"Sebanyak 157 dari 193 anggota PBB itu mengakui
negara Palestina sebagai negara yang berdaulat, apalagi kalau kita bicara
negara Palestina kalaupun itu diakui, itu sesungguhnya adalah negara Palestina
yang lemah dan dilemahkan," paparnya dalam Palestyn Diakui, #Israel
Menjajah di kanal YouTube Khilafah News, Ahad (28/09/2025).
Menurut Bung Farid, sapanya, luasnya Negara Palestina
sangat kecil bahkan terpisahkan dengan Tepi Barat. “Terpisahnya wilayah
Palestina akan memudahkan penjajah Yahudi menguasainya,” tandasnya.
“Bisa kita lihat dari luasnya Negara Palestina kalau
diakui sekarang, jadi kalau kita bicara Tepi Barat dan Gaza, luasnya itu hanya
6 ribu km persegi. Kalau kita bandingkan itu lebih kurang satu provinsi Bali.
Ini artinya negara yang sangat kecil,” ungkapnya.
“Gaza terpisahkan dengan Tepi Barat, di situ ada
pembagian daerah. Wilayah A ada sekitar 18 persen, kontrolnya ini ditangan
otoritas Palestina, kemudian ada wilayah B yang luasnya sekitar 22 persen Tepi
Barat, kontrolnya sipil ada di otoritas Palestina tetapi keamanan antara
otoritas Palestina dan Israel. Kemudian ada area C di Tepi Barat itu sekitar 60
persen, ini yang paling luas, dan ini itu dalam kontrol penuh baik sipil maupun
keamanan nya di bawah otoritas Yahudi,” jelasnya.
Karena itu, lanjutnya, bisa perkirakan Palestina
sebagai sebuah negara akan sangat bergantung ekonominya kepada negara-negara
lain termasuk masuknya lalu lintas ekonomi itu sangat tergantung pada Israel,
itulah yang disebut sebagai posisi lemah.
Ia menambahkan, bahwa tak berhenti di situ, Negara
Palestina harus melakukan demiliterisasi yaitu tidak boleh memiliki kekuatan
militer, bahkan disyaratkan pelucutan terhadap persenjataan Hamas.
“Belum lagi syarat dari sebuah Negara Palestina merdeka yang disebut oleh presiden Prancis yaitu negara Palestina yang harus menjalankan demiliterisasi, artinya negara Palestina tidak dibolehkan memiliki kekuatan militer, bahkan disyaratkan pelucutan terhadap persenjataan Hamas dan pejuang perlawanan lainnya, sehingga terbentuk Palestina yang lemah secara militer,” terangnya.
Ini menunjukkan, tambahnya, solusi dua negara adalah
solusi yang ilusi karena masih dalam cengkeraman entitas penjajah Yahudi.
“Oleh karena itu usulan solusi dua negara ini adalah
solusi yang ilusi, tidak memberikan suatu signifikan terhadap pemberhentian
penjajahan Yahudi, karena kontrolnya itu tetap masih dalam kontrol entitas Yahudi.
Itulah realitas fakta dari negara Palestina kalau diakui sekarang ini,”
pungkasnya.[] Nab
