TintaSiyasi.id -- Generasi kita darurat penjajahan digital. CNBC Indonesia (29/11/2025), menyebut Indonesia peringkat 1 dunia kecanduan gadget. Korporasi platform digital menghentikan riset internal setelah menemukan bukti dampak buruk platform mereka terhadap kesehatan mental remaja, lalu menutupinya demi kepentingan bisnis (Kumparan, 26/11/2025). Lebih ironis, merebak fenomena “remaja jompo” dan digital dementia—penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir akibat candu layar (Kompas, 28/11/2025).
Apa yang terjadi hari ini bukan sekadar “anak muda main HP terlalu lama”, tapi sudah menjadi krisis kesehatan mental. Remaja kurang tidur, mudah cemas, sulit fokus, rendah percaya diri, dan kehilangan arah hidup, dipicu oleh platform yang dulu dijanjikan sebagai “penghubung dunia”.
Akar masalahnya karena sistem digital yang dibiarkan tanpa rem moral dan sosial. Algoritma dirancang bukan untuk mendidik, melainkan membuat pengguna betah lebih lama demi mengumpulkan data dan meraup keuntungan.
Generasi Dijadikan Korban, Kapitalisme Digital Tepuk Tangan
Media digital hari ini bukan lagi sekadar hiburan. Di bawah sistem kapitalisme, ia berubah jadi mesin penghisap mental generasi muda. Anak-anak dan remaja dijejali konten tanpa henti: drama, sensasi, flexing, hingga gaya hidup palsu. Semua itu bikin candu, bikin lupa waktu, bikin otak terus dipaksa siaga. Bukan kebetulan kalau banyak anak muda sekarang gampang cemas, overthinking, merasa tidak cukup, dan kehilangan arah. Sistem ini memang didesain untuk bikin ketagihan, lalu diperas.
Dalam kapitalisme, yang penting bukan kondisi jiwa generasi, tapi untung perusahaan. Platform digital menjual kecanduan sebagai sesuatu yang terlihat normal. Waktu habis berjam-jam di depan layar dianggap wajar, scroll tanpa henti dianggap hiburan, dan keterikatan berlebihan pada gawai dipoles seolah bagian dari gaya hidup modern. Yang sebenarnya merusak kesehatan mental justru dikemas sebagai hal lumrah. Selama iklan jalan dan data pengguna aman dikantongi, jeritan generasi cuma dianggap efek samping.
Indonesia pun belum jadi tuan di negeri sendiri. Kita cuma dijadikan pasar empuk. Puluhan juta anak muda jadi sasaran empuk platform global. Tapi negara? Lemah. Aturan setengah-setengah, pengawasan seadanya, dan keberanian politik nyaris tak terlihat. Negara lebih sibuk menjaga citra ramah investor daripada melindungi masa depan bangsanya sendiri.
Anak muda yang seharusnya dipersiapkan jadi pemimpin, malah dibiarkan larut di arus digital yang liar. Kalau ini terus dibiarkan, kita tidak sedang menyiapkan generasi emas, tapi generasi cemas. Ini bukan cuma krisis teknologi, tapi krisis sistem. Dan selama negara masih tunduk pada logika untung–rugi ala kapitalisme, generasi akan terus jadi korban.
Khilafah dan Tanggung Jawab Melahirkan Generasi Pemimpin Peradaban
Dalam konsep khilafah, generasi muda tidak dipandang sebagai beban demografi, tetapi sebagai aset strategis umat. Negara memiliki visi mewujudkan generasi terbaik, tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi kokoh secara iman, akhlak, dan kepribadian. Orientasi sistem bukan sekadar mencetak tenaga kerja, melainkan melahirkan pemimpin peradaban yang mampu memikul amanah dakwah dan kepemimpinan global. Karena itu, negara dalam khilafah memiliki komitmen penuh dalam menjaga kualitas akidah, moral, dan daya pikir generasi sejak dini.
Upaya ini ditempuh melalui langkah preventif yang terstruktur. Pendidikan tidak diserahkan pada pasar, melainkan dibangun di atas sistem pendidikan Islam yang menjadikan akidah sebagai fondasi. Kurikulum diarahkan untuk membentuk pola pikir dan pola sikap islami, bukan sekadar keterampilan teknis. Negara juga menguatkan peran orang tua sebagai madrasah ula—sekolah pertama bagi anak—dengan pembinaan, panduan, dan dukungan nyata, agar rumah menjadi benteng utama dari pengaruh buruk lingkungan dan media. Di saat yang sama, masyarakat difungsikan sebagai pilar kontrol sosial melalui budaya amar makruf nahi mungkar yang hidup, aktif, dan terinstitusionalisasi.
Tidak berhenti di situ, negara melakukan langkah-langkah khusus untuk melindungi generasi dari kerusakan yang bersifat sistemik. Negara mengawasi konten media secara ketat, hanya mengizinkan tayangan yang sesuai dengan standar akhlak Islam, serta menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak yang menyebarkan konten yang merusak akidah dan moral. Tidak semua platform media sosial dibiarkan beroperasi, melainkan diseleksi berdasarkan dampak ideologis dan sosialnya terhadap umat.
Akses media sosial pun diatur. Negara menetapkan batas usia bagi generasi yang boleh mengakses platform tertentu demi melindungi fase tumbuh kembang mereka. Bahkan teknologi kecerdasan buatan (AI) tidak dibiarkan liar. Negara mengaturnya secara ketat agar teknologi menjadi alat maslahat, bukan sumber kerusakan, manipulasi, dan dekadensi moral. Dengan kerangka ini, khilafah tidak sekadar menutup celah kerusakan, tetapi secara aktif membangun peradaban melalui generasi yang terlindungi, berkarakter kuat, dan siap menjadi pemimpin dunia.
Wallahu a'lam. []
Oleh: Tuty Prihatini, S.Hut.
Aktivis Muslimah Banua
