TintaSiyasi.id -- Pemberitaan ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dimana di gedung lantai 4 Ponpes Al Khaziny ambruk, menimpa santri yang sedang shalat ashar di lantai 2.Korban diperkirakan berjumlah160 orang, 37 diantaranya meninggal dunia.
Berdasrkan data update dari BNPB, tehitung pukul 06.30 WIB- 12.00 WIB tim gabungan telah menemukan 12 jenazah dan satu potongan tubuh manusia dibalik reruntuhan bangunan. Minggu (5/10/2025).
Mayjen TNI Purna Irawan (Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB ) mengatakan,12 jenazah sudah ditemukan sehingga diduga masih ada 26 orang yang tertimbungan reruntuhan.Dia mengatakan itu belum data valid sampai peroses evakusai bangunan selesai.
Kementerian Agama Menteri Agama Nasaruddin Umar, akan mengevaluasi kelayakan semua bangunan pondok pesantren dan rumah ibadah. Semua dilakukan sebagai bagian dari mitigasi agar peristiwa rubuhnya bangunan di Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, tidak terjadi di daerah lain.Beliau mengatakan, pada sesudah membuka Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) Internasional 2025 di Pesantren As’adiyah di Wajo, Sulawesi Selatan, Kamis (2/10/2025).
Negara Lalai
Mentri Koordinator Pemabngunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Pratikno bersma Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyepakati dua langkah untuk mencegah kejadian pondok pesantren ambruk terulang kembali.
“Pak Pratikno dan saya sepakat untuk mencari jalan keluar. Pertama, pesantren tidak boleh membangun tanpa standar teknik. Kedua, kami akan mencari jalan agar pesantren-pesantren yang sedang membangun bisa mendapatkan pendampingan teknis, mungkin melalui kementerian terkait, khususnya infrastruktur,” ujar Menko PM dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta.
Bangunan Ponpes ambruk disinyalir dari konstruksi bangunan yang tidak kuat dan buruknya pengawsan pada ssat pembangunannya. Disisi lain dana pembangunan Ponpes umumnya hanya dari wali santri dan donatur yang terbatas. Negara hanya peduli setelah semua terjadi dan memakan korban jiwa.Seharusnya Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pendidikan gratis dan tidak dibebankan kepada masyarakat.
Tanggung Jawab Negara
Islam mewajibkan negara menyediakan fasilitas pendidikan dengan standar keamanan, kenyamanan dan kualitas yang baik.
Semua infrastruktur bangunan yang berkualitas, jalan menuju sekolah yang aman, transportasi yang layak, dan sebagainya, di samping tentu saja kurikulum dan semua perangkat pendukungnya. Bila hal ini tak dipenuhi maka bisa dikatakan negara lalai melaksanakan kewajibannya.
Di samping itu semua,negara harus mencegah hal-hal yang dapat menghambat proses pendidikan. Artinya negara harus melakukan pemeliharaan semua infrastruktur tersebut. Bangunan lama harus segara direhabilitasi secepat mungkin agar tidak menimbulkan bahaya, apalagi mengancam jiwa.
Dalam Islam sistem pendanaan diatur dalam sistem keuangan yaitu baitul mal.Semua kebutuhan negara diambilkan dari kas negara, sehingga masyarat tidak perlu mengelurakan dana pribadi untuk Pendidikan karena semua telaj dijmain oleh Negara.
Dalam sistem kapitalisme saat ini nilainya, tanggung jawab seperti ini memang tidak mudah dilakukan. “Oleh karena itu, penting sekali kembali kepada tata kelola negara sesuai syariah Islam (sistem Khilafah).Negara bertanggung jawab penuh terhadap fasilitas pendidikan tanpa membedakan sekolah negeri atau swasta.
Allah Swt. telah menetapkan negara sebagai penanggung jawab sebagaimana sabda Nabi Saw riwayat Imam Bukhari:
“Imam (kepala negara) adalah pemimpin (penanggung jawab urusan umat). Dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.”
Wallahualam bissawab.
Oleh : Fitri Susilowati
Aktivis Muslimah
