TintaSiyasi.id -- Peringatan Hari Ibu kembali dirayakan dengan penuh seremoni. Negara menegaskan komitmen pemberdayaan perempuan sebagai salah satu kunci menuju Indonesia Emas 2045. Perempuan dipuji sebagai pilar pembangunan, penggerak ekonomi, dan aktor strategis bonus demografi. Namun di balik narasi manis itu, ada problem serius yang tak disentuh: perempuan—khususnya ibu—semakin direduksi menjadi instrumen ekonomi, bukan penjaga peradaban.
Di daerah, narasi ini tampak jelas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam peringatan Hari Ibu ke-97, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan peran perempuan dalam pembangunan serta pemberdayaan ekonomi. Gubernur Kalsel menyampaikan bahwa peringatan Hari Ibu harus dimaknai sebagai penguatan kontribusi perempuan dalam berbagai sektor strategis menuju Indonesia Emas 2045 (Diskominfo MC Kalsel, 16/12/2025).
Nada serupa muncul di Kabupaten Hulu Sungai, di mana puncak peringatan Hari Ibu diisi dengan dorongan agar perempuan semakin berdaya dan berkarya, termasuk dalam sektor ekonomi dan sosial. Pemerintah daerah menekankan pentingnya peran strategis perempuan dalam pembangunan daerah dan keluarga (Abdi Persada FM, 16/12/2025).
Sementara di tingkat pusat, pejabat negara juga menegaskan arah yang sama. Dalam peringatan Hari Ibu nasional, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyerukan agar perempuan semakin tangguh, mandiri, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional. Pesan ini berulang setiap tahun: perempuan harus berdaya, produktif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Sekilas, semua terdengar positif. Namun perlu ditelisik, berdaya menurut siapa, dan untuk kepentingan apa?
Ketika Ibu Dianggap Tidak Produktif
Dalam paradigma pembangunan hari ini, kontribusi perempuan diukur melalui angka partisipasi kerja dan sumbangan finansial. Perempuan yang masuk pasar tenaga kerja dipuji sebagai aset pembangunan. Sebaliknya, ibu yang fokus mendidik generasi kerap dipandang tidak produktif, bahkan tertinggal. Peran strategis ibu dalam membentuk karakter, akidah, dan arah hidup anak nyaris tak tercatat dalam indikator pembangunan.
Padahal Al-Qur’an justru menempatkan peran ibu pada posisi yang sangat tinggi. Allah mengingatkan tentang beratnya pengorbanan seorang ibu yang mengandung dan menyusui anaknya (QS:Luqman: 14). Ini bukan sekadar relasi biologis, melainkan fondasi peradaban.
Namun paradigma sekuler-kapitalistik mengaburkan hal ini. Pemberdayaan dipersempit menjadi kemandirian ekonomi. Kesetaraan gender dipahami sebagai penyeragaman peran. Perempuan dianggap “maju” jika mampu mengikuti ritme pasar, sekalipun harus memikul beban ganda dan mengorbankan peran strategisnya dalam keluarga.
Negara sebagai Regulator Pasar, Bukan Pelindung Perempuan
Negara tampak lebih berperan sebagai regulator pasar tenaga kerja daripada pelindung kehormatan dan kesejahteraan perempuan. Partisipasi ekonomi perempuan didorong, tetapi dampak sosialnya diabaikan. Perlindungan keluarga diserahkan pada kemampuan individu, bukan jaminan sistemik negara. Padahal Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa pemimpin adalah pengurus urusan rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban.
Lebih jauh, visi Indonesia Emas 2045 cenderung materialistik. Bonus demografi dirayakan, pertumbuhan ekonomi dijadikan tujuan utama, sementara pembentukan generasi beriman, berilmu, dan bertakwa tidak dijadikan fondasi kebijakan. Akibatnya, pembangunan kehilangan ruh peradaban.
Apa yang terjadi di Indonesia sejatinya bagian dari arus besar kapitalisme global. Di banyak negara, isu pemberdayaan perempuan dikemas sebagai strategi meningkatkan produktivitas dan suplai tenaga kerja. Perempuan dijadikan human capital—sumber daya yang harus dioptimalkan. Narasi emansipasi sering berakhir sebagai eksploitasi terselubung, di mana perempuan dipaksa “bebas memilih” dalam sistem yang menekan secara ekonomi. Inilah ironi besar: perempuan dipuji, tetapi sekaligus diperas oleh sistem.
Islam dan Paradigma Pemberdayaan Berbasis Fitrah
Islam menawarkan paradigma yang berbeda. Pemberdayaan bukan penyeragaman peran, melainkan penempatan sesuai fitrah. Nafkah adalah kewajiban laki-laki dan negara (QS. An-Nisa: 34), bukan beban perempuan. Negara wajib menjamin kebutuhan dasar perempuan: sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Dalam sistem Khilafah, perempuan dimuliakan dan dilindungi kehormatannya. Mereka boleh berkontribusi di ranah publik, tetapi dalam sistem yang menjaga martabat dan tidak mengorbankan peran strategisnya sebagai pendidik generasi. Rasulullah ﷺ bahkan menegaskan kemuliaan ibu dengan pernyataan tegas: “Surga berada di bawah telapak kaki ibu.” Ini bukan simbol, melainkan arah peradaban.
Jika Hari Ibu hanya dimaknai sebagai dorongan agar perempuan semakin produktif secara ekonomi, maka negara sedang keliru membaca sejarah dan menentukan arah. Indonesia tidak akan menjadi “emas” jika ibu-ibunya terus dipaksa melayani target pasar. Peradaban besar tidak lahir dari statistik tenaga kerja, tetapi dari rahim dan asuhan ibu-ibu yang dimuliakan dan dilindungi oleh negara.
Wallahu'alam.
Oleh: Tuty Prihatin, S. Hut.
Aktivis Muslimah Banua
