TintaSiyasi.id -- Pada akhir tahun 2025, konflik Palestina–Isr43l masih jauh dari penyelesaian yang adil dan damai. Kabinet Isr43l secara resmi menyetujui pembangunan 19 permukiman Yahudi baru di wilayah pendudukan Tepi Barat, langkah yang memicu kecaman internasional karena dianggap melanggar hukum internasional dan semakin menjauhkan peluang terwujudnya negara Palestina merdeka.
Persetujuan ini datang di tengah kekerasan yang terus meningkat dan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan di wilayah tersebut. Selain itu, meskipun terdapat gencatan senjata di Gaza sejak Oktober 2025, laporan menunjukkan bahwa kekerasan tetap berlangsung baik di Jalur Gaza maupun di Tepi Barat.
Serangan terhadap warga sipil termasuk penembakan terhadap remaja Palestina oleh pasukan Isr43l, serta laporan peningkatan kekerasan dari para pemukim ilegal, terus menambah daftar penderitaan rakyat Palestina.
Sementara itu, berbagai proposal yang disebut sebagai solusi “dua negara”, termasuk rencana politik yang didukung oleh beberapa negara kuat dan framework seperti 20 poin Trump, belum menunjukkan hasil nyata yang mengarah pada pembebasan Palestina.
Banyak pihak mengkritik bahwa paket solusi ini pada faktanya justru berpotensi menjadi alat konspiratif untuk mengunci dominasi Isr43l atas tanah Palestina dan meredam aspirasi kebebasan rakyat Palestina yang sesungguhnya.
Analisis Realitas Konflik Palestina–Isr43l
Realitas politik yang terjadi menunjukkan bahwa Isr43l terus menerapkan kebijakan yang konsisten untuk merampas dan menguasai wilayah Palestina. Persetujuan pembangunan permukiman baru ini tidak hanya menambah jumlah pemukim di Tepi Barat, tetapi secara strategis memperlemah peluang terbentuknya negara Palestina yang berdaulat di masa depan.
Lebih jauh, kebijakan perluasan permukiman dan sikap arogan pemerintahan Isr43l saat ini mencerminkan upaya sistematis untuk memperluas kontrol politik dan ekonomi mereka di wilayah tersebut.
Langkah ini termasuk legalisasi kembali permukiman yang sebelumnya dibongkar serta distribusi unit-unit permukiman baru yang mengurung wilayah inti Palestina sehingga fragmentasi wilayah makin parah.
Selain itu, kebencian dan permusuhan terhadap umat Islam dan perjuangan Palestina tampak terus berlangsung nyata, baik melalui tindakan militer, serangan dari pemukim, sampai pembatasan kehidupan sipil warga Palestina.
Serangan dan pengusiran yang terjadi tidak hanya berdampak pada kehilangan tanah, tetapi juga pada kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan generasi muda Palestina.
Kemudian, dunia internasional, meskipun mengeluarkan kecaman, terbukti tidak mempunyai kemampuan efektif untuk mencegah atau menghentikan tindakan agresif yang dilakukan Isr43l, termasuk pelanggaran terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia.
Permukiman ilegal, berbagai bentuk serangan, serta ancaman aneksasi wilayah terus berlangsung meskipun banyak pihak mengkritiknya.
Pandangan Islam
Sifat kejahatan dan tindakan yang merusak yang tampak di konflik ini sebenarnya telah dinyatakan dalam Al-Qur’an, di mana Allah SWT memperingatkan tentang perilaku penindasan, permusuhan, dan perampasan hak kaum lemah oleh kaum kuat. Allah SWT berfirman bahwa Dia membenci orang-orang yang melakukan kezaliman, dan bahwa bumi ini adalah hak semua makhluk yang adil (QS. Al-Hijr: 85–86).
Ini menunjukkan bahwa tindakan penindasan yang berlangsung bertentangan dengan kehendak Ilahi. Dengan demikian, umat Islam diperintahkan untuk tidak berwala’ (memberi loyalitas) kepada pihak yang memusuhi Islam atau yang menindas kaum Muslim.
Hal ini ditegaskan dalam banyak prinsip syariat bahwa loyalitas kepada Allah dan kaum Muslim adalah prinsip fundamental dalam kehidupan kolektif. Dalam kitab Syakhshiyah pada bab Hukum Memberikan Loyalitas kepada Orang Kafir, para ulama menekankan bahwa tidak boleh memberikan dukungan penuh kepada pihak yang bertindak permusuhan terhadap umat Islam secara sistemik.
Sejarah Islam sepanjang periode shiroh juga menunjukkan bahwa Rasulullah Saw bertindak tegas terhadap negara kafir yang memusuhi umat Islam dan melanggar perjanjian.
Ketika pihak musuh melakukan pelanggaran kontrak atau perjanjian damai, Rasulullah tidak ragu mengakhiri perjanjian itu dan mengambil sikap kuat untuk menegakkan keadilan dan keamanan umat.
Solusi Islam untuk Palestina
Berdasarkan kerangka sistem Islam, solusi atas penderitaan Palestina tidak cukup hanya gencatan senjata atau proposal politik dari pihak luar. Solusi yang hakiki harus mencakup asas keadilan, dukungan penuh terhadap kepemimpinan Muslim yang sadar akan amanah, serta keberpihakan politik dan pertahanan terhadap perjuangan umat Islam yang tertindas.
Dalam pandangan Islam, jihad bukan sekadar perang, melainkan upaya total mempertahankan diri, hak, dan tanah kaum Muslim yang dizalimi, dengan aturan dan etika syariat. Selain itu, sistem pemerintahan Islam, yaitu Khilafah Islamiah yang akan menerapkan syariat secara menyeluruh (politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan) adalah kerangka yang memastikan hak rakyat Palestina diakui, dijaga, dan tidak direduksi oleh kekuatan imperialis.
Oleh karena itu, solusi hakiki bukanlah "dua negara" perundingan damai atau gencatan senjata sementara, tapi penegakan kembali khilafah Islamiah yang mampu menyatukan umat dalam satu kepemimpinan politik berdasarkan wahyu, bukan kepentingan negara asing.
Setahun setelah berbagai upaya penyelesaian, yang tampak bukan perdamaian, tetapi perluasan pendudukan, penindasan, dan dominasi oleh Isr43l. Solusi yang ditawarkan kekuatan global sering kali menjadi konspirasi yang menguatkan penjajahan dan melemahkan aspirasi kemerdekaan Palestina.
Dunia yang tak mampu menghentikan ini menunjukkan keberpihakan yang timpang terhadap keadilan. Hanya dengan sistem Islam yang berdaulat, tegak di atas syariat dan keadilan Ilahi, umat Islam dapat berharap melihat perlindungan nyata bagi Palestina dan berakhirnya praktik kolonial yang telah berlangsung puluhan tahun.
Oleh: Nabila Zidane
Jurnalis
