TintaSiyasi.id -- Direktur Indonesia Justice Monitor Ustaz Agung Wisnuwardana, memaparkan empat faktor yang menjadi anatomi problematik di dalan tubuh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Persero).
"Pertama ada belenggu kontrak Take or Pay (ToP) dengan pembangkit listrik swasta, yang namanya Independent Power Producer (IPP)," ungkapnya di Mbois : PLN Ditengah Pusaran Utang, di akun YouTube Tabloid Media Umat, Selasa (30/12/2025).
Ia menjelaskan Independent Power Producer adalah produsen listrik swasta. Merupakan hasil dari liberalisasi sektor listrik di tahun 80-90-an atau neo liberalism dibidang listrik. Pada waktu itu dibuka lebar-lebar listrik boleh diproduksi oleh swasta. Tahun 80,90-an di masa-masa akhir Orde Baru, dilanjutkan makin dahsyat pasca reformasi.
"Ada skema yang disebut Take or Pay maknanya PLN itu wajib membayar seluruh kapasitas listrik yang diproduksi oleh pembangkit listrik swasta ini tadi atau IPP tadi. Terlepas apakah energi tersebut benar-benar terserap oleh konsumen atau tidak, maka PLN harus membeli hasil listrik dari swasta. Jadi kalaupun misalnya serapannya kecil sementara yang diproduksi besar tetap hasil produksi harus diserap habis-habisan, wajib sifatnya. Jadi inilah yang kemudian menjadi skema yang problematik gitu, listrik itu konsumennya terbatas sementara power supply-nya meningkat drastis harus dibeli oleh PLN itu kewajiban Take or Pay begitu," paparnya.
Kemudian, lanjut Agung, beban pembelian listrik dari swasta ini mencakup biaya kurang lebih 36% dari total pengeluaran operasional, lebih dari 80% pembelian listrik dari swasta itu harganya fluktuatif. Jadi yang menjadi pembebanan paling berat buat PLN sekarang ini adalah terjadinya liberaliasasi sektor hulu kelistrikan. Semua itu mengalami suatu kondisi yang disebut sebagai beban buat PLN. Jadi sektor hulunya, itu semua diserap oleh PLN sementara kebutuhan masyarakat akan listrik itu ternyata lebih sedikit daripada suplay. Inilah yang mengalami kerugian luar biasa yang dialami oleh PLN.
Kedua, warisan proyek 35.000 megawatt. Proyek ini diluncurkan dengan asumsi pada waktu itu bahwa pertumbuhan permintaan listrik sekitar 8 persen per tahun, realisasinya hanya 4-5 persen per tahun. Ini menciptakan jurang pasokan jauh lebih besar daripada permintaan terutama di Jawa Bali muncul dengan over supply akhirnya, volume energi tidak diserap itu hampir 376.000 giga watt.
"Aturan praktisnya setiap satu giga watt kelebihan pasokan, berpotensi menyebabkan kerugian finansial hampir 3 triliun. Jadi suplay melebihi permintaan kurang lebih satu giga watt. Kerugian finansialnya bisa mencapai 3 triliun rupiah, sebenarnya kalau mau dirunut lagi dari awal itu karena liberalisasi sektor listrik tadi itu sebenarnya," jelasnya.
Ketiga, pelemahan nilai tukar rupiah. Mayoritas kontrak pembelian listrik dan bahan bakar dari pembangkit listrik swasta menggunakan dolar USA. Pelemahan rupiah sampai melebihi 16.400 per dolar USA, beberapa waktu lalu, secara langsung menaikkan beban pokok produksi, ini menciptakan rugi selisih kurs yang sangat luar biasa.
"Misalnya Ihsan perusahaan swasta, saya PLN, saya kerjasama dengan Ihsan untuk membeli semua produk dari pembangkit listrik itu pakai dolar, bayarnya pakai dolar sementara PLN dapat duitnya dari rupiah, sementara rupiah mengalami kondisi yang pelemahan tadi itu sehingga kurs dollarnya itu dengan rupiah anjlok sampai melebihi 16.400, kelebihan kurs dolar Ini yang menyebabkan istilahnya kerugian buat PLN, karena harus merubah menjadi dolar baru dibayarkan ke IPP," contohnya.
Keempat, isu fundamental tata kelola dari PLN sendiri. "Kita tahu bahwa kondisi utang yang terus membesar sementara laba turun ini indikator bahwa strategi corporasi belum mampu mengimbangi inefisiensi sistemis, apa inefisiensi intervensi politik kayak Pertamina. "PLN banyak orang tahu bahwa jajaran petinggi-petingginya itu sebenarnya keputusan politik dari pada teknokratis professional, akhirnya problem-problem korupsi terjadi di tubuh PLN," ungkapnya.
Solusi
Pertama, mengembalikan listrik sebagai milik rakyat bukan sesuatu yang bisa diperdagangkan oleh swasta. Jadi harus benar-benar menjadi milik rakyat, kalau dalam bahasa Islam namanya milkiyah al ammah dengan memposisikan energi termasuk dalam listrik itu menjadi milik umum. Maka haram hukumnya untuk diswastanisasi, ketika haram hukumnya untuk diswastanisasi maka orientasi pengelolaan listrik itu betul-betul pelayanan kepada rakyat itu yang paling pokok.
"Proble hutang itu muncul yaitu 711 triliun, karena beban yang harus dipikul oleh PLN untuk membayar kepada independen power produser tadi itu, nah ini yang harus diselesaikan poin dasar yang paling utama demi keadilan, kebenaran maka listrik harus dimiliki oleh rakyat sepenuhnya dikelolaa negara dengan tata kelola yang baik ini yang pertama yang harus di mengerti," sambungnya.
Kedua, membangun tata kelola yang baik ditubuh PLN. "Maknanya jangan sampai PLN ini berisi problem-problem korupsi, dan harus dihindarkan PLN ini dari kepentingan-kepentingan politik, pemilihan direktur utama di PLN dilandaskan pada teknokratis profesional bukan pada patron klien terkait dengan politik karena dengan patron klien dan intervensi politik, ini yang menyebabkan PLN akan mengalami problem seperti saat ini, yaitu digerogoti tikus-tikus korup yang sebenarnya ini sudah sangat jelas di depan mata tapi aparat membiarkan ini berjalan begitu rupa oleh karena itu tata kelola PLN harus bebas dari korupsi harus bersih harus transparan," paparnya.
Ketiga, tidak boleh kita menggabungkan rupiah dengan dolar. "Karena dengan seperti itu maka moneter kita itu akan diguncang seenaknya oleh dolar USA seperti yang terlihat tadi, untuk membayar pakai dolar sementara kita dapat rupiah kurs ini yang menyebabkan problematik luar biasa karena standar mata uang, oleh karena itu menarik yang ditawarkan oleh Islam yaitu bagaimana mata uang itu berbasiskan sesuatu yang stabil, yang kuat yaitu berbasiskan logam mulia yaitu dinar dan dirham. Dinar itu akan memback-up fungsi mata uang emas sementara dirham terkait dengan mata uang berbasiskan logam mulia perak, dengan seperti itu maka akan stabil posisi keuangan kita tidak mudah digoyang oleh yang lainnya," jelasnya.
Solusi tadi sangat krusial untuk menuntaskan PLN dan ini enggak mungkin terlaksana kalau negeri ini masih melaksanakan sistem kapitalisme, karena siapapun rezimnya ketika kapitalisme dijadikan sebagai sistem hidup, maka empat persoalan tadi akan terus berada dan masyarakat membutuhkan sistem yang memastikan agar sistem Islam bisa berjalan itulah sistem politik Islam dalam perspektif yang lurus itulah yang disebut dengan Khilafah Islamiah. [] Alfia
