Tintasiyasi.id.com -- Tahun 2025 seharusnya menjadi ruang tumbuh harapan. Namun bagi banyak warga Indonesia, tahun ini justru diingat sebagai rangkaian kabar duka yang datang silih berganti. Saat satu daerah masih bergelut membersihkan lumpur banjir, wilayah lain sudah diselimuti asap kebakaran hutan.
Ketika sebagian warga mengungsi akibat longsor, gempa datang mengguncang daerah lain. Bencana seolah bergiliran hadir, sementara rakyat hanya bisa menunggu—sering kali dalam ketidakpastian.
Yang lebih menyakitkan, akhir dari kisah ini terasa begitu mudah ditebak. Evakuasi kerap terlambat, bantuan tidak merata, dan setelah sorotan media mereda, warga terdampak kembali berjuang sendiri membangun hidup dari nol.
Tahun boleh berganti, jenis bencana boleh berbeda, tetapi pola penanganannya nyaris tak berubah.
Data Indonesia Baik.id, 8/12/2025 mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 Indonesia dilanda berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, hingga gempa bumi di sejumlah wilayah.
Senada dengan itu, laporan Kompas.com,15/12/2025 dalam artikel “Kaleidoskop 2025: Deretan Bencana Besar yang Buat Tangis Tanah Air” menyoroti banyaknya korban jiwa dan kerugian besar akibat minimnya mitigasi serta kesiapsiagaan. Bahkan, lambannya evakuasi dan pemulihan membuat penderitaan warga terdampak semakin panjang.
Padahal, Indonesia bukan negara yang tiba-tiba “kaget” menghadapi bencana. Secara geografis, negeri ini memang rawan. Namun kerawanan tersebut sering diperlakukan seolah bukan prioritas, hingga negara baru tersadar ketika bencana sudah memakan korban.
Banyak nyawa melayang bukan semata karena faktor alam, melainkan karena kelalaian manusia dan kebijakan yang abai terhadap keselamatan rakyat.
Kerusakan lingkungan juga tak bisa dilepaskan dari persoalan ini.
Hutan dibuka tanpa kendali, lahan dialihfungsikan tanpa pertimbangan daya dukung alam, dan sungai kehilangan fungsinya demi kepentingan proyek. Dalam banyak kasus, kepentingan penguasa dan pengusaha berjalan seiring, sementara rakyat kecil menanggung dampaknya—rumah terendam, ladang rusak, bahkan kehilangan anggota keluarga.
Semua ini berakar pada paradigma kepemimpinan kapitalisme yang menempatkan keuntungan sebagai tolok ukur utama. Negara tidak sepenuhnya hadir sebagai pelindung, melainkan lebih sering berperan sebagai pengelola kepentingan ekonomi.
Pencegahan diabaikan, sementara penanganan bencana baru digerakkan ketika situasi sudah darurat dan korban berjatuhan.
Islam memandang persoalan ini dari sudut yang sangat berbeda. Dalam Islam, penguasa bukan sekadar administrator, melainkan raa’in—pengurus urusan rakyat—dan junnah—pelindung dari segala mara bahaya.
Rasulullah SAW menegaskan,
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.”(HR. Bukhari dan Muslim).
Karena itu, bencana bukan hanya soal takdir, tetapi juga ujian kepemimpinan. Negara wajib hadir jauh sebelum bencana terjadi, bukan sekadar datang setelah semuanya terlambat.
Dalam sistem Islam (Khilafah), pencegahan menjadi fondasi utama. Lingkungan dipandang sebagai amanah, bukan komoditas. Tata ruang disusun berbasis keselamatan jiwa, bukan kepentingan profit.
Hutan dilindungi secara serius, daerah resapan dijaga, aliran sungai dipelihara, dan eksploitasi alam yang berpotensi menimbulkan kerusakan dicegah sejak awal. Allah SWT telah mengingatkan, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia.”(QS. Ar-Rum: 41).
Jika bencana tetap terjadi, negara Islam bergerak cepat dan menyeluruh. Evakuasi dilakukan segera tanpa menunggu viral. Bantuan disalurkan merata dan bermartabat. Seluruh sumber daya dimobilisasi, dengan pendanaan dari Baitul Mal, sehingga penanganan bencana tidak bergantung pada utang, donasi sporadis, atau belas kasihan semata.
Rakyat diperlakukan sebagai amanah yang wajib dilindungi, bukan sebagai angka statistik penderitaan. Pada akhirnya, kaleidoskop bencana 2025 seharusnya menjadi cermin besar bagi negeri ini. Selama negara masih dikelola dengan sistem yang menomorsatukan keuntungan dan menomorduakan keselamatan rakyat, bencana akan terus berulang dengan wajah yang berbeda.
Islam menawarkan jalan yang lebih manusiawi—menjadikan keselamatan rakyat sebagai prioritas, alam sebagai amanah, dan penguasa sebagai pelindung sejati. Tanpa perubahan mendasar itu, setiap akhir tahun kita hanya akan kembali membuka kaleidoskop yang sama: penuh warna, tetapi sarat duka.
Wallahu a’lam bish-shawwab.[]
Oleh: Novi Aulia Sari, S.Pd
(Guru dan Aktivis Muslimah)
