Tintasiyasi.id.com -- Masih ingat banjir yang melanda Sumatra dan Aceh pada November lalu? Hampir sebulan berlalu, kondisi di sana masih memprihatinkan. Bantuan terus mengalir, namun masih ada wilayah yang belum tersentuh, sementara jumlah korban jiwa terus bertambah.
Menurut Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, jumlah korban bertambah 16 jiwa dari 1.090 menjadi 1.106 jiwa. Sementara itu, jumlah pengungsi mencapai 502.570 jiwa, meski dalam sepekan terakhir mengalami penurunan signifikan (Detik.com, 22-12-2025).
Sebanyak 186 orang masih hilang, sekitar 7.000 orang luka-luka, dan kerusakan meliputi 147.236 rumah serta 1.600 fasilitas umum. Bencana ini berdampak pada 52 kabupaten/kota (Mongabay, 21-12-2025).
Studi CELIOS mencatat kerugian ekonomi akibat bencana mencapai Rp68,67 triliun, mencakup rumah, fasilitas umum, dan lahan pertanian. Kerugian terbesar terjadi di Aceh Rp2,2 triliun, Sumatra Utara Rp2,07 triliun, dan Sumatra Barat Rp2,01 triliun (celios.co.id, 1-12-2025).
Penderitaan korban tidak hanya bersifat material, tetapi juga psikologis. Warga diliputi ketakutan setiap hujan deras karena trauma banjir. Aktivitas hidup, pendidikan, dan muamalah lumpuh, sementara permukiman tertutup lumpur dan tumpukan kayu dari arus banjir. Dari mana asal kayu dalam jumlah besar tersebut?
Busyro Muqoddas, mantan pimpinan KPK (2010-2015), menilai bencana besar di Sumatra sebagai potret state capture corruption, yakni korupsi sistematis oleh politisi, pejabat, dan pengusaha melalui kebijakan yang menguntungkan kelompok mereka, bukan rakyat (lldikti5.kemdikbud.go.id, 18-12-2025).
Perusahaan besar telah mengalihfungsikan hutan menjadi kebun sawit. Di Sumatra, sekitar 690.777 hektare hutan hilang dalam tiga dekade terakhir, sementara total kebun sawit, termasuk ilegal mencapai lebih dari 8,78 juta hektare, memicu deforestasi serta banjir dan longsor (instagram tempodotco, 4-12-2025).
Rekam jejak pemimpin yang lahir dari sistem semacam ini jelas bukan potret kepemimpinan yang peduli terhadap rakyat. Model kepemimpinan tersebut melahirkan pejabat yang mudah tersandera oleh kepentingan pribadi dan kelompok, serta rentan dimanfaatkan para pengusaha nakal dan kapitalis besar. Sementara itu, urusan rakyat hanya menjadi aksesori kekuasaan.
Fenomena pejabat yang minim empati lahir dari politik transaksional. Akibatnya, yang menonjol bukanlah kapasitas dan integritas, melainkan pencitraan.
Rakyat pun diposisikan sekadar objek penderita, alat legitimasi oligarki dalam demokrasi lima tahunan. Seolah-olah rakyat pemilik kedaulatan, padahal slogan demokrasi ini kerap menjadi tipuan yang hingga kini masih efektif digunakan.
Patut kita sadari, bencana di Sumatra bukan semata bencana ekologis, tapi bencana ideologis yang diperparah oleh visi kepemimpinan yang kacau.
Semua ini berakar pada paradigma sekuler-kapitalistik yang melahirkan penguasa tanpa empati dan abai terhadap penderitaan rakyat.
Allah Taala berfirman,
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS ar-Rum [30]: 41).
Rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu mengurus dan memperhatikan urusan mereka dengan tulus dan ikhlas, terlebih di tengah bencana alam. Maka, paradigma kepemimpinan sekuler-kapitalistik harus digantikan dengan paradigma Islam.
Khilafah sebagai negara berideologi Islam dan pelaksana syariat Islam secara kafah diyakini mampu mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi rakyat.
Dalam Islam, negara diharamkan menyerahkan pengelolaan SDA kepada individu, korporasi, atau pihak asing. Lebih-lebih jika hal tersebut menyebabkan pemilik hakiki, yaitu rakyat hidup dalam penderitaan. Penguasa yang menipu rakyatnya diancam keras oleh Rasulullah SAW.
Dari Ma’qil bin Yasâr ra’, Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya” (Muttafaq ‘alaih).
Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi umat Islam selain kembali kepada syariat Allah dan berupaya menegakkan kepemimpinan Islam sebagai kewajiban. Perjuangan ini memang panjang dan berat, dimulai dengan membangun kesadaran umat, keimanan menuntut ketaatan total kepada syariat Islam, dan penerapan syariat secara menyeluruh membutuhkan kekuasaan Islam, yakni sistem kekhilafahan.
Kesadaran ini harus diupayakan secara masif dan berkesinambungan hingga tumbuh kesadaran kolektif yang berubah menjadi kekuatan politik umat.
Perubahan sistemis ini memerlukan kerja terorganisasi dalam wadah jemaah dakwah yang konsisten berjalan di atas minhaj dakwah Rasulullah SAW minhaj yang telah terbukti mampu mengubah masyarakat jahiliah menjadi masyarakat Islam dan melahirkan kepemimpinan yang bertahan selama berabad-abad.[]
Oleh: Rizka Amalia, S.Kom. (Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok)
