Tintasiyasi.id.com -- Lagi lagi Indonesia kembali menarik perhatian dunia. Setelah bencana banjir yang disinyalir ulah pihak yang tidak bertanggung jawab menghantam negeri. Kali ini beberapa pihak swasta mulai tertarik memanfaatkan lumpur akibat banjir bandang tersebut. Lumpur banjir pulau sumatera itu dikabarkan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah.
Dilansir dari tempo.co, 5/1/26 bahwa bapak Prabowo mengapresiasi dengan baik dan mempersilahkan pemerintah daerah yang ingin menjual material lumpur ke pihak swasta. Prabowo juga berujar bahwa hal ini bisa mendatangkan pendapatan bagi daerah.
Miris memang, penyelesaian bencana yang seharusnya menjadi amanah pemerintah lantas dialih fungsikan kepada pihak swasta dengan dalih iming-iming rupiah. Pemerintah seolah berlepas tangan dan tidak bertanggung jawab dari peran menyelesaikan persoalan terkait banjir ini.
Seharusnya pemerintah menyadari bahwa kondisi pulau Sumatera saat ini masih sangat memerlukan penyelesaian. Pemerintah seharusnya bersikap tanggap menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.
Bukan malah melimpahkan penyelesaian kepada pihak swasta dengan iming-iming cuan. Tentu saja pihak swasta nantinya hanya akan mengambil keuntungan semata, bukan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Inilah nampak bahwa peguasa saat ini menganut pandangan kapitalistik. Mengatasnamakan rakyat demi kepentingan segelintir individu. Kebijakan yang sedang dan akan dibuat adalah kebijakan yang hanya berfokus untuk mendatangkan keuntungan tanpa memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan.
Bahkan kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa jelas akan berdampak eksploitasi berkelanjutan. Ini membuktikan bahwa Negara tidak serius menangani bencana.
Negara dalam Islam (khilafah Islamiyah) memiliki visi riayah, yaitu mengurus urusan rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan. Ketika terjadi bencana khilafah mengambil peran dan tanggung jawab terbesar untuk mengurusi rakyat. Allah menjadikan khalifah sebagai raa'in. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.,
فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه
“Imam (kepala negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya.”(HR Bukhari).
Disini jelas bahwa mengayomi rakyat bukan sebatas kewajiban penguasa. Namun didalam pandangan Islam, mengayomi rakyat dan mengurus urusannya adalah kewajiban syariat yang harus dilaksanakan.
Maka berdosa jika seorang penguasa lalai tidak mengurusi urusan rakyatnya. Sehingga dalam Islam ini adalah pelik yang menyangkut dunia dan akhirat seorang penguasa.
Khilafah akan menyelesaikan permasalahan secara optimal dan mengerahkan seluruh sumber daya secara maksimal. Khilafah akan mengeluarkan dana dari baitulmal sesuai kebutuhan untuk menyelamatkan nyawa rakyat.
Itulah salah satu bukti khilafah melaksanakan amanah sebagai raa'in. Semua upaya ini merupakan perwujudan visi riayah Khilafah. Khilafah Islamiyah adalah sistem yang terbukti mampu menyelesaikan permasalahan dengan sempurna.
Maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak beralih kepada sistem Islam. Sistem yang menentramkan yang berasal dari sang Khalik. Wallahu a'laam bishshowwab.[]
Oleh: Yosie Purwanti
(Aktivis Muslimah)
