TintaSiyasi.id -- Analis Ekonomi dari Pusat Kajian dan Analisa Data (PKAD) Ismail Izzuddin, mengatakan bahwa memang investasi itu penting, tetapi dalam peta besar, kedaulatan negara tidak boleh ikut-ikutan didiskon.
"Investasi itu penting, tetapi dalam peta besar kedaulatan negara harus selalu jadi aktor utama, bukan figuran di rumah sendiri, ya kita butuh investasi tetapi kedaulatan enggak pernah boleh ikut-ikutan diskon," ungkapnya di akun TikTok Ismail.pkad, Senin (8/12/2025).
Ia mengatakan, kedaulatan negara harus selalu jadi aktor utama, bukan figuran di rumah sendiri. Kedaulatan yakni, negara yang mengontrol penuh setiap jengkal wilayah, tegas dalam urusan keluar masuk orang dan barang, dan tidak membiarkan ada simpul kekuasaan praktis yang mendekati kedaulatan di tangan korporasi.
Dia memberi beberapa saran jika terbukti terjadi pelanggaran kedaulatan. Pertama, perusahaan pengelola dan entitas terkait, perlu sanksi administratif berat kalau terbukti ada operasi yang melanggar aturan pembekuan, pencabutan izin bandara khusus, denda administratif sampai kewajiban melakukan penataan ulang menyeluruh.
"Proses pidana kalau ada indikasi, memfasilitasi keluar masuk orang tanpa pemeriksaan resmi, penyelundupan barang, atau merugikan negara lewat pajak dan bea yang tidak tercatat," tambahnya.
Selanjutnya, koreksi struktural kewajiban menyediakan fasilitas dan ruang untuk imigrasi, bea cukai, karantina, TNI Polri dan otoritas lain dengan status jelas permanen, terstruktur, bukan cuma 'ditempatkan setelah heboh'.
Kedua, pada pejabat dan instansi negara yang lalai. Evaluasi dan pemeriksaan internal terhadap Kemenhub, imigrasi, bea cukai, pemerintah daerah, dan aparat terkait yang seharusnya tahu tetapi diam, sanksi disiplin dan etik dari teguran, mutasi, penurunan jabatan, sampai pemberhentian jika terbukti lalai berat.
"Proses pidana kalau ada indikasi, kongkalikong, suap, atau pembiaran yang disengaja demi kepentingan tertentu," tegasnya.
Ia membandingkan, ealam kacamata An Nabhani penguasa yang membiarkan kedaulatan bocor adalah pihak yang paling berat tanggung jawabnya. Bukan cuma perusahaan yang salah tetapi juga struktur kekuasaan yang tidak menjaga amanah.
Ketiga, perbaikan sistemis. Audit semua bandara khusus dan simpul logistik serupa di Indonesia, pastikan enggak ada lagi jalur udara 'setengah resmi' yang negara tidak kuasai penuh, tingkatkan transparansi ke publik, status hukum, sejarah operasi, pola pengawasan, karena kalau kita serius mau jadi negara adidaya syarat minimalnya enggak ada satupun di negeri ini yang kuncinya dipegang pihak lain tanpa negara tahu persis.
"Dan bagi generasi milenial dan gen Z, aksi paling dasar tetapi paling penting adalah, jangan berhenti di drama headline, baca, cari data, ikuti perkembangan, desak transparansi, dan penegakkan hukum yang konsisten, enggak boleh ada standar ganda, ketat ke rakyat kecil tetapi longgar ke korporasi besar," tutupnya.[] Alfia
