Tintasiyasi.id.com -- Menuju akhir tahun 2025, pemerintah melalui Menko Perekonomian mengumumkan terkait bantuan praktis di tengah himpitan ekonomi hari ini. Bantuan yang dimaksudkan adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta Program Magang Nasional.
Hal ini dilakukan guna meningkatkan taraf ekonomi yang tengah carut marut kehidupan, nyatanya sudah tepat sasarankah atau hanya paradoks belaka?
Dilansir dari Kemenaker.go.id, ratusan perusahaan swasta dan BUMN antusias menyambut program pemagangan nasional yang akan diluncurkan pada 15 Oktober 2025 mendatang.
Hingga dua pekan jelang digulirkan, tercatat sudah 451 perusahaan mengajukan diri sebagai penyelenggara pemagangan untuk 1300 posisi yang diajukan dan 6000an calon pemagang. Tidak sampai di situ saja, stimulus lain turut dihadirkan oleh Pemerintah Pusat.
Dilansir dari antaranews.com, (17/10/2025), Menko Airlangga yang mewakili Presiden Prabowo Subianto mengumumkan stimulus ekonomi tersebut merinci Presiden Prabowo menambah jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak dua kali lipat menjadi 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM) pada Oktober, November dan Desember 2025.
Airlangga menjelaskan tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang telah disalurkan Kementerian Sosial setiap bulannya sebesar 20,88 juta KPM melalui Program Keluarga Harapan dan bantuan sembako.
Benar adanya, saat ini, kondisi masyarakat mengalami penurunan daya beli, bahkan tidak sedikit yang status taraf ekonominya berpindah, dari menengah menjadi bawah. Terlebih lagi, hadirnya gelombang PHK dari berbagai sektor perekonomian membuat pemerintah mencari solusi alternatif guna meningkatkan kembali daya beli masyarakat.
Di tengah solusi yang sebenarnya sudah dihadirkan sebelumnya, tentu saja, output yang diharapkan tidak akan sebesar realita di lapangan. Hal ini didasari dengan ketidaktepatan pemerintah dalam menyasar akar masalah perekonomian saat ini.
Kenyataannya, masalah mendasar yang ada saat ini adalah kemiskinan dan juga pengangguran, sehingga hadirnya BLT dan program magang tersebut hanya akan menambah beban dan tidak menyelesaikan akar masalah sesungguhnya. Solusi yang saat ini hadir nyatanya bersifat praktis-pragmatis ala sistem kapitalisme sekuler.
Guna menuntaskannya, tentu saja dibutuhkan paradigma politik dan ekonomi yang berasaskan syariat Islam, bukan berasaskan manfaat seperti hari ini. Penting dicermati dari aspek politik, negara sejatinya pelayan yang bekerja untuk majikannya yakni masyarakat.
Negara pula sudah seharusnya menjamin terkait kebutuhan hidup masyarakatnya dan bukan memaksa masyarakat untuk membeli kebutuhan dasar kehidupan dari negara terlebih lagi para pemilik modal.
Sedangkan dari aspek ekonomi, negara sudah seharusnya menerapkan sistem ekonomi Islam dalam mengelola terkait kepemilikan umum yang nantinya akan menghadirkan kesejahteran dan keadilan untuk masyarakat.
Mencegah terjadi kesenjangan sosial selayaknya yang terjadi hari ini. Syariat Islam hadir guna meluruskan paradigma dalam bermasyarakat dan bernegara hari ini.
Karena sejatinya, hanya dengan Syariat Islam kesejahteraan dan keadilan didapatkan secara sungguh sungguh, mengingat hukum syariat Islam ini diturunkan oleh Sang Khaliq yang mengetahui hal lain yang tidak diketahui oleh manusia belaka.
Sehingga untuk mengetahui syariat Islam secara keseluruhan diperlukan pembinaan di tengah masyarakat agar masyarakat tidak terbawa arus kesesatan dalam menyelesaikan problematika kehidupan saat ini.[]
Oleh: Huda Reema Naayla (Anggota Komunitas Muslimah Menulis, Depok)
