TintaSiyasi.id -- Merespons pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nusron Wahid mengeluarkan peringatan keras mafia tanah berpotensi mengincar lahan-lahan yang ‘musnah’ akibat bencana di Sumatra, Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana, mengatakan, masalahnya bukan sekadar mafia tanah tetapi urusan integritas sistem negeri ini.
"Intinya masalah ini bukan sekadar mafia tanah tetapi urusan integritas sistem negeri ini itu yang paling penting," ujarnya di akun TikTok agung.wisnuwardana, Rabu (10/12/2025).
Ia menegaskan, seharusnya pemerintah menyiapkan protokol darurat dan data digital bukannya sekadar melempar kekhawatiran ke publik. Warga yang jadi korban bencana harusnya dilindungi bukan malah diancam lagi dengan potensi kejahatan.
Ia menilai, lingkaran mafia tanah sepertinya sederhana, tetapi mematikan, setelah banjir, patok (batas tanah) hilang, dokumen warga hanyut ini titik kerentanan. "Mafia masuk dan menyiapkan dokumen palsu tetapi ingat mafia tidak bisa bekerja sendirian, mereka harus kongkalikong dengan oknum di dalam sistem," tambahnya.
Pertama, oknum BPN atau oknum aparat lainnya yang memanipulasi data tanah, termasuk data digital, mempercepat sertifikasi palsu atau menerbitkan surat keterangan tanah fiktif.
Kedua, oknum aparat penegak hukum yang menjadi backing dari mafia tanah. "Mereka akan bisa menghentikan penyelidikan, atau memperlambat kasus jika warga melapor, karena prosesnya macet dan mafia berhasil melegalkan kejahatan mereka, warga yang sudah miskin dan bingung akhirnya menyerah, inilah yang membuat mafia terus tumbuh subur," jelasnya.
Solusi
Pertama, kepastian data. "Negara wajib mempunyai sistem pencatatan tanah yang sempurna dan anti pemalsuan, hilangnya fisik dokumen tidak boleh menghilangkan catatan negara karena itu adalah amanah," paparnya.
Kedua, integritas aparat. "Solusi yang paling keras adalah terhadap suap yaitu jantung kolusi, Rasulullah melaknat pemberi, penerima, dan perantara suap, aparat terbukti bersekongkol harus dihukum berat karena mereka menghianati amanah publik. Pengawas internal harus kuat agar oknum tidak berani untuk beraksi," terangnya.
"Pemerintah harus turun tangan sekarang bukan cuma mengeluarkan warning, kita sebagai warga juga harus melek hukum," tutupnya. [] Alfia
