TintaSiyasi.id -- Jurnalis Joko Prasetyo menilai kondisi Indonesia selama 2025 gelap dan dipastikan akan makin gulita pada 2026 jika ideologi dan sistem yang berlaku tetap sama.
“Indonesia 2025 gelap! Dapat dipastikan 2026 makin gulita bila ideologi dan sistemnya tidak berganti,” ujarnya kepada Tintasiyasi.id, Rabu (31/12/2025).
Menurut Om Joy, sapaan akrabnya, tagar #IndonesiaGelap yang viral pada awal 2025 tetap relevan hingga akhir tahun karena berbagai kebijakan pemerintah yang pro-oligarki dan merugikan rakyat. Dampaknya, tegas Om Joy, akan semakin terasa pada 2026. Maka peru diperbarui menjadi #IndonesiaGelapGulita.
Pasalnya, jelas Om Joy, perubahan yang terjadi hanya di perkara teknis dan ganti menteri saja. Paling tinggi ya ganti presiden. Sedangkan ideologi yang diterapkan adalah kapitalisme. Ideologi yang lahir dari akidah sekularisme untuk menyokong penuh para oligarki maupun asing meskipun banyak merugikan rakyat sendiri.
“Suara rakyat selama lima tahun sekali sebagai legitimasi. Mereka hanya disuruh memilih calon petugas partai (presiden dan kepala daerah) maupun korea-korea (anggota parlemen) yang sudah mendapat persetujuan oligarki,” tambah Om Joy.
Maka, menurutnya, mengganti menteri atau presiden saja tidak cukup. “Tegakkan titah Ilahi, itulah solusi sejati,” tegasnya.
Bila diibaratkan dengan kereta, sebut Om Joy, agenda utama umat Islam saat ini adalah mengubah rel kereta (ideologi), bukan gonta-ganti masinis (kepala negara).
“Karena, siapa pun calon masinisnya, barambut hitam semua atau putih semua, kurus atau gemoy, tidak ada bedanya selama rel kereta apinya tidak diubah haluan dari yang tadinya menuju neraka ke surga,” imbuhnya.
Empat Level Pengaruh Politik
Om Joy menjelaskan, ideologi saat ini memunculkan empat level pengaruh kekuatan politik di Indonesia secara de facto. Level pertama, asing dan aseng. Mereka paling berpengaruh dan meraih keuntungan terbesar dari ditegakkanya kapitalisme di Indonesia.
“Mereka (Amerika Serikat, Cina) tidak perlu lagi menjajah secara militer sebagaimana dulu Inggris, Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kini, dengan sukarela diberikan rezim yang dilegitimasi regulasi,” katanya seraya menjelaskan mereka tentu saja tidak peduli nasib rakyat Indonesia.
Level kedua, oligarki. Sekelompok kecil penguasa kekayaan dan politik dalam negeri. Mereka biasannya membiayai calon penguasa dan calon anggota parlemen dalam pemilu kemudian mendapatkan balasan berupa regulasi yang menguntungkan bisnis mereka.
Level ketiga, pemilik lapak. Umumnya ketua umum partai. Secara umum bertugas menyiapkan calon kepala daerah dan anggota parlemen yang sejalan dengan oligarki yang telah membiayai partainya ataupun asing-aseng yang memengaruhi oligarki.
Level keempat, petugas partai. Presiden dan anggota parlemen. “Presiden Jokowi, disebut Megawati sebagai petugas partai. Sedangkan anggota parlemen oleh Bambang Pacul disebut korea-korea (orang yang hanya taat kepada ketua umum partai), itu mengonfirmasi bahwa level mereka berada di bawah pemilik lapak,” ujar Om Joy.
Contoh Kasus
Om Joy pun menjelaskan pelevelan tersebut dengan contoh kasus Pemilu 2024, yang berdampak pada kebijakan 2025.
Menurut Om Joy, Ketua Umum PDIP Megawati (level 3) sangat baper kepada Presiden saat itu Jokowi karena Jokowi sudah tidak bisa dijadikan petugas partai lagi (naik level dari level 4 ke level 3).
Kalau PDIP mau berkoalisi dengan presiden terpilih saat itu (Prabowo), menurut Om Joy, artinya Megawati mengakui bahwa Jokowi naik level (dari level 4 ke level 3).
Namun, meski sama-sama level 3, karena pemilik lapak rezim Prabowo adalah Jokowi, maka nilai tawar (bargaining) Megawati tetap saja di bawah Jokowi.
“Dan tentu saja, berdasarkan pelevelan di atas, semuanya tidak akan keluar dari kepentingan level di atasnya yakni oligarki (level 2) dan asing-aseng (level 1),” terangnya.
Pemilik Kekuasaan Sejati
Menurut Om Joy, sesungguhnya rakyat adalah pemilik kekuasaan yang sejati hanya saja itu tidak disadari. Rakyat tertipu tetap merasa memiliki kekuasaan bahkan memiliki kedaulatan hanya karena rakyat diberi kesempatan untuk mencoblos calon petugas partai (presiden dan DPR) yang telah disiapkan pemilik lapak yang tentu saja dengan tidak menyalahi oligarki dan asing-aseng.
Ia mengingatkan, bila rakyat yang mayoritas Muslim ini menyadari kekuasaan sejati ada di tangan rakyat (bukan di tangan asing dan aseng), dan menyadari kedaulatan sesungguhnya ada di tangan Asy-Syari' (yakni Allah SWT, bukan di tangan asing-aseng), maka rakyat akan berjuang mengganti sistem kufur demokrasi (yang menjadikan kedaulatan di tangan aseng dan asing) menjadi khilafah yang akan menerapkan seluruh aturan dari Asy-Syari'. Sehingga kedaulatan kembali ke tangan Asy-Syari'.
“Itulah mengapa, asing-aseng, oligarki, pemilik lapak, kerap kali menyuruh petugas partai untuk melakukan persekusi dan kriminalisai kepada kaum Muslim yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara kaffah dalam naungan khilafah, bukan apa-apa, karena pelevelan yang selama ini tercipta akibat diterapkannya demokrasi, akan porak-poranda,” terangnya.
Karena, beber Om Joy, ketika level 1 dikuasai rakyat yang membaiat khalifah untuk menerapkan syariat secara kaffah dalam naungan khilafah (alias menerapkan aturan dari Asy-Syari'), asing dan aseng gigit jari, tidak mendapatkan lagi apa-apa yang selama ini mereka kuasai. Semua akan dikelola oleh khalifah demi kesejahteraan dunia akhirat rakyat yang mayoritas Muslim ini.
Menurutnya, oligarki, pemilik lapak, rakyat, khalifah dan para aparatur khilafah semuanya wajib tunduk kepada syariat Islam saja, bukan yang lainnya. Bahkan mereka bahu membahu berjihad melawan asing-aseng yang coba-coba macam-macam dengan Islam. Karena dalam Islam, kedaulatan itu hanya milik Asy-Syari' saja, bukan rakyat, oligarki, pemilik lapak, khalifah, apalagi asing-aseng.
“Insyaallah, dengan demikian Indonesia menjadi terang benerang, menjadi rahmatan lil ‘alamin,” pungkasnya.[] Saptaningtyas
