TintaSiyasi.id -- Merespons wacana pemerintah untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan alasan menghemat biaya politik, Direktur Indonesia Justice Monitor Ustaz Agung Wisnuwardana, mengatakan, persoalannya bukan pada pemilu, tetapi sistem politik di negeri ini.
"Persoalannya bukan pada pemilihan langsung atau pemilihan lewat DPRD tetapi persoalannya pada sistem politik dan ekonomi yang ada di negeri ini yang harus dituntaskan," ungkapnya di Mbois : Soal Kepala Daerah Dipilih Langsung atau DPRD, Apakah biaya politik itu makin murah Simak!, di akun YouTube Tabloit Media Umat, Selasa (6/1/2026).
Ia memaparkan akar masalah negeri ini adalah jebakan oligarki. Oligarki itulah yang nyawer kepala daerah untuk melakukan money politik kepada rakyat termasuk yang menyawer DPRD untuk memilih melalui DPRD. Inilah ruang-ruang sengkarut yang terjadi, tetapi ada akar yang lebih masalah lagi. Oligarki itu muncul dari sistem korporatokrasi perkawinan antara korporasi dan birokrasi.
Korporasi dan birokrasi lahir dari sistem demokrasi dan kapitalisme. Demokrasi membutuhkan biaya dari kapitalisme, kapitalisme butuh perundang-undangan melegitimasi mereka untuk mengeruk sumber daya.
"Artinya kita memiliki satu persoalan sistemik di mana sistem politik kita dipakai untuk melegitimasi kapitalisme, di mana kapitalisme itu adalah ruang orientasi ekonomi kepada para pemilik modal atau para kapital itulah oligarki," cecarnya.
Akhirnya, tambah dia, demokrasi itu pelayan oligarki. Demokrasi memberikan ruang kebebasan memiliki. Kebebasan memiliki ini yang melahirkan kapitalisme, akhirnya demokrasi dengan kapitalisme dua sisi mata uang yang melahirkan oligarki. Selama demokrasi kapitalisme masih bergelindan lahirlah korporatokrasi, lahirlah oligarki inilah yang akan mengendalikan pilkada.
"Mengendalikan pemilihan DPRD, mengendalikan pemilihan presiden, nah gitu aja. Kenapa saya berani mengatakan, gini saya mengambil apa yang katakan pak Muhfud MD bahwa Pilkada kita itu 90 persen dibiayai oleh cukong, kalau Pilkada dibiayai cukong, masak pilpres enggak dibiayai cukong yang biaya lebih mahal," paparnya.
Ia mengingatkan sekali lagi, masalahnya terkait dengan jebakan oligarki. Akar masalah inilah yang menyebabkan mau pilkada langsung, mau pemilihan kepala daerah via DPRD itu enggak akan menyelesaikan masalah selama akar masalahnya enggak diselesaikankan.
"Akar masalah yang sangat nyata di tengah-tengah kita itu keberadaan oligarki, di mana oligarki ini yang membiayai pilkada beberapa waktu yang lalu secara langsung sawer-sawer itu pasti dari oligarki, terus kemudian nanti begitu tertutup siapa yang akan nyawer DPRD ya oligarki lagi," jelasnya.
Ia memberikan contoh, misalnya pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini resiko sentralisasi dan politik remote control dari pusat, kenapa hari ini yang setuju untuk kepentingan pilkada secara lewat DPRD itu koalisi rata-rata koalisi gemuk Partai Gerindra, Partai Golkar dan partai-partai pengikutnya di koalisi, persoalan yang sama jebakan oligarki baik di pemilihan lewat DPRD maupun pilkada langsung ini persoalannya.[] Alfia
