TintaSiyasi.id -- Menanggapi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang kini tengah menjadi polemik, Cendekiawan Muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) menilai proyek itu full of goverment oriented.
"Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu full of goverment oriented!," ujarnya dalam Program Live Discussion: Patgulipat Kereta Api Cepat di kanal YouTube UIY Official, Senin (26/10/2025).
Adapun yang dimaksud goverment oriented, jelasnya, proyek yang sengaja dibuat untuk kepentingan penguasa bukan kepentingan rakyat.
"Jika kita kembali kepada definisi politik yang diartikan sebagai riayah suunil ummah (mengurusi urusan umat). Maka jelas, pembangunan itu harus people oriented, harus menjadikan rakyat itu sebagai pusat kepentingan. Mengapa? Karena merekalah yang hendak diatur. Artinya, seluruh kebijakan itu harus memperhatikan kepentingan rakyat," jelasnya.
Seharusnya, kata UIY, segala aspek yang menyangkut kepentingan rakyat tidak boleh disimpangkan menjadi kepentingan pemerintah.
"Apa contohnya kepentingan pemerintah? Ada macam-macam, ada kepentingan untuk mendapatkan rente, ada kepentingan untuk ambisi meninggalkan satu legacy, ada kepentingan untuk mendapatkan dukungan dari pihak-pihak tertentu bagi langgengnya kekuasaan atau keberlanjutan kekuasaan," bebernya.
Sementara itu, katanya, kalau memang Whoosh ini dibuat untuk kepentingan rakyat, namun fakta menunjukkan masyarakat secara umum lebih butuh transportasi yang layak dengan biaya murah dan terjangkau.
"Dari situ pertanyaannya kemudian, ini demi kepentingan siapa? Apalagi jika ini hari, makin terkuak bahwa proyek itu overprice," imbuhnya.
Ia menyebut, dalam perjalanannya biaya proyek ini membengkak dari Rp. 240 miliar per kilometer, sekarang hampir 800 miliar per kilometer.
"Jadi ada kemahalan dua sampai tiga kali lipat. Kemahalan itu demi siapa? Kenapa terjadi kemahalan? Siapa sebenarnya yang memutuskan harga-harga itu? lalu, siapa yang memaksakan untuk ini jalan terus?" cetusnya.
Hal ini bisa ditelusuri lebih lanjut, imbuhnya, terutama jika ada aspek hukum dan ekonomi.
"Jadi, ada tiga hal yang harus diselidiki di situ, yaitu menyangkut policy (kebijakan), kedua, menyangkut aspek teknis, ketiga adalah menyangkut aspek keuangan atau pembiayaan. Dari sana kita bisa tahu, bahwa ini goverment oriented, kita bisa tahu siapa yang paling punya wewenang untuk memutuskan ini semua," pungkasnya.[] Tenira
