Tintasiyasi.id.com -- Bank Dunia (World Bank) mengungkapkan 60,3% rakyat RI hidup miskin. 60,3% itu setara dengan 172 juta orang, dari 285,1 juta orang berdasarkan Susenas 2024 Badan Pusat Statistik (BPS) (Macro Poverty Outlook edisi April 2025).
Miris, negara dengan kekayaan alam yang berlimpah bak zamrud khatulistiwa tetapi rakyatnya lebih dari setengahnya hidup dalam keadaan miskin. Mengapa ini bisa terjadi?
Banyak rakyat Indonesia hari ini yang tak menyadari bahwa kemiskinan yang mereka alami saat ini adalah buah dari penerapan sistem kapitalisme.
Kebanyakan mereka menganggap ini adalah takdir dan nasib belaka. Padahal, dibalik meratakannya kemiskinan di Indonesia ada skernario jahat dari sebuah sistem global yang diterapkan saat ini.
Ya, sistem kapitalisme telah menguasai hampir seluruh negeri di dunia termasuk Indonesia. Mengapa sistem kapitalisme membuat Indonesia tetap miskin meski kaya SDA?
Pertama, karena Kapitalisme menjadikan SDA sebagai komoditas, bukan amanah. Dalam kapitalisme SDA dipandang sebagai barang dagangan. Siapa yang memiliki modal maka dia yang akan berkuasa.
Kedua, Negara dalam sistem kapitalisme hanya berfungsi sebagai regulator, bukan sebagai pengurus urusan rakyat. Akibatnya, tambang, hutan, laut dan kekayaan alam lain diserahkan pada korporasi. Rakyat hanya menjadi buruh dan obyek yang paling menderita seperti halnya apa yang terjadi di sumatera saat ini, rakyat hanya mendapatkan ekses dari keserakahan para oligarki.
Ketiga, keuntungan mengalir ke pemilik modal bukan untuk mensejahterakan rakyat sehingga ketimpangan sosial semakin mengangga.
Dengan menerapkan sistem ini akibatnya negara kehilangan kendali atas kekayaan strategis, karena kapitalisme mendorong privatisasi sektor vital seperti privatisasi sektor energi, swastanisasi air, komersialisasi kesehatan dan pendidikan.
Padahal sektor-sektor ini merupakan basic need alias kebutuhan dasar rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara bukan dijadikan sebagai ladang bisnis.
Dan ketika sektor basic need ini diprivatisasai maka akibatnya, tarif menjadi mahal, akses terbatas karena hanya rakyat yang punya cuan saja yang bisa mengakses dan rakyat kecil tersingkir.
Selain itu, dalam sistem ini oligarki bak anak kandung kapitalisme. Ini bisa terbaca di Indonesia di mana penguasa plus pemodal bersatu dalam membuat kebijakan sehingga otomatis menghasilkan kebijakan yang pro investor.
Implikasinya hukum bisa dibeli oleh orang-orang berduit sehingga hukum tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Ini bukanlah penyimpangan tetapi sebuah konsekuensi logis penerapan sistem kapitalisme.
Akibat turunan dari penerapan sistem ini, utang dan ketergantungan global pun terjadi. Kapitalisme global memaksa negara untuk berutang dan tunduk pada lembaga keuangan dunia.
Negara dipaksa untuk membuka pasar dan SDA yang mengakibatkan kedaulatan ekonomi hilang, kebijakan pro-rakyat dibatasi dan APBN tersedot untuk membayar utang, distribusi kekayaan menjadi timpang.
Hasil yang paling kasat mata dari penerapan kapitalisme ini adalah ketidakadilan distribusi. Hanya segelintir orang saja yang tampak sangat kaya tetapi mayoritas rakyat lainnya berjuang keras untuk mempertahankan hidup hatta amat sulit untuk mencari sesuap nasi.
Sistem Islam Sebuah Solusi
Berbanding terbalik dengan sistem Islam. Islam menjadikan negara sebagai pengurus urusan umat bukan sebagai regulator. Negara dalam Islam memahami betul bahwa kekayaan alam harus dikelola oleh negara karena berdasarkan sabda Rasulullah Saw:
"Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu: air, padang rumput dan api." (HR Abu Dawud).
Berdasar pada hadits ini maka SDA itu merupakan kepemilikan umum. Pengelolaannya dilakukan oleh negara dan hasilnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Dengan mekanisme ekonomi seperti ini maka perputaran kekayaan tidak hanya beredar di tengah-tengah orang kaya saja tetapi juga dipastikan setiap individu rakyat terpenuhi kebutuhan dasarnya.
Maka, bisa disimpulkan Indonesia miskin bukan karena nasib, tetapi karena sistem kapitalisme telah memindahkan kekayaan publik ke tangan privat. Selama negara masih menerapkan sistem kapitalisme maka kekayaan SDA yang dimiliki negara Indonesia tidak akan pernah dinikmati oleh seluruh rakyat.
Negara yang menerapkan sistem ini hanya akan menjadi penjaga kepentingan para pemilik modal dan rakyat tidak dijadikan orientasi kebijakan serta kesenjangan antara si miskin dan si kaya akan tetap ada, meski kekayaan alam melimpah.
Oleh karena itu, sudah saatnya beralih kepada sistem Islam dalam bingkai khilafah yang terbukti selama berabad-abad mampu untuk menjadikan rakyatnya sejahtera dan terpenuhi kebutuhan dasarnya.[]
Oleh: Emmy Emmalya
(Analis Mutiara Umat Institute)
