TintaSiyasi.id -- Menanggapi bencana yang terjadi di Sumatra, Media RayahTV, mengatakan, bencana di Sumatra akibat deforestasi, obral izin tambang, serta pembalakan liar.
"Bencana Sumatra adalah buah dari deforestasi, izin tambang yang diobral, serta pembalakan liar yang bahkan melibatkan oknum aparat dan pejabat," ungkapnya di akun Instagram RayahTV, Ahad (7/12/2025).
Ia memaparkan, banjir besar menghantam Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, bencana ini menewaskan lebih dari 600 jiwa ratusan lainnya masih hilang, desa-desa tenggelam dan infrastruktur hancur banjir dipicu hujan ekstrim akibat dua siklus tropis Senyar dan Koto yang menurut BMKG merupakan fenomena pertama dalam sejarah.
"Namun curah hujan yang tinggi berubah menjadi bencana besar karena jutaan hektar hutan Sumatra telah hilang, Walhi mencatat deforestasi 1,4 juta hektar sejak 2016 - 2025 lebih dari 600 perusahaan mengantongi izin tambang sawit dan energi di kawasan Bukit Barisan memperlemah benteng ekologis," ujarnya.
Kemudian, ribuan batang kayu yang hanyut menjadi bukti nyata pembalakan liar yang berlangsung tanpa kontrol.
"Indonesia seharusnya siap menghadapi bencana, peringatan BMKG telah keluar jauh hari, namun saat banjir terjadi negara tampak gagap hingga kini belum ditetapkan sebagai bencana nasional, bahkan diawal kejadian BNPB menyebut kondisi mencekam hanya di media sosial, di lapangan banyak daerah terisolir, korban tak terangkat, warga kelaparan dan tim SAR bekerja hingga kelelahan ekstrim," geramnya.
Ia mengatakan, di tengah musibah Islam mengajarkan sabar dan tawakal, namun kita juga wajib muhasabah, banyak musibah lahir dari ulah manusia, Allah telah memperingatkan bahwa kerusakan di darat dan laut muncul akibat perbuatan tangan manusia.
"Padahal syariah menegaskan hutan dan tambang adalah milik umum bukan milik korporasi, negara wajib mengelola memastikan keamanannya dan menjaga masyarakat dari bahaya, Islam mengharamkan eksploitasi besar-besaran yang menimbulkan kerusakan, negara dalam sistem Islam yakni khilafah wajib teliti dalam AMDAL, melakukan reboisasi, memberi kompensasi layak dan menjamin kemaslahatan rakyat, pemimpin bertanggung jawab bahkan atas seekor unta yang mati karena kelalaian," cecarnya.
Oleh karena itu, bencana ini seharusnya menjadi peringatan keras, negeri ini harus meninggalkan kebijakan kapitalisme yang merusak dan kembali pada syariah Islam secara kaffah, sistem yang pernah mengayomi manusia selama berabad-abad dengan keadilan dan amanah.[] Alfia
