TintaSiyasi.id -- Media RayahTV, mengatakan bencana bankir bandang dan tanah longsor yang menerjang tiga provinsi di Sumatra hanyalah kensekuensi darinkeserakahan.
"Banjir bandang hanyalah konsekuensi dari keserakahan. Tidak ada satu pun pemilik perusahaan yang menjadi tersangka, penegakkan hukum tersandera tarik ulur kepentingan, aktor besar dengan koneksi kuat tetap aman," ungkapnya di akun Instagram RayahTV, Ahad (14/12/2025).
Media RayahTV menegaskan lambannya penanganan bencana ini sesungguhnya berakar pada cara pandang bernegara yang keliru. Banyak pejabat memandang kekuasaan bukan sebagai amanah untuk melindungi rakyat tetapi sebagai alat membangun jejaring dan mengokohkan kepentingan politik.
Dalam sistem demokrasi yang dikuasai para pemilik modal, kata RayahTV menjadikan rakyat makin terpinggirkan. Investor politik yang menyumbang dalam proses pemilu menuntut balas jasa dalam bentuk izin perlindungan hukum hingga pembiaran atas kerusakan lingkungan, tidak heran, pembalakan hutan dalam skala masif dilegalkan.
Hal yang tidak kalah penting, anggaran kebencanaan RAPBN 2026 dana untuk lembaga kebencanaan hanya sekitar 4,6 triliun, jumlah yang amat kecil bagi negara yang berada di jalur cincin api dan rawan bencana sepanjang tahun.
"Minimnya anggaran ini akan memperlambat mitigasi, memperburuk respons darurat dan memperlambat pemulihan jangka panjang rakyat," terangnya.
Solusi Islam
Ia menjelaskan, Islam memandang kekuasaan sebagai amanah syariah, dalam sistem khilāfah pemimpin wajib mengusir rakyat termasuk dalam penanganan bencana.
"Anggaran negara dikelola melalui baitul mal sesuai pos-pos syariah seperti fai, kharaj, jiziah, dan kepemilikan umum, semua diarahkan untuk memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi tanpa menunggu sinyal politik atau tekanan oligarki," jelasnya.
Kemudian, negara juga mengerahkan masyarakat melalui mekanisme tolong menolong yang terorganisasi bukan seruan kosong, jika dana tidak cukup, negara boleh memungut daribah dari kaum muslim yang kaya, khusus untuk kebutuhan mendesak
"Pada saat yang sama pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dijamin, makanan, tempat tinggal, kesehatan, jalan, jembatan, hingga air bersih, cara kerja yang jelas, cepat dan adil inilah yang membuat umat dapat segera bangkit," paparnya.
"Kepemimpinan Islam dibangun diatas prinsip pengurusan urusan rakyat, pemimpin bukan penguasa tetapi pelayan," tambahnya.
Ia melanjutkan, Allah memerintahkan pemimpin untuk menegakkan amanah dan keadilan Rasulullah Saw menegaskan bahwa imam adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka.
"Karena itu negara harus berdiri sebagai pelindung utama bukan hanya di masa lapang, tetapi terutama pada saat bencana," pungkasnya.[] Alfia
