TintaSiyasi.id -- Sudan kembali menjadi berita duka dunia. Di tengah hiruk-pikuk konflik global, negeri di jantung Afrika itu kembali terbakar oleh perang, darah, dan air mata. Ribuan orang mengungsi, pembunuhan massal dan pemerkosaan terjadi semakin mengerikan. Kota-kota yang dahulu ramai kini berubah menjadi puing, dan nasib rakyatnya bagai daun kering di tengah badai. Dunia menyaksikan, namun seperti biasa, hanya bisa mengecam tanpa bertindak nyata. Pertanyaannya: apakah Sudan akan menjadi “Palestina kedua”, negeri yang terus menjerit tanpa pernah benar-benar mendapat keadilan?
Sudan: Negeri Kaya yang Terlupakan
Sudan bukanlah negeri kecil tanpa arti. Ia adalah negara terbesar ketiga di Afrika, mayoritas penduduknya beragama Islam, dan secara historis memiliki peradaban tua. Sudan bahkan memiliki piramida lebih banyak daripada Mesir dan dialiri oleh sungai Nil yang lebih panjang dari bagian Mesir. Lebih dari itu, Sudan dikenal sebagai produsen emas terbesar di dunia Arab. Sudan yang dilanda perang saudara telah berubah menjadi arena persaingan dan ambisi Uni Emirat Arab (UEA); tempat di mana emas, kekuasaan, dan kejahatan saling bertautan. (parstoday.ir, 05/11/25).
Tanahnya kaya akan minyak, gas, dan berbagai sumber daya alam lain yang sangat bernilai strategis. Namun, ironinya, negeri sekaya itu justru terjebak dalam krisis kemanusiaan berkepanjangan, kemiskinan struktural, dan konflik tak berujung.
Sejak terpecah menjadi dua negara pada 2011—Sudan dan Sudan Selatan—konflik internal tak kunjung berhenti. Perebutan kekuasaan antara militer dan pasukan paramiliter RSF (Rapid Support Forces) pada 2023 menjadi puncak baru dari kekacauan lama. Tapi di balik narasi “konflik etnis” atau “perebutan kekuasaan militer”, ada lapisan yang lebih dalam dan gelap: permainan tangan-tangan asing yang terus menyalakan bara demi kepentingan mereka sendiri.
Di Balik Konflik: Tangan Negara Adidaya dan Boneka-Bonekanya
Laboratorium Universitas Yale, Amerika Serikat, melalui foto citra satelit mendapati 31 lokasi yang diduga menjadi tempat pembantaian massal. Dari angkasa terlihat tanah padang pasir dipenuhi semburat merah penanda darah yang membentuk genangan meluas di beberapa tempat, seperti markas militer, universitas, dan rumah sakit, di kota Al-Fashir. (Kompas.id, 05/11/25).
Krisis Sudan bukanlah fenomena spontan. Ia adalah bagian dari peta besar perebutan pengaruh politik dan ekonomi global, terutama oleh negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Inggris. Kedua kekuatan lama ini memiliki sejarah panjang dalam menciptakan dan mempertahankan ketidakstabilan di kawasan Muslim, terutama di Afrika dan Timur Tengah.
Melalui skema geopolitik modern seperti New Middle East Project—proyek “Timur Tengah Baru”—AS berupaya menata ulang wilayah Muslim sesuai dengan kepentingan politik dan ekonominya. Sudan, dengan kekayaan emas dan posisi strategis di jalur perdagangan Afrika–Arab, menjadi bagian penting dari proyek itu.
Negara-negara boneka seperti Uni Emirat Arab dan entitas Zionis Israel pun ikut terlibat, baik secara langsung maupun tidak. Zionis berkepentingan memperluas pengaruh di kawasan Afrika Timur sebagai bagian dari strategi keamanan regionalnya, sementara UEA berambisi menjadi pusat kekuatan ekonomi baru yang menguasai jalur perdagangan dan sumber daya alam di Afrika.
Krisis Sudan juga memperlihatkan wajah asli dari lembaga-lembaga internasional yang selama ini digadang-gadang sebagai penjaga perdamaian dunia. PBB, Uni Afrika, dan berbagai organisasi kemanusiaan global tampak lumpuh atau bahkan diam seribu bahasa. Padahal, setiap hari ribuan nyawa melayang dan jutaan orang terpaksa hidup sebagai pengungsi.
Sudan, Cermin Umat Islam Hari Ini
Apa yang terjadi di Sudan sesungguhnya adalah potret umat Islam secara keseluruhan. Negeri-negeri Muslim yang kaya sumber daya alam justru menjadi ladang eksploitasi dan konflik. Umat Islam yang seharusnya menjadi satu tubuh malah tercerai-berai dalam batas-batas nasional yang diwariskan penjajah. Masing-masing sibuk dengan urusan domestik, sementara saudara-saudara mereka di negeri lain terus ditindas.
Krisis Sudan mengingatkan kita pada Palestina, Suriah, Yaman, dan Afghanistan—semuanya negeri Muslim yang hancur karena campur tangan asing dan lemahnya solidaritas umat. Bila umat terus terjebak dalam cara berpikir sempit dan nasionalistik, maka sejarah akan terus berulang: satu per satu negeri Muslim akan jatuh dan menjadi “Palestina berikutnya.”
Naikkan Level Berpikir Umat
Di titik ini, penting bagi umat Islam untuk menaikkan level berpikirnya. Kita tidak bisa lagi melihat persoalan dunia secara parsial atau sektoral. Seluruh problem—baik politik, ekonomi, maupun sosial—harus dibaca dalam kacamata ideologis, yakni sebagai bagian dari pertarungan peradaban antara Islam dan ideologi non-Islam.
Selama ini umat Islam diarahkan untuk berpikir pragmatis dan reaktif, bukan ideologis dan strategis. Padahal, hanya dengan kesadaran ideologislah umat bisa memahami bahwa penderitaan yang menimpa Sudan, Palestina, atau negeri-negeri Muslim lain bukan sekadar masalah lokal, tetapi bagian dari proyek besar hegemoni Barat terhadap Islam.
Krisis ini tidak akan pernah selesai hanya dengan diplomasi, resolusi PBB, atau bantuan kemanusiaan sesaat. Ia hanya bisa diselesaikan dengan perubahan mendasar terhadap sistem yang menciptakannya.
Khilafah: Solusi Hakiki untuk Krisis Umat
Umat Islam harus disadarkan bahwa tidak ada sistem selain Islam yang bisa memberikan solusi hakiki terhadap berbagai krisis yang melanda dunia Muslim. Sistem Khilafah bukan sekadar nostalgia sejarah, tetapi kebutuhan nyata untuk menghadirkan keadilan, kemakmuran, dan kedaulatan sejati bagi umat.
Dalam sistem Khilafah, kekayaan alam seperti emas dan minyak akan dikelola untuk kepentingan umat, bukan untuk segelintir elit atau asing. Politik luar negerinya akan berdiri tegas menentang penjajahan, bukan tunduk pada tekanan Barat. Persatuan umat di bawah satu kepemimpinan global akan mengakhiri fragmentasi dan perpecahan yang selama ini menjadi sumber kelemahan kita.
Dengan Khilafah, negeri-negeri Muslim tidak akan lagi menjadi pion dalam permainan geopolitik global, tapi akan berdiri sebagai satu kekuatan peradaban yang disegani dan dihormati. Persatuan negeri-negeri Muslim di bawah naungan Khilafah bukanlah utopia, melainkan keniscayaan sejarah. Sebagaimana dahulu umat Islam pernah memimpin dunia dengan keadilan dan ilmu, maka bukan mustahil umat ini akan kembali bangkit jika bersatu di bawah sistem yang sama.
Sudan hari ini adalah alarm bagi dunia Islam.
Jika umat terus abai, maka yang terjadi di Sudan bisa menimpa negeri mana pun di dunia Muslim. Sudah saatnya umat berhenti menjadi penonton dan mulai menjadi pelaku sejarah. Kesadaran ideologis dan perjuangan menegakkan sistem Islam—Khilafah—harus menjadi arah gerak umat. Karena hanya dengan itulah, darah umat Islam akan kembali memiliki harga, negeri-negeri Muslim akan kembali berdaulat, dan rahmat Islam akan kembali menaungi dunia.
Jika tidak, maka Sudan akan benar-benar menjadi “Palestina kedua” —dan setelahnya, entah negeri Muslim mana lagi yang akan jatuh menyusulnya.
Wallahu a’lam bishshawab. []
Sri Rahmayani, S.Kom.
(Aktivis Muslimah)
