komnas Perlindungan Anak Surabaya menilai pelaksanaan MBG pada masa liburan berpotensi tidak efektif. Menurutnya, kelanjutan MBG saat libur sekolah sepenuhnya bergantung pada kesiapan teknis Badan Gizi Nasional (BGN). Jika dari sisi logistik dan pelaksanaan dinilai mampu, maka program tersebut bisa tetap dijalankan. Namun, ia mengingatkan agar tidak dipaksakan. (Detik.com, 25 Desember 2025)
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, juga mengkritik program makan bergizi gratis (MBG) yang tetap disalurkan atau berjalan, padahal sekolah saat ini sedang libur. Media mengatakan, ada kesalahan sangat signifikan dalam tata kelola MBG. Masyarakat hari ini itu bingung, bagaimana mungkin ketika anak-anak sekolah libur, kemudian MBG itu masih jalan, orang tua harus ke sekolah, guru tetap harus di sekolah, dan lain-lain," katanya dalam program Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Jumat (26/12/2025).
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu visi Presiden Prabowo, menuju Indonesia emas 2045. Tujuannya antara lain adalah untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting, mendukung tumbuh kembang anak, meningkatkan kesehatan ibu hamil dan menyusui, serta menunjang kualitas pendidikan. Namun, jika ditelaah lebih dalam, benarkah MBG mampu menurunkan angka stunting, terlebih program tersebut sudah diluncurkan setahun yang lalu, namun faktanya ancaman stunting belum juga terselesaikan.
Di samping berbagai masalah bermunculan, mulai dari terjadinya keracunan massal MBG di sejumlah daerah, ompreng yang mengandung babi, SPPG tak sesuai standar, budgeting anggaran yang besar, setidaknya ada Rp335 triliun yang dianggarkan untuk MBG ini dan sebagian besar diambil dari anggaran pendidikan, turut mewarnai program MBG ini.
Program MBG pada dasarnya, hanyalah solusi parsial yang tidak menyentuh akar permasalahan, khususnya terkait kecukupan gizi generasi. Hal ini akibat kurangnya analisis mendalam mengenai penyebab utama ketidakcukupan gizi secara menyeluruh. Negara yang berkomitmen pada pembangunan SDM yang sehat dan berkualitas seharusnya memandang masalah ini secara sistemis.
Sesungguhnya MBG adalah program populis kapitalistik sehingga yang dipentingkan adalah terlaksananya program, bukan manfaatnya untuk kemaslahatan masyarakat dan hanya ilusi menyelesaikan masalah stunting. Dalam sistem sekuler kapitalis, kebijakan yang pemerintah rumuskan kerap berpihak hanya pada segelintir orang. MBG dipaksakan untuk terus berjalan meski banyak permasalahan krusial di lapangan. Ini menunjukkan bahwa MBG bukan untuk kepentingan rakyat, tapi kepentingan penguasa dan pengusaha yang mengelola dapur SPPG yang kebanyakan adalah kroni penguasa.
Jika kita melihat lebih mendalam, kebijakan MBG dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan atau akses ke dalam sistem, seperti anggota legislatif atau pengusaha yang memiliki koneksi politik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Oleh karena itu, klaim program MBG menunjukkan bahwa penguasa kapitalistik tidak amanah terhadap anggaran negara yang strategis.
Keberadaan penguasa dalam Islam memiliki peran strategis dalam pemenuhan dasar individu. Dalam sistem Islam, setiap kebijakan adalah untuk kemaslahatan rakyat dan sesuai syariat. Ini merupakan visi negara, peran penguasa adalah sebagai raa’in (pengurus) sehingga kebijakan harus dalam rangka melayani kebutuhan rakyat, bukan untuk kepentingan pengusaha atau untuk popularitas penguasa.
Secara praktis pemenuhan kebutuhan gizi rakyat dipenuhi secara integral melibatkan semua sistem yang ada. Sistem pendidikan mengedukasi tentang gizi. Sistem ekonomi memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Negara menyediakan lapangan kerja sehingga kebutuhan gizi keluarga bisa dipenuhi oleh kepala keluarga. Negara menjamin ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau sehingga makanan bergizi mudah diakses rakyat.
Melalui sejumlah mekanisme tersebut, Khilafah akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. Islam membutuhkan generasi yang kuat dan negaralah yang berkewajiban mewujudkan generasi sehat dengan pemenuhan gizi yang sesuai agar mampu melanjutkan estafet peradaban Islam selanjutnya. Hanya sistem Islam yang mampu menyelesaikan segala problematika kehidupan.
Wallahu a’lam bishshawab.[]
Oleh: Sandrina Luftia
Aktivis Muslimah
